HEADLINEPILKADA

MK Masih Periksa Dugaan KPPS 8 Distrik Tanpa SK pada Pilkada Mimika

MK masih periksa dugaan KPPS 18 Distrik tanpa SK pada Pilkada Mimika, tampak salah seorang saksi ketika di sumpah sebelum bersaksi. (Foto : Titie / TIFA Online)MK masih periksa dugaan KPPS 18 Distrik tanpa SK pada Pilkada Mimika, tampak salah seorang saksi ketika di sumpah sebelum bersaksi. (Foto : Titie / TIFA Online)

TIFAOnline, JAKARTA– Sidang lanjutan gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Mimika, Senin (3/8/2018) berlanjut di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Lima pasangan calon sebagai Pemohon membawa masing-masing 5 orang saksi, pihak terkait juga menyiapkan 5 saksi, termasuk pihak Termohon.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Aswanto dimulai dengan pemeriksaan saksi untuk perkara nomor 51 yang dihadiri langsung oleh calon Wakil Bupati, Albert Bolang, di susul perkara nomor 53, 52, 68 dan 67.

Pantauan TIFA Online di ruang sidang utama gedung Mahkamah Konsitusi, Hakim Ketua  yang didampingi 6 (enam) Hakim Anggota meminta keterangan dari setiap saksi yang dihadirkan oleh Permohon.

Pada sidang pertama perkara nomor 51, hakim Ketua hanya mengizinkan 2 dari 5 orang saksi yang diajukan, lantaran 3 orang saksi lainnya diketahui adalah petugas KPPS.

Heru Widodo, Kuasa Hukum KPU Papua mengatakan jika saksi menerangkan berdiri sendiri maka itu tidak memiliki nilai pembuktian, tapi kalau keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka nilai pembuktiannya sempurna.

Menurutnya keterangan saksi dari Sekretariat KPU Kabupaten Mimika yang menyatakan ada SK, dimana 2 SK sudah diterima dan 6 SK lainnya menyusul itu disesuaikan dengan alat bukti berupa SK KPPS di 18 Distrik dan itu sudah  di cocokkan dengan Majelis Hakim sama dengan aslinya.

“tadi juga sudah uji petik untuk 3 PPS dan itu ternyata identik, dan Majelis juga meminta semuanya untuk di identifikasi bukti asli, dan KPU nyatakan KPU copy bukti itu dari bukti yang asli bukan dari yang lainnya,” kata Heru Widodo.

Soal  pernyataan Ketua KPU Mimika sebelumnya yang menyatakan ketiadaan SK untuk 8 Distrik, menurut Heru berdasarkan keterangan saksi Irma bahwa saat itu SK tersebut belum diserahkan, namun pernyataan itu berbeda dengan yang disampaikan Ketua KPU ke peserta pleno bahwa itu tidak ada, dalam konteks saat itu SK tersebut belum diterima.

“Yang jelas pemahaman oleh Sekretariat KPU kepada Ketua KPU bahwa SK PPS tersebut belum diserahkan dari PPS ke PPD, tapi faktanya memang ada SK nya,” kata Heru yang juga sepakat jika dengan kondisi situasional saat pleno dimana hujan interupsi, maka bisa saja pernyataan Ketua KPU saat itu lantaran situasi.

“faktanya memang saat itu sudah ada SK, hanya pengembalian dari KPU yang tidak serentak dilakukan oleh pada PPS ini, ada yang sudah diterima SK 10 PPS sebelum pleno, selesai pleno 2 distrik dan 6 distrik lainnya menyusul setelah pleno dan itu hanya penyerahannya saja ke PPS”, katanya mengakui untuk agenda sidang kali ini, KPU Mimika menyiapkan 5 saksi untuk masing-masing perkara.

kata Heru, intinya keterangan yang disampaikan para saksi di setiap sidang pada prinsipnya sama lantaran permohonan dari Pemohon juga sama.

“Jadi pokok persoalan yang diuji MK saat ini, apakah legalitasnya itu betul ada, ketika legalitsas itu ada, maka MK akan mempertimbangkan apakah itu memenuhi pasal 158 atau tidak,” jelas Heru yang juga mengaku saat sidang Hakim terfokus pada konteks SK sebagaimana materi gugatan para pemohon.

Sementara anggota Komisioner KPU Papua, Tarwinto mengatakan SK 18 KPPS yang menjadi materi gugatan para pemohon ini, sebenarnya sudah ditanda-tangani dan diserahkan kepada yang bersangkutan.

Seharusnya KPU hanya mendapatkan tembusan dari SK tersebut, sebab SK itu dibuat oleh PPD dan diserahkan kepada PPS.

“KPU seharusnya hanya mendapat tembusan saja bukan aslinya, ya beruntung SK yang asli ini masih kita dapat karena SK yang dibuat itu tentunya sudah menjadi hak dari pemegang SK tersebut,” kata Tarwinto.

Menurutnya secara aturan, SK yang sudah dipegang oleh pemiik SK tidak wajib hukumnya dikembalikan kepada KPU ataupun PPD, hanya karena kondisi tertentu maka KPU berupaya untuk meminta SK itu.

“sama dengan KPPS tidak wajib untuk mengembalikan SK itu kepada PPS, ketika PPS meminta salinannya untuk disiapkan sama KPPS, kalau tidak kan ya tidak perlu”, kata Tarwinto kurang sependapat pernyataan Majelis Hakim soal kewajiban PPS mengembalikan SK kepada KPU.

Bahkan, kata Tarwinto saat Majelis Hakim mempertanyakan pengambilan sumpah terhadap KPPS dan itu diakui bahwa pengambilan sumpah tersebut dilakukan, maka tentu penyelenggara yang melaksanakan Pilkada saat itu legal.

Sidang sengketa Pilkada Kabupaten Mimika akan dilanjutkan setelah Hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan dismisal. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan