HEADLINEPOLITIK NASIONAL

Prabowo Subianto Digugat Rp. 22 Miliar

Prabowo Subianto Digugat Rp. 22 Miliar, tampak Ketua Umum DPP Gerindra dan kader yang menggugatnya Radius Simbolon. (Foto : ist/TIFAOnline)Prabowo Subianto Digugat Rp. 22 Miliar, tampak Ketua Umum DPP Gerindra dan kader yang menggugatnya Radius Simbolon. (Foto : ist/TIFAOnline)

Kalau saya pribadi masih menyangsikan bahwa SK pemecatan tersebut benar tanda tangan asli Pak Prabowo, karena seperti hasil scan, tapi upaya saya untuk mencari keadilan dan konfirmasi ke DPP baik ke Sekjend maupun ke Ketum di tutup total, tidak bisa tembus, makanya upaya hukum langkah terakhir supaya ada keadilan buat kami sebagai kader
(Radius Simbolon, KTA Gerindra No : 51032200503110969000599)

Oleh    : Walhamri Wahid

Sudah 4 kali sidang mediasi yang di fasilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hingga sidang ke empat tidak ada jalan damai yang dihasilkan, bahkan sidang mediasi ke empat, Tim Mediasi DPP Gerindra yang hanya di wakili satu orang atas nama Safaat, tidak hadir.

“pembacaan keputusannya di jadwalkan 30 Agustus 2018 mendatang, jadi sekalipun pihak tergugat atau kuasa hukumnya tidak datang, saya yakin Hakim tetap membacakan putusan atas kasus saya ini”, kata Radius Simbolon, Sabtu, (18/8/2018) kepada TIFA Online melalui saluran telepon.

Radius menjelaskan bahwa gugatannya kepada Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto terkait dengan SK Nomor : 01-0078/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 30 Januari 2018 tentang pemberhentian dirinya sebagai anggota Partai Gerindra, dan surat DPP Gerindra Nomor : 01-0008/A/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 31 Januari tentang PAW anggota DPR Papua atas nama dirinya juga.

Radius mensinyalir keluarnya SK DPP yang memecatnya dari keanggotaan Partai Gerindra sarat rekayasa dari DPD Gerindra Papua, tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat, serta tidak sesuai dengan syarat dan mekanisme pemberhentian keanggotaan sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik dan juga AD / ART Partai Gerindra.

“jadi bulan November 2017 itu saya di hubungi Kepala Sekretariat DPP Gerindra via telepon, namanya Pak Anwar Ende, di suruh datang ke DPP di Jakarta, tapi tidak di jelaskan apa agendanya, jadi sampai di DPP baru saya tahu bahwa ada aduan keberatan dari sesama kader di Gerindra, atas nama Victorianus Ohoiwutun, S.Sos, tentang hasil Pemilu 2014, jadi masalah 4 tahun lalu, jadi intinya Sdr. Victorianus mengadukan bahwa saya mengambil suaranya di Dapil 7 pada Pileg 2014 untuk duduk di kursi DPRP, waktu itu aduannya secara lisan, makanya saya juga menjelaskan secara lisan, kayak bicara – bicara biasa, yah sudah selesai”, tutur Radius Simbolon melalui telepon, Sabtu (18/8/2018).

Radius menjelaskan kepada Kepala Sekretariat DPP Gerindra bahwa dirinya di ambil sumpah sebagai anggota DPRP berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua, dimana proses perhitungan, rekapitulasi hingga penetapan perolehan suara semuanya wewenang KPU, dan hingga dirinya ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPRP juga oleh KPU berdasarkan surat KPU Provinsi Papua Nomor: 326/B12/KPU Prov.030.2014 tanggal 14 Mei 2014.

“jadi saya sudah jelaskan saya pribadi tidak punya kekuasaan apapun untuk mengambil suara Sdr. Victorianus Ohoiwutun, saya duduk di kursi DPRP karena KPU Papua yang menetapkan sesuai aturan yang ada, dan saya juga tidak pernah membuat komitmen apapun dengan siapapun, agar saya bisa duduk di kursi DPRP”, kata Radius Simbolon kepada TIFA Online melalui telepon, Sabtu (18/8/2018).

Menurutnya juga sebelum di lakukan penetapan caleg oleh KPU, 4 tahun lalu itu KPU telah memberikan kesempatan kepada para caleg untuk complain atau bila ada yang keberatan, dan waktu itu Sdr. Victorianus Ohoiwutun, S.Sos  tidak mengajukan keberatan apapun kepada penyelenggara.

