HEADLINEPILKADA

Klaim Pantau Semua Pergerakan, Wilhelmus Pigai Minta Hakim MK Kerja Jujur Dan Jangan Coba ‘Main Mata’

Klaim pantau semua pergerakan, Wilhelmus Pigai minta Hakim MK kerja jujur dan jangan coba ‘main mata’, kata Wilhelmus Pigai, Calon Bupati Mimika nomor urut 3. (Foto : Titie / TIFA Online)Klaim pantau semua pergerakan, Wilhelmus Pigai minta Hakim MK kerja jujur dan jangan coba ‘main mata’, kata Wilhelmus Pigai, Calon Bupati Mimika nomor urut 3. (Foto : Titie / TIFA Online)

TIFAOnline, JAKARTA– Terkait gugatan atau permohonan yang saat ini sedang di proses di Mahkamah Konstitusi (MK), Calon Bupati Kabupaten Mimika, Nomor Urut 3, Wilhelmus Pigai minta Hakim MK agar dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Apalagi melihat fakta hukum serta bukti-bukti yang disampaikan saat pemeriksaan saksi-saksi di sidang ke 2 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Mimika, pada 3 September lalu menguatkan gugatan yang ia ajukan dan beberapa paslon lainnya, khususnya terkait tidak adanya SK KPPS pada 8 Distrik di Pilkada Mimika beberapa waktu lalu.

“Kami harap Hakim bisa adil dan melihat fakta hukum yang ada, keterangan para saksi fakta, keterangan saksi ahli yang disampaikan pada sidang 3 September lalu, sudah sangat terang dan jelas, bahwa di duga kuat KPPS di  8 Distrik tidak memiliki dasar hukum sebagai penyelenggara saat melaksanakan tugasnya” kata Wilhelmus Pigai kepada TIFA Online di Jakarta, Senin (5/9/2018).

Ia juga berharap Hakim jangan bermain mata baik dengan Pihak Terkait maupun dengan Termohon. Hakim harus independet memutuskan sengketa Pilkada Mimika dengan adil, agar semua pihak, baik pemohon ataupun masyarakat dapat menerima hasilnya juga dengan baik.

“dan saya harap dengan keputusannya nanti akan memberikan pembelajaran politik dan proses yang lebih baik kepada rakyat Papua khususnya di Kabupaten Mimika,” katanya mengaku saat ini semua paslon yang melakukan gugatan tengah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Hakim. Pihak Terkait maupun Pihak termohon.

“Hakim ini kita pantau, jangan sampai ada main mata, main suap seperti yang dulu – dulu, baik dari Termohon atau Pihak Terkait, kita akan kawal terus hingga 17 September nanti, jangan sampai ada yang bermain,” katanya tegas.

Ia berharap bahwa dengan data, fakta dan kesaksian yang sudah di sampaikan dalam pemeriksaan di MK, maka harus dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 8 distrik yang di perkarakan oleh dirinya dan beberapa paslon lainnya, karena penyelenggaran tidak memiliki dasar hukum sebagai penyelenggara yang sah.

Menurut Wilhelmus, melihat dari perkembangan perkara gugatan sengketa Pilkada Mimika, Hakim sudah mengesampingkan pasal 158 terkait dengan ambang batas suara.

Wilhelmus berpendapat karena semua bukti dan fakta hukum cukup membuktikan, sehingga Hakim mendalami secara cermat, sehingga proses sidang berjalan hingga tahap pembuktian.

“Artinya gugatan kami ini memang didalami secara baik, dan yang sidang tanggal 3 itu adalah sidang pembuktian dimana semua saksi diperiksa atau memberikan kesaksiannya,” kata Wilhelmus Pigai yakin bahwa sidang kedua PHP Kada Mimika adalah sidang dengan agenda pembuktian, dan untuk perkara tersebut akan terus berlanjut.

Soal selisih suara, kata Wilhelmus memenuhi ambang batas atau melebihi 2 persen. Dengan kesaksian serta bukti-bukti pendukung yang dikantongi, Wilhelmus optimis perkara tersebut mendapat putusan yang seadil-adilnya.

“tentunya semua sudah disiapkan, makanya Hakim harus cermat melihat semua bukti dan fakta hukum agar nanti jadi acuan bagi Hakim dalam memberi putusan, nanti tanggal 17 kita sama-sama menunggu putsan,” katanya

Potensi kemenangan jika dilakukan PSU menurut Wilhelmus sangat besar, apalagi 8 distrik ini memiliki jumlah DPT yang cukup singnifikan.

Dari 71 perkara yang masuk di MK, 58 diantaranya digugurkan lantaran selisih suara jauh, dan dari 13 sengketa yang masih berperkara di MK, termasuk didalamnya 5 sengketa Kabupaten Mimika, 1 Kabupaten Paniai dan 1 kabupaten Deiyai. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan