EKBIS NASIONALHEADLINE

Dimenangkan MA, MRP Demo Tuntut Freeport Bayar Hutang Pajak

51 anggota MRP demo tuntut Freeport bayar hutang pajak kepada Pemprov Papua, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Peninjauan Kembali (PK) oleh Freeport yang membebaskan perusahaan tersebut dari hutang dan kewajiban membayar Pajak Air Permukaan (PAP). (Foto : Titie / TIFA Online)51 anggota MRP demo tuntut Freeport bayar hutang pajak kepada Pemprov Papua, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Peninjauan Kembali (PK) oleh Freeport yang membebaskan perusahaan tersebut dari hutang dan kewajiban membayar Pajak Air Permukaan (PAP). (Foto : Titie / TIFA Online)

TIFAOnline, JAKARTA– MRP demo tuntut Freeport bayar hutang pajak di depan Kantor Pengadilan Pajak Jakarta, Selasa (31/7/2018), menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Freeport Indonesia (PT. FI) atas putusan Pengadilan Pajak Jakarta, sehingga perusahaan raksasa tersebut bebas dari kewajiban membayar tunggakan pokok Pajak Air Permukaan (PAP) ke Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp. 1,6 Triliun.

“Jadi hari ini, pimpinan MRP dan anggota lengkap 51 orang, menyampaikan pernyataan sikap orang asli Papua di Tanah Papua pemilik tambang Freeport kepada PT Freeport Indonesia untuk harus membayar Pajak Air Permukaan, sesuai undang-undang yang berlaku”, tegas Timotius Murib, Ketua MRP kepada awak media di Jakarta usai menggelar aksi unjuk rasa.

Menurut Ketua MRP, Undang – Undang Perpajakan dengan tegas mengatur, bahwa seluruh perusahaan wajib pajak yang menggali dan mengeruk hasil kekayaan alam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Papua, wajib bayar pajak.

“Freeport wajib bayar pajak, jangan dia menghindar, harus bayar pajak, kalau tidak dia harus dipidanakan. Freeport jangan menghindari pajak. Undang-undang Perpajakan harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang menggeruk kekayaan habis-habisan di negeri ini”, kata Timotius Murib menambahkan jika Freeport tidak membayar Pajak Air Permukaan (PAP) dan seluruh pajak yang dibebankan, maka pernyataan sikap orang Papua, akan memboikot seluruh pembangunan di Tanah Papua.

Menurutnya, Freeport bukan suatu negara, tapi suatu perusahaan, maka harus membayar pajak yang dikenakan oleh Pengadilan Pajak yakni Rp. 1,6 Triliun yang bila di hitung dengan denda dan tunggakan lainnya nilainya mencapai Rp 3,5 Triliun.

Selain itu, MRP dalam pernyataan sikapnya, jika tidak diindahkan oleh PT Freeport Indonesia, maka Freeport harus ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi di Tanah Papua.

“Kami atas nama masyarakat Papua menyampaikan terima kasih kepada Pengadilan Pajak yang telah memutuskan kepentingan rakyat Indonesia yang ada di Tanah Papua”,  tambah Ketua MRP.

Atas keputusan Pengadilan Pajak di Jakarta, telah memutuskan bahwa pihak Pemprov Papua mememangkan gugatannya atas Pajak Air Permukaan yang telah digunakan PT Freeport Indonesia sebesar Rp 1,6 triliun.

Mahkamah Agung resmi mengabulkan seluruh PK yang diajukan Freeport atas putusan yang Pengadilan Pajak Nomor Put-79857/PP/M.XVB/24/2017 tanggal 18 Januari 2017. MA menilai doktrin hukum Kontrak Karya PT Freeport Indonesia bersifat khusus yaitu lex specialis derograt lex geralis dan berlaku sebagai UU bagi pembuatnya (vide 13338 ayat (1) KUHPerdata).

Hal ini lantaran Kontrak Karya PT Freeport Indonesia telah disetujui Pemerintah Indonesia, mendapat rekomendasi DPR, departemen terkait dari pemerintah pusat sampai Pemerintah Daerah, dan surat Menteri Keuangan Nomor: S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988.

Mengacu pertimbangan itu, MA berpendapat PT Freeport Indonesia tidak mempunyai kewajiban membayar PAP yang dikenakan Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPD-PAP 973/1783. Sehingga, gugatan yang diajukan Pemprov Papua akan tuduhan tidak membayar pajak air menjadi tidak berdasar. (tie/amr)

Tinggalkan Balasan