“tanggal 22 Januari 2018, saya kembali di telepon oleh Pak Anwar Ende untuk kembali datang ke kantor DPP Gerindra di Jakarta, tanggal 24 Januari dilakukan pertemuan di DPP, jadi kami di panggil masuk ruangan secara terpisah, jadi setelah Sdr Victorianus dan Ketua DPD, Ibu Yanni, kemudian saya lagi di panggil dan di tanyai, tapi saya tidak di beri tahu kedudukan dan peran masing – masing, jadi saya tidak berpikir bahwa itu sidang Mahkamah Partai, karena sifatnya kayak kita ngantri giliran untuk ketemu dokter, jadi mereka dua keluar, saya lagi masuk di tanyai dan saya jawab, begitu saja. Setelah pertemuan itu memang saya di kasih tahu oleh Pak Anwar Ende bahwa hasil pertemuan akan disampaikan ke saya”, jelas Radius Simbolon.

Sejak pertemuan di 24 Januari 2018 itu, Radius Simbolon mengaku tidak pernah mengetahui ataupun diberitahu bahwa pertemuan tersebut adalah sidang Mahkamah Partai, “ala Gerindra”.

Hingga tanggal 25 April 2018 barulah ia mendapatkan informasi dari seorang staff KPU Papua mengenai usulan PAW atas dirinya yang di dasarkan pada Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor : 01-0008/A/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal PAW Anggota DPR Papua atas nama Radius Simbolon yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPD Gerindra Papua.

“jadi rupanya habis pertemuan tanggal 24 Januari 2018 itu, per tanggal 30 Januari itu ada SK DPP pemberhentian saya dari anggota Gerindra dan pada 31 Januari 2018 ada SK PAW saya ke DPD Papua, anehnya saya sama sekali tidak pernah menerima salinan putusan SK DPP itu, justru saya tahunya itu di bulan April 2018 dari staff KPU Provinsi Papua, jadi rupanya oleh Ketua dan Sekretaris DPD surat itu di sembunyikan dari saya, padahal di surat tersebut tertulis di sampaikan kepada saya, ini kan aneh”, kata Radius Simbolon dengan nada tinggi, di ujung telepon.

Ia juga membocorkan keanehan SK pemberhentiannya sebagai anggota dari DPP Gerindra yang di tanda tangani oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum dan Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal.

“ini juga yang aneh, di SK DPP itu pada point memperhatikan disebutkan dasar pemberhentian dan PAW saya sesuai dengan surat dari DPD Gerindra Papua Nomor : PA/11-181/A/DPD-GERINDRA/2017 tertanggal 24 November tentang Permohonan PAW saya, jadi sebenarnya sudah ada skenario dari Ketua DPD Gerindra Papua, Ibu Yanni untuk melengserkan saya, makanya saya menduga pertemuan – pertemuan yang di gelar pada 24 Januari, itu sebenarnya bukan Sidang Mahkamah Partai, jadi akal – akalan saja, kan tidak mungkin usulan PAW sudah duluan, baru seseorang di sidang”, kata Radius Simbolon.

Ia juga menjelaskan setelah mendapatkan informasi dan surat – surat terkait pemberhentian dirinya dari keanggotaan Gerindra maupun surat PAW dirinya dari KPU Papua, pada 3 Mei 2018, Radius Simbolon mengaku sudah mengirimkan surat keberatan melalui kuasa hukumnya kepada DPD dan DPP dengan Nomor Surat : 5/ALF/V/2018, namun tidak mendapat tanggapan, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pihak tergugat adalah Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Anwar Ende, Kepala Sekretariat DPP Partai Gerindra ketika di konfirmasi TIFAOnline melalui pesan WhatsApp, Sabtu (18/8/2018) membantah keras bila pemecatan Radius Simbolon tidak sesuai mekanisme partai.

“itu bohong. Proses pemberhentian melalui sidang Mahkamah Partai, semua pihak terkait termasuk yang bersangkutan hadir”, jawab Anwar Ende melalui pesan WhatsApp, Sabtu (18/8/2018).

Ketika di tanyakan mengenai alasan pemecatan dan pasal berapa yang di langgar dalam AD/ART Gerindra, Anwar Ende hanya membaca pesan konfirmasi TIFA Online, tanpa menjawab.

Demikian juga ketika ditanyakan soal mekanisme pelaksanaan sidang Mahkamah Partai di Gerindra seperti apa, karena berdasarkan informasi yang diperoleh TIFAOnline tidak ada sidang Mahkamah Partai namun hanya pertemuan non formil biasa, termasuk beberapa kejanggalan yang menjadi sebab pemecatan salah satu kader Gerindra tersebut, Anwar Ende, Kepala Sekretariat DPP Partai Gerindra hanya membaca saja pesan konfirmasi yang di kirimkan TIFA Online, tanpa membalas.

Kharisma Febriansyah, salah seorang pengurus DPP yang menjabat sebagai Ketua Bidang Sekolah Kader DPP Partai Gerindra yang juga mengaku dulunya sebagai Korwil Papua ketika di konfirmasi TIFA Online menyayangkan bila pesoalan internal tersebut di bawah ke ranah hukum.

