HEADLINEPILKADA

12 KPUD di Provinsi Papua Digugat ke DKPP

Kuasa Hukum pasangan calon JHOSUA, Saleh, SH, MH menegaskan 12 KPUD di Provinsi Papua Digugat ke DKPP terkait Pilgub Papua 2018. (Foto : Titie / TIFA Online)Kuasa Hukum pasangan calon JHOSUA, Saleh, SH, MH menegaskan 12 KPUD di Provinsi Papua Digugat ke DKPP terkait Pilgub Papua 2018. (Foto : Titie / TIFA Online)

TIFAOnline, JAKARTA— 12 KPUD di Papua Digugat ke DKPP, setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang di ajukan oleh pasangan calon (paslon) John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JHOSUA), karena menurut Majelis Hakim tidak memiliki legal standing, Kamis, (9/8/2018) kemarin.

“Kita sudah gugat 12 KPUD kabupaten ke DKPP karena tidak melaksanakan pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan yang di persyaratkan,” kata Saleh, SH, MH, Kuasa Hukum pasangan calon JHOSUA, Kamis (9/8/2018) menegaskan laporan tersebut berkaitan dengan tidak adanya pencoblosan.

Ia menjelaskan, 12 wilayah yang penyelenggaranya digugat ke DKPP, memang menggunakan sistem noken, namun menurutnya sistem noken yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang di persyaratkan.

“Ke 12 KPU Kabupaten ini, diantaranya, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Nduga, Deiyai, Lanny Jaya, pokoknya ada 12 penyelenggara, saya tidak hafal lainnya”, kata Saleh, SH,MH menambahkan untuk KPU Provinsi Papua tidak termasuk karena susunan komisionernya baru termasuk juga KPU Paniai karna komisionernya diberhentikan sementara.

Terkait dengan putusan MK yang menyatakan pasangan calon JHOSUA tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHP Kada ke MK, Saleh mengaku Hakim tidak memeriksa gugatan yang dilayangkan JHOSUA dengan cermat,

“jadi sama sekali tidak memeriksa, kalau misalnya di periksa, kita ada 137 bukti,” katanya.

Menurutnya PHP Kada yang di ajukan pasangan calon JHOSUA terhalang Pasal 158 terkait ambang batas, sehingga kemudian tidak adanya penyelenggaran pemungutan suara di 13 kabupaten tersebut tidak terungkap.

“karena penyimpangan saat yang terjadi tidak di ungkap di MK, maka kami minta DKPP untuk mengungkap ini semua, biar jelas dan terang”, kata Saleh, SH, MH optimis

Ketika ditanya TIFA Online terkait putusan MK, Saleh mengaku belum secara lengkap membaca putusan tersebut, namun ia juga mengakui bahwa putusan MK adalah incraht.

“Kita belum lihat putusan lengkapnya, kalau sekarang kan belum pegang fisiknya, betul memang hakim sudah bacakan tapi kan harus dibaca secara utuh”, kata Saleh mengakui pasca putusan MK sudah tidak ada lagi langkah hukum lainnya, kecuali memperkarakan penyelenggara di tingkat kabupaten ke DKPP. (Titie Adam/ Walhamri Wahid)

1 Komentar

Tinggalkan Balasan