EKBIS NASIONALHEADLINE

DPD RI Deadline PT.FI 5 Hari Bayar Hutang Pajak ke Pemprov Papua

Ketua dan Wakil Ketua DPD RI ketika menerima rombongan 51 anggota MRP terkait hutang PAP PT. Freeport yang belum terbayarkan, dimana DPD RI deadline PT. FI 5 hari untuk merundingkan teknis penyelesaian hutang dimaksud. (Foto : Titie/ TIFA Online)Ketua dan Wakil Ketua DPD RI ketika menerima rombongan 51 anggota MRP terkait hutang PAP PT. Freeport yang belum terbayarkan, dimana DPD RI deadline PT. FI 5 hari untuk merundingkan teknis penyelesaian hutang dimaksud. (Foto : Titie/ TIFA Online)

TIFAOnline, JAKARTA— DPD RI deadline PT. FI 5 hari untuk segera membayar hutang Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua yang belum terbayar sejak tahun 2011 – 2015 yang nilainya sebesar Rp. 3,9 Triliun, sudah termasuk pokok dan dendanya.

“kami berikan kesempatan 3 – 5 hari kepada PT Freeport Indonesia, meskipun dari Papua meminta paling lama 14 hari, dalam 5 hari ke depan harus di atur teknis pembayaran pajak yang tertunggak itu”,kata Osman Sapta Odang (OSO), Ketua DPD RI saat menerima kunjungan 51 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Senayan, Rabu (1/8/2018) kemarin.

Sehari sebelumnya 51 anggota MRP melakukan demo di Pengadilan Pajak Jakarta dan kemarin mereka kembali melakukan audiens dengan DPD RI yang diterima Ketua DPD RI Osman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan anggota DPD RI Dapil Papua, Carles Simaremare.

Meski telah ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Pajak Jakarta sebelumnya dan menyatakan PT. Freeport Indonesia tidak harus membayar Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemprov lagi, tetapi Ketua DPD RI mendesak agar dilakukan perubdingan kenbali agar ada penyelesaian dari PT. FI atas tunggakan PAP dimaksud.

Osman berharap kesepakatan dalam hal pembahasan mengenai pembayaran PAP tersebut, tidak hanya antara Pemprov Papua dengan Freeport, tapi juga melibatkan pihak terkait yakni Kemendagri, Kemenkeu RI, Dirjen Keuangan dan Pajak RI, Kementerian ESDM RI.

Menurut Osman pembangunan daerah bersumber dari pajak, maka PAP tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan di Papua, makanya ia merasa Freeport tidak mungkin menolak membayar hutang pajak tersebut, dan ia menegaskan bahwa DPD RI deadline PT. FI 5 hari.

“jika Freeport menolak membayar PAP kepada Pemprov Papua, itu sama saja Freeport menolak Undang-Undang, masak UU ditolak, kecuali kalau UU yang salah, pokoknya dalam lima hari saya minta sudah ada laporannya, hasil perundingannya seperti apa”, kata Ketua DPD RI lagi.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan permasalahan antara Pemprov Papua dengan PT Freeport Indonesia terkait Pajak Air Permukaan (PAP) sudah berlangsung hampir tiga tahun terakhir, sehingga ia berharap setelah beraudiens dengan DPD RI ada solusinya.

“melalui audiens MRP dengan DPD RI, kita sudah berembug untuk menyepakati dimana keputusan untuk wajib bayar kepada PT Freeport, diskusi yang harus dilakukan antara MRP dan PT Freeport selama lima hari, nanti kami memutuskan kapan Freeport harus membayarkan itu dengan sistem dan tahapan tergantung hasil diskusi nanti”, kata Timotius Murib kepada wartawan usai audiens menegaskan lagi bahwa DPD RI deadline PT. FI 5 hari untuk menuntaskan soal itu.

Menurutnya sebenarnya jumlah yang harus dibayar oleh PT Freeport Indonesia sesuai aturan dan ketentuan yang ada sebesar Rp. 6 Triliun, namun muncul angka Rp 1,6 Triliun, dan saat banding ke MA angka akhir yang dibayarkan, turun menjadi Rp 3 Triliun.

“Pemprov Papua memberikan kemudahan-kemudahan untuk dapat membayar RP 1,8 Triliun, jadi sangat mudah sebenarnya, PT. FI sudah menghindar dari kewajibannya membayar PAP, oleh karena itu rakyat Papau melalui MRP, kami harus tutup perusahaan itu kalau mengelak, dan pemerintah pusat dan Presiden harus membantu Pemprov Papua untuk segera mendesak Freeport membayar kewajiban pajak itu,” jelas Ketua MRP lagi.

Anggota DPD RI Dapil Papua, Charles Simaremare menilai ada itikad baik dari Freeport terkait pembayaran PAP tersebut, makanya untuk mempercepat pelaksanaan pembayaran tersebut, DPD mengumpulkan semua pihak yang terkait.

Menurut Charles Simaremare, PT. FI bukan tak mau membayar, hanya belum ada titik temu soal berapa nilai wajar yang harus dibayar.

“Tinggal soal angka saja, berapa titik temunya. Artinya, soal teknis saja bagaimana cara pembayararannya. Mungkin dalam beberapa hari selesai,” tambahnya bahwa selama ini PT. FI berangapan bahwa pembayaran pajak hanya kepada pemerintah pusat bukan kepada Pemrov Papua.

Sebelumnya pada April 2018 lalu, MA mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) PT FI terhadap putusan MA sebelumnya. Hal itu karena putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, alasan itulah yang menyebabkan MA menerima permohonan PK PT. FI. (tie/amr)

Tinggalkan Balasan