“saya pernah dengar, tapi tidak tahu menahu mengenai masalah tersebut, tapi bagi saya mestinya ini di selesikan lewat mekanisme partai, tapi nanti saya coba konfirmasi ke teman – teman di DPP dulu yah, terutama Korwil Papua, saya dulunya Korwil Papua, tapi karena sibuk di Sekolah Kader, jadi sekarang di handle oleh Adnani Taufiq, nanti sy sampaikan, soalnya saya masih di Dapil”, kata Kharisma Febriansyah menjawab pesan konfirmasi via WhatsApp, Minggu (19/8/2018).

Safaat, Tim Mediasi yang di kirim oleh DPP Gerindra untuk menghadiri sidang mediasi di PN Jakarta Selatan ketika di konfirmasi TIFA Online, Senin (20/8/2018), terkait gugatan yang diajukan oleh Radius Simbolon terhadap Ketum DPP Gerindra, Prabowo Subianto hanya membaca saja pesan WhatsApp yang di kirimkan TIFA Online tanpa membalasnya.

Demikian juga Prasetio Hadi, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Gerindra yang di konfirmasi TIFA Online melalui pesan WhatsApp, Sabtu (18/8/2018) pesan konfirmasi yang di kirimkan tidak di baca hingga berita ini di naikkan.

Daljito yang mengaku sebagai Sekretaris Mahkamah Partai kepada Radius Simbolon, saat di konfirmasi TIFA Online melalui SMS, Minggu (19/8/2018) juga hingga berita ini di naikkan tidak menjawab SMS konfirmasi yang di kirimkan TIFA Online.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang coba dihubungi TIFA Online melalui telepon beberapa kali tetapi sedang berada di luar jangkauan, SMS konfirmasi yang di kirimkan TIFA Online tidak di balas hingga saat ini.

Demikian juga upaya konfirmasi TIFAOnline lakukan melalui Sekpri Sekjend DPP Gerindra, namun pesan WhatsApp yang di kirimkan TIFAOnline tidak di tanggapi.

Sedangkan Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua, Yanni, SH ketika di konfirmasi Sabtu (18/8/2018) melalui pesan WhatsApp, nampaknya sudah memblokir nomor wartawan TIFAOnline, padahal sehari sebelumnya WhatsApp-nya masih aktif dan membaca pesan yang di kirimkan, namun tidak membalasnya, demikian juga ketika TIFA Online berusaha mengkonfirmasi melalui SMS ke nomor handphonenya yang lain, hingga berita ini di naikkan Yanni, SH tidak menjawab.

Latifah Anum Siregar, SH, MH, Yusman Conoras, SH, dan Cornelia Silpa, K, SH dari kantor pengacara Ahimsa Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Abepura – Padang Bulan selaku kuasa hukum Radius Simbolon dalam materi gugatannya yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 31 Mei 2018 menuntut ganti kerugian materil dan immaterial kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Gerindra sebesar Rp. 22 miliar, dan juga membersihkan nama baik Radius Simbolon serta mengembalikan hak dan kewenangannya baik sebagai anggota Partai Gerindra maupun sebagai anggota DPRP periode 2014 – 2019.

Dimana menurut kuasa hukum Radius Simbolon tindakan semena – mena Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto yang memecat kadernya adalah tindakan yang melanggar Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan juga melanggar AD/ART Partai Gerindra sendiri.

“pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik di sebutkan, anggota partai politik dapat diberhentikan apabila : (a) meninggal dunia, (b) mengundurkan diri secara tertulis, (c) menadi anggota partai politik lain, atau (d) melanggar AD/ART partai, proses pemberhentian Sdr. Radius Simbolon tidak termasuk dalam 4 point alasan pemberhenti seperti di dalam UU Nomor 2 itu”, kata Latifah Anum Siregar, SH, MH, dalam salinan materi gugatan yang diterima TIFA Online, Jumat (17/8/2018).

Demikian juga bila merujuk pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra di dalam pasal 4 ayat (2), tidak ada alasan yang telah di langgar oleh Radius Simbolon, sehingga harus dipecat dari Partai Gerindra.

Kuasa hukum juga menilai, bahwa proses pemanggilan by phone untuk datang ke kantor DPP oleh Kepala Sekretariat DPP kepada kliennya, dan juga pertemuan – pertemuan informal yang dilakukan beberapa kali tidaklah dapat di anggap sebagai mekanisme Mahkamah Partai seperti diatur dalam AD/ART Partai Gerindra sendiri.

Ada sekitar 14 point argument hukum yang di sampaikan oleh kuasa hukum, sehingga menurut mereka proses pemecatan Radius Simbolon sebagai anggota Partai Gerindra inprosedural dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Bagaimana keputusannya, kita tunggu saja apa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 30 Agustus 2018 mendatang. (TIFA Online)

Tinggalkan Balasan