HEADLINEPILKADA

Pelantikan LUKMEN Dijadwalkan 17 September 2018

Pelantikan LUKMEN Dijadwalkan 17 September 2018, kata Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay usai sidang di MK, Kamis (9/8/2018)Pelantikan LUKMEN Dijadwalkan 17 September 2018, kata Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay usai sidang di MK, Kamis (9/8/2018)

TIFAOnline, JAKARTA— Pelantikan pasangan calon Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN)  sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2018 – 2023 di rencanakan 17 September 2018 atau ikut gelombang pertama pelantikan hasil Pilkada serentak 2018.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Theodorus Kossay usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Provinsi Papua yang menolak gugatan pemohon pasangan calon Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JHOSUA), karena menurut MK pasangan calon nomor urut 2 tersebut tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHP Kada.

“jadi setelah KPU terima salinan putusan MK, kita jadwalkan untuk Pleno Terbuka Penetapan dulu, yah, kita harapkan pelantikannya masuk dalam tahap pertama, pada 17 September 2018 mendatang”, kata Theodorus Kossay, kepada TIFA Online di Gedung MK, Kamis (9/8/2018).

Ketua KPU Papua juga berterima kasih kepada masyarakat Papua yang selama ini berkonsentrasi melalui Pilkada Gubernur Papua dengan aman, damai dan semua stake holder yang juga mendukung proses dan perhatian untuk suksesnya demokrasi di Papua.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Provinsi Papua yang diajukan pasangan calon JHOSUA tidak memiliki legal standing, Hakim MK juga menerima eksepsi Termohon yakni pihak KPU Papua dan juga Pihak Terkait, paslon LUKMEN.

Demikian isi amar putusan MK yang dibacakan dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi, Kamis (9/9/2018).

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua,  Anwar Usman bersama 8 Hakim dalam rapat permusyawaratan Hakim, dalam kesimpulannya menyebut, Mahkamah berwenang mengadili pemohon a quo, permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang – undangan.

Hakim MK juga berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa pemohon tidak memiliki legal standing beralasan menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk pengajukan permohonan a quo,  eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan dan demikian juga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

“Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo, dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan demi hukum”, kata Anwar saat membacakan putusan Majelis Hakim MK atas PHP Kada Nomor : 48/PHP.GUB-XVI/2018 tersebut.

Kuasa Hukum KPU Papua, Pieter Ell mengaku telah memprediksikan dari awal, bahwa eksepsi Termohon pasti dikabulkan MK, lantaran legal standing dari Pemohon tidak memenuhi ambang batas, dimana selisih perhitungan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sangat jauh.

“Jadi dari selisih ini saja 35 persen, sehingga berdasarkan pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 dan PMK Nomor 7, bahwa tidak memenuhi ambang batas itu sehingga tidak memiliki lelag standing untuk mengajukan PHP Kada” kata Pieter kepada wartawan usai pembacaan hasil putusan PHP Kada Provinsi Papua di Gedung MK,Kamis (9/8/2018).

Ia mengatakan eksepsi lainnya dari termohon tidak dipertimbangkan oleh Hakim, karena dari legal standing saja sudah tidak lolos, sehingga tidak di lanjutkan kepada pokok perkara

“Hakim langsung potong disitu, tidak masuk dalam pokok perkara”, kata Pieter Ell. (Titie Adam / Walhamri Wahid)

Tinggalkan Balasan