HEADLINEPILKADA

Adu Argumen Antar Saksi pada Sidang PHP Kada Paniai di MK

Adu argumen antar saksi pada sidang PHP Kada Paniai di MK, tampak suasana persidangan di MK kemarin. (Foto : Titie / TIFA Online)Adu argumen antar saksi pada sidang PHP Kada Paniai di MK, tampak suasana persidangan di MK kemarin. (Foto : Titie / TIFA Online)

TIFAOnline, JAKARTA—  Sidang perkara Perselihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah (PHP Kada) Kabupaten Paniai Tahun 2018  dengan Nomor Perkara : 71/PHP.BUP – XVI/2018 dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli para pihak baik dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, kembali di gelar di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (4/9/2018)

Gugatan PHP Kada Kabupaten Paniai di ajukan oleh pasangan calon Hengky Kayame – Yeheskiel Tenouye yang sesuai pleno KPU mendapat perolehan suara 29.761 sebagai Pemohon, sedangkan pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Paniai dalam hal ini KPU Papua sebagai pelaksananya, sedangkan Pihak Terkait adalah pasangan Meki Nawipa – Oktopianus Gobai yang sesuai hasil pleno KPU mendapat suara sebanyak 71.072 suara.

Sidang yang dipimpin oleh Anwar Usman yang didampingi 8 Hakim Anggota ini dimulai dengan penyampaian dari Beni Sweny, sebagai saksi ahli dari pihak Termohon, KPU Kabupaten Paniai.

Ia menyampaikan sistem noken yang diberlakukan saat Pilkada Kabupaten Paniai merupakan sistem atau norma dalam memilih pemimpin di masyarakat Meepago dan Lapago.

“Sistem noken telah di sahkan olen MK sesuai budaya rakyat Papua yang bermakna luhur dan jati diri orang asli Papua”, katanya menegaskan bahwa sistem tersebut boleh di laksanakan tetapi cuma di wilayah Meepago dan Lapago.

Menurut keputusan MK, kata Beni petunjuk teknis dalam melaksanakan pemilihan pemungutan suara dengan system noken sudah ada, dan sejauh ini telah dilakukan dengan benar.

“jadi beberapa hari sebelum pemungutan suara kepala suku sudah membagi suara dan pada puncak hari H akan kembali ditanyakan lagi, soal kesepakatan dan keputusan, soal pembagian suara tersebut llau dituangkan ke C1 KWK,” katanya lagi.

Pihak terkait juga menghadirkan saksi ahli lainnya, Laica Marzuki, yang menjelaskan bahwa hasil perolehan suara berada jauh di atas ambang batas 2% dan Pemohon tdk memiliki legal standing.

“Sekiranya pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran dan saya minta sekiranya itu dibuktikan,” katanya menjelaskan sebelum dilaksanakan pleno, KPU Paniai telah memberikan waktu kepada Panwas untuk memeriksa apakah ada permasalahan pelanggaran atau tidak, dan pendapat pihak Panwas menyatakan bahwa tidak terdapat permasalahan dan dilakukanlah pleno dan mesahkan perolehan suara tersebut.

“Justru rekomendasi Panwas muncul setelah pleno selesai di laksanakan, dan itu sangat tidak sesuai dengan peraturan perundng – undangan”, kata Beny Sweni lagi.

Kuasa Hukum KPU Paniai, Pieter Ell juga mempertanyakan rekomendasi dari Panwas yang tidak ada mekanisme dari bawah.

Karena menurutnya pada saat pleno Panwas menyetujui hasil dari pleno tersebut, dan terkait dengan  kesepakatan yang sistem ikat / noken itu dilakukan per kampung atau Distrik.

Pimpinan sidang pada kesempatan itu mempertanyakan, pada 26 juli 2018, dimana Pemohon melaporan kepada Panwas Kabupaten dimana terdapat 4 TPS tidak melaksanakan pemilihan.

“nah kok surat itu kenapa baru diketahui setelah selesai pleno? Apakah bisa 4 Distrik dilakukan penemungutan suara mengunakan noken sekaligus dalam 1 tempat ?,” tanya pimpinan sidang yang dijawab oleh Pieter Ell hal tersebut biasa, beberapa distrik di lakukan di satu tempat.

“iya bisa dilakukan beberapa Distrik dalam satu tempat, menurut saya itu hal yang biasa, karena sudah sering terjadi pada pemilihan – pemilihan sebelumnya, karena jarak satu TPS dengan TPS lainnya terpisah cukup jauh, maka pemilih di Papua diakui punya fisik yang kuat untuk berjalan jauh maka itu bisa dilakukan berkumpul dalam 1 tempat walaupun berjarak jauh”, kata Pieter Ell menjawab pertanyaan Hakim.

Saat Hakim menanyakan tentang kesepakatan sistem ikat/noken itu bisa dirubah setelah ditetapkan, Pieter Ell mengatakan kesepakatan yang telah ditetapkan tidak bisa lagi diubah, sebab jika dilakukan perubahan maka akan berpotensi perang antar masyarakat

Sidang yang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, dimana masing-masing pihak, Pemohon, Termohon dan juga Pihak Terkait menyiapkan lima orang saksi.

Keterangan saksi Pemohon, Yustus dari Distrik Aradide mengaku adanya 4 TPS yang digabungkan dalam satu tempat pemilihan di Distrik Aradide., ia juga mengaku saat pemungutan suara, saksi tidak di perkenankan masuk ke tempat pemungutan suara.

