EKBIS LOKALHEADLINE

Kredit Macet Sisa 1,6 Triliun, Bank Papua Sudah Tidak Jadi ‘Pasien Akut’ OJK

Kredit macet sisa 1,6 Triliun, Bank Papua sudah tidak jadi ‘pasien akut’ OJK, Ketua Komisi III DPRP, Carolus Bolly, SE, MM. (Foto : Titie / TIFA Online)Kredit macet sisa 1,6 Triliun, Bank Papua sudah tidak jadi ‘pasien akut’ OJK, Ketua Komisi III DPRP, Carolus Bolly, SE, MM. (Foto : Titie / TIFA Online)

TIFAOnline, JAYAPURA— Sejumlah perbaikan dan peningkatan kinerja telah di capai oleh manajemen Bank Papua setelah beberapa waktu lalu ramai terlilit kredit macet dan mendapat pengawasan khusus (pasien akut-Red) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kredit macet atau kredit yang bermasalah mencapai Rp 3, 5 Triliun.

“kredit bermasalah sudah berkurang dari Rp. 3,5 Triliun beberapa waktu lalu, kini sisa Rp 1,6 Triliun, dari laporan OJK juga, Bank Papua statusnya tidak dalam pengawasan khusus OJK lagi sejak Maret 2018 lalu”, kata Carolus Bolly, SE, MM, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) usai menggelar rapat kerja dengan OJK dan Bank Papua di salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (7/9/2018) kemarin.

Menurutnya memang saat ini kondisi Bank Papua belum sehat betul, tapi sudah lebih membaik dibanding sebelumnya, hal itu berdasarkan pengawasan Komisi III DPRP di dukung oleh keseriusan dan kesungguhan Direksi, Komisaris dan seluruh staff Bank Papua yang diawasi ketat oleh OJK sehingga kondisi Bank Papua kian sehat.

“kita dari Komisi III DPRP memberikan apresiasi terhadap kinerja Direksi, Komisaris dan seluruh karyawan Bank Papua termasuk juga OJK, karena telah berhasil mengatasi sejumlah persoalan di dalam Bank Papua”, kata Carolus Bolly.

Dari rapat kerja dengan Direksi Bank Papua kemarin terungkap beberapa langkah dan strategi dilakukana manajemen untuk memperbaiki kinerja Bank Papua mulai dari melakukan penagihan dan menjadwal ulang kredit yang bermasalah dan macet, juga di lakukan pengawasan internal untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap karyawan Bank Papua yang nakal selama ini.

“manajemen sudah mengambil langkah tegas kepada karyawan yang nakal dan bermasalah untuk selesaikan masalahnya dan pengembalian kerugian Bank Papua, kalau mereka tidak bisa selesaikan, Direksi akan bawa ke proses hukum, saya pikir itu pendekatan yang bagus, karena Direksi harus menjaga kepercayaan public jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi dengan Bank Papua”, jelas Ketua Komisi III DPRP itu lagi.

Menurutnya pembenahan menyeluruh harus terus di lakukan dan pertahankan Direksi Bank Papua, mulai dari dalam hingga keluar.

“dunia perbankan bicara kepercayaan, jika kepercayaan dari karyawan Bank sendiri sudah diragukan, maka sudah barang tentu yang bersangkutan tidak pantas lagi bekerja di perbankan, karena perbankan ini, tugasnya menghimpun dana masyarakat secara luas, sehingga karyawannya harus punya integritas, punya kompetensi sesuai dengan aturan yang ada di perbankan”, kata Carolus lagi.

Komisi III DPRP tetap mendesak dan mendorong agar Direksi bekerja lebih keras lagi untuk menyelamatkan asset Bank Papua yang masih tertahan di beberapa kredit bermasalah maupun yang sudah macet.

Hal lainnya yang di sampaikan oleh manajemen Bank Papua dalam Rapat Kerja dengan Komisi III kemarin adalah masalah penyertaan modal Provinsi Papua yang belum sepenuhnya Rp 100 miliar, karena hingga saat ini penyertaan modal Pemprov Papua baru Rp. 50 miliar yang di setorkan ke Bank Papua.

“itu juga salah satu yang mereka sampaikan tadi, Bank Papua masih berharap adanya sisa penyertaan modal dari Pemerintah Papua sebesar Rp. 50 Miliar, namun dana tersebut telah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2018, kita akan koordinasikan, agar apa yang di harapkan itu bisa terwujud pada tahun 2018 ini”, kata Carolus Bolly.

Hal lainnya yang jadi perhatian Komisi III DPRP adalah bagaimana ada kaderisasi dan rekrutmen tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) di dalam semua lini dan tingkatan manajemen Bank Papua.

“saat ini Direksi di isi orang professional dari beberapa BUMN nasional, kita berharap mereka juga melakukana kaderisasi dan mempersiapkan SDM orang asli Papua yang ada di internal Bank Papua, agar suatu saat siap memimpin bank kebanggaan kita orang Papua ini”, kata Carolus Bolly lagi.

Ia mengakui memang bukan persoalan gampang menciptakan bankir – bankir handal, namun ketua Komisi III yakin bahwa dengan proses kaderisasi yang baik, pendidikan berjenjang, dirinya yakin suatu saat Bank Papua bisa di pimpin dan di kendalikan oleh orang asli Papua sendiri.

Komisi III DPRP juga mengapresiasi dan mendukung upaya efisiensi dan perampingan serta mengurangi eskpansi yang sebelumnya gencar di lakukan manajemen Bank Papua dengan membuka cabang dan kantor perwakilan di kota – kota besar di Indonesia.

“sudah ada tiga KCP yang ada di Jakarta sudah di tutup, nah itu kita dorong untuk mereka mengevaluasi terus Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang di luar Papua. Ya kalau tidak efektif lagi maka sudah harus di tutup”, kata ketua Komisi III DPRP. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan