NUSANTARA

Kunker ke Tanjung Kasuari, Bung Michael Watimena Ajak Warga Sukseskan Pemilu Bersama Pertama 2019

Kunker ke Tanjung Kasuari, Bung Michael Watimena ajak warga sukseskan Pemilu bersama pertama 2019, tampak BMW ketika memberikan materi tentang wawasan kebangsaan kepada konstituennya di Sorong, Papua Barat. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, SORONG— Sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagai mana diatur dalam UUD dan Pancasila, pelaksanaan Pemilihan Umum secara bersama pada tahun 2019 yakni memilih Presiden, anggota DPR – RI, DPD RI, DPRD Provinsi / Kabupaten sebagai momentum kemajuan system demokrasi di Indonesia.

Untuk itu sebagai warga negara yang baik, seluruh warga masyarakat di Kota Sorong di harapkan ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut guna melahirkan calon – calon pemimpin di tingkat nasional maupun daerah yang kompeten, berintegritas dan berkualitas tentunya.

Hal tersebut di tegaskan anggota MPR, Dr.Michael Wattimena, SE, MM, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ketika melaksanakan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, pada tanggal 10 – 12 September 2018.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya kemarin, Dr. Michael Wattimena, SE, MM melaksanakan acara Sosialisasi MPR tentang Kebangsaan Indonesia, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Selasa (11/9/2018) di Tanjung Kasuari, Distrik Malademus, Kota Sorong.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh masyarakat dari Kampung Sahoka, Tanjung, dan Suprau, Distrik Maladumes 2, Kota Sorong, dan juga di hadiri sejumlah tokoh masyarakat dan konstituen Bung Michael Wattimena yang berada di Kota Sorong dan sekitarnya.

Pemaparan materi oleh Dr. Michael Watimenna, SE, MM., dipandu oleh moderator Bapak Otovianus Ririhatuela, tokoh masyarakat di Kota Sorong.

“kita harus memiliki pemahaman yang utuh bahwa Pancasila adalah dasar dan falsafah negara, sebagai mana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945”, kata Dr. Michael Wattimena, SE, MM yang akrab di sapa Bung Michael Wattimena (BMW) itu.

Menurutnya dalam konteks yang lebih operasional, kebangsaan dan demokrasi menjadi menu yang selalu disoroti atau di diskusikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Indonesia memiliki keberagaman yang sangat signifikan dan bahkan sebagai negara dalam poros kepulauan bukan negara kontinen.

“Kemajemukan ini menjadi potensi tetapi juga sekaligus menjadi kerawanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, kata Bung Michael Wattimena lagi, Selasa (11/9/2018).

Michael Wattimena juga menyinggung dan mengingatkan tentang Amandeman UUD yang telah dilakukan sebanyak 4 kali pada Sidang Umum MPR yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan2002.

“Perubahan ini memberikan implikasi yang cukup fundamental pada struktur kenegaraan Indonesia, dimana dulunya lembaga tertinggi negara, MPR, yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, kini di tempatkan menjadi lembaga tinggi negara, setara dengan Presiden dan DPR”, kata BMW lagi.

Dalam kerangka itulah, BMW mengingatkan bahwa Pilpres dan Pileg yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019 merupakan Pemilu Bersama untuk pertama kalinya di Indonesia untuk memilih tiga lembaga tinggi kenegaraan yakni Pemerintah (Presiden), Parlemen (DPR) dan Perwakilan Daerah (DPD).

“Karena itu saya harap seluruh masyarakat di Kota Sorong ini secara maksimal menggunakan hak demokrasinya demi masa depan bangsa dan negara kita ke depan”, kata BMW lagi.

Di sisi lain dengan dilakukannya empat kali amandemen UUD, yang nota bene merupakan salah satu tuntutan reformasi pada waktu itu, maka peran dan partisipasi daerah semakin dituntut dalam pembangunan nasional.

Bahwa otonomi diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus daerah masing – masing dengan tetap memperhatikan pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pemaknaan Pemerintah Daerah ini semakin diperkaya dalam stuktur ketatanegaraan pasca amandemen, yakni dengan ditempatkannya Kepala Daerah (Bupati/ Walikota/ Gubernur) sejajar dengan DPRD sebagai satu kesatuan pemerintahan di daerah.

“Secara lengkap ada 6 tuntutan reformasi, yakni (1) Amandemen UUD 1945, (2). Penghapusan

Doktrin Dwi Fungsi ABRI, (3). Penegakkan Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN, (4). Otonomi Daerah, (5). Kebebasan Pers, dan (6). Mewujudkan Kehidupan Demokrasi”, kata Michael Wattimena.

Penataan kehidupan demokrasi sangat dirasakan saat ini dengan adanya Pemilu dengan cara pemilihan langsung, baik untuk anggota legislative (DPR) maupun Presiden dan Kepala Pemerintahan Daerah ditingkat Provinsi maupun Kabupten / Kota.

“Dinamika Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, 2017 dan 2018 serta Pileg Pilpres Bersama yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, memberikan indikasi bahwa ada sejumlah kemajuan dalam kehidupan demokrasi kita, khususnya di Papua Barat, tetapi juga ada sejumlah kerawanan yang masih harus dihadapi bersama menuju Pemilu 2019 mendatang”, kata BMW.

Ia menambahkan pada hakekatnya semua upaya perwujudan kehidupan demokrasi ini adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, yang nota bene merupakan implementasi dari sendi dasar dari demokrasi Pancasila; yakni rakyat mengakui dan saling menerima kemajemukan masyarakat sebagai anugerah Tuhan.

Mengakhiri pemaparannya, Wattimena mengingatkan kembali bahwa diatas seluruh perubahan dan pencapaian yang diuraikan diatas, bahwa kita semua harus tetap menjaga dan merawat ke-Indonesiaan, sebagai mujizat sejarah yang dialami bangsa Indonesia.

Dan karena itu pula maka Pancasila, dan UUD 1945 menjadi perekat NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika ini.

Setelah penyampaian materi oleh Michael Wattimena, maka diberikan kesempatan kepada hadirin untuk merespon dengan menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi mereka dan dilanjutkan dengan dialog.

Wattimena selanjutnya merespon dan menjawab secara tematik sejumlah pertanyaan dari peserta acara, yang dengan penuh antusias mengikuti kalimat per kalimat uraian jawaban narasumber. (Adrian Kauripan/ R1)

Tinggalkan Balasan