EKBIS LOKAL

HNSI Papua Barat Apresiasi Perpres 40 Tahun 2016 Yang Proteksi Nelayan Lokal

HNSI Papua Barat apresiasi Perpres 40 Tahun 2016 yang proteksi nelayan lokal, tampak pengurus DPP dan DPD HNSI saat gelar FGD di Manokwari. (Foto : adrian / TIFAOnline)HNSI Papua Barat apresiasi Perpres 40 Tahun 2016 yang proteksi nelayan lokal, tampak pengurus DPP dan DPD HNSI saat gelar FGD di Manokwari. (Foto : adrian / TIFAOnline)

TIFAOnline, MANOKWARI— Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan bagi nelayan asing beroperasi di perairan Indonesia, memberikan peluang dan kesempatan bagi nelayan local untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Hal tersebut ditegaskan Ferry Auparay, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Barat usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) di salah satu hotel di Manokwari, Jumat, (14/9/2018) kemarin.

FGD yang melibatkan para nelayan di kawasan pesisir Papua Barat tersebut juga dihadiri para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, dan juga beberapa DPD dari daerah lain seperti Ketua DPD HNSI Jawa Barat, H.Nandang A Permana, Waket Bidang Usaha dan Daya Saing HNSI DPD Jawa Barat, Aria Swiguna, perwakilan Kementerian Dinas Kelautan, Perikanan dan Perairan (DKPP), dan Fuad Hadi, Bagian Hukum PT. Berkah Tirta Samudera Arfa Gunawan, selaku perwakilan investor.

“kehadiran HNSI di Papua Barat ini adalah untuk mengkoordinir semua potensi nelayan yang ada di daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan di pesisir Papua Barat hingga 12 kabupaten / kota yang ada”, kata Ferry Auparay.

Menurutnya pemerintah sudah menunjukkan komitmen dan kesungguhannya untuk melindungi para nelayan, sehingga saat ini bagaimana nelayan mengorganisir diri dan bekerja bersama – sama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga para nelayan.

“Presiden sudah mengeluarkan Perpres untuk melindungi nelayan, di mana kapal yang boleh menangkap ikan harus kapal Indonesia dan nelayannya juga nelayan Indonesia. Hal ini agar nelayan Indonesia dapat berdaulat, dapat lebih sejahtera memanfaatkan hasil laut dengan baik, tentunya tidak boleh merusak laut,”jelasnya

Ferry lalu melanjutkan, dengan luasan cakupan wilayah perairan laut Papua Barat sekitar 1.385.000 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan sekitar 12.00 ha lautan, dapat bersama dikelola secara merata dengan baik oleh nelayan melalui pembinaan organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNI).

Menurutnya tujuan hadirnya HNSI ini guna mengkoordinir dan berusaha membantu para nelayan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik kedepan. Tentu dalam pelaksanaannya memerlukan