“kita tidak boleh masuk dan saya melihat pemungutan suara tidak dilangsungkan, yang ada pencoblosan di lakukan oleh PPD dan PPS”, kata Yustus di persidangan MK kemarin.

Saksi lainnya dari Distrik Kebo huga mengaku logistik tidak dikirim ke Distrik Kebo dan kotak itu masih berada di Distrik Paniai Timur, bahkan pencoblosan dilakukan pada salah satu rumah oleh PPD dan PPS Distrik Kebo.

Demikian juga yang terjadi di Distrik Awaida, tidak ada pemungutan suara, dimana 4 kotak suara logistik pemungutan suara oleh PPD dan PPS di bawa ke Distrik Aradide dan dilakukan pencoblosan oleh PPD dan PPS di Distrik Aradide.

“Ada kecurangan karena beberapa logistik tidak terdistribusi ke salah satu TPS. Dan dibawa lari ke kampung oleh pihak PPS, dan tidak adanya kegiatan pencoblosan yang dilakukan pada Distrik Paniai Timur, PPS dan PPD yang melakukan pencoblosan di masing – masing kampung”, kata salah satu saksi Pemohon.

Pernyataan itu dibantah langsung oleh Ketua PPD Distrik Paniai Timur Imanuel Mote, yang mengaku penyelenggaraan pemungutan suara di Distrik Paniai Timur berjalan dengan baik.

“saya sendiri yang mengecek TPS satu persatu,” kata Imanuel yang mengatakan saat pemantauan TPS dia datang bersama anggota PPD lainnya dan 3 orang dari pihak Panwas dan aparat keamanan yang membawa ke kabupaten.

Menurut Imanuel, saat pleno tidak ada yang menyampaikan keberatan hingga akhirnya hasil itu disampaikan ke KPU Paniai untuk dilakukan pleno.

“nah kenapa waktu pleno distrik berjalan baik, tapi keberatan muncul saat pleno kabupaten”, tegasnya lagi.

Yusuf  selaku Ketua PPD Distrik Aradide mengatakan, pihaknya menerima kotak suara dalam keadaan tersegel dan lengkap hingga sampai ke kampung masing – masing semua berjalan dengan lancar.

“Semua hasil tidak ditemukan kekurangan atau kerusakan pada C1.KWK ataupun plano”, kata Yusuf.

Ketua PPD Distrik Topiyai, Yahuda mengaku kotak suara yang diterima PPD dalam keadaan tersegel dan distribusikan hingga ke kampung dan TPS saat pemungutan suara di setiap kampung hingga selesai.

Ketua PPD Distrik Ekadide didepan Hakim menyampaikan pihaknya menerima 14 kotak suara dalam keadaan tersegel dan lengkap dan didistribusikan ke masing masing TPS.

Terkait kesepakatan yang dibuat oleh kepala suku dan masyarakat menginginkan suara ikat, menurutnya oleh KPPS yang diberikan mandat, itu telah dituangkan dalam C1.KWK. Sementara ia membantah adanya pencoblosan 4 Distrik dilakukan jadi satu tempat.

Dari keterangan saksi dari Pihak Terkait, Yubellion Degei salah satu tokoh masyarakat mengaku di Distrik Topiyai sebelum logistik tiba di Kampung Topiyai, telah diputuskan bersama suara akan diberikan kepada paslon nomor 3

“Benar, di Distrik Topiyai kami telah bersepakat untuk memberikan suara kami kepada pasangan calon no urut 3, hanya teknis pencoblosannya oleh PPD dan PPS,” katanya

Demikian juga kesaksian Han Degei yang merupakan Kepala Suku Ekadide, bahwasanya

sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pihaknya sudah lebih dulu membuat kesepakatan untuk pembagian suara diberikan kepada nomir urut 3.

Ia juga membantah bahwa semua kotak suara dibawah ke Distrik Aradide, sebagaimana tudingan pihak Pemohon adalah tidak benar.

“tidak ada yang membawa lari kotak suara tersebut, saya selaku Kepala Suku dan masyarakat memberikan mandat kepada penyelenggara untuk melakukan pencoblosan,” jelasnya.

Saat sidang juga dilakukan pembuktian dengan pemutaran video oleh pihak Pemohon dan pemohon yang juga menjelaskan bahwa  dalam video tersebut PPD Dan PPS menekan masyarakat untuk menyatukan suara untuk memenangkan nomor urut 3, dimana peristiwa dalam video tersebut terjadi di halaman Polsek Distrik Aradide.

Sementara itu, Bawaslu yang juga turut hadir pada persidangan kemarin, mengatakan Bawaslu dan semua stkeholder memfokuskan keamanan disetiap titik – titik yang dianggap rawan KKB dan rawan bencana alam.

Setiap dikeluarkan kotak suara dari KPU selalu dikawal oleh anggota keamanan minimal 4 sampai 10 anggota polisi, sehingga kerahasiaan dan keamanan terjaga.

Pada persidangan kemarin juga terkuak, bahwa untuk Distrik Paniai Timur semuanya menggunakan sistem noken, dan saat Kapolda, Panglima dan Penjabat Gubernur berada disana sudah dicoba untuk melakukan pencoblosan dan masyarakat Distrik Paniai tidak terima untuk hal itu.

“Saya mengalami sendiri terdapat propaganda di Distrik Ekadide,” kata anggota Bawaslu Papua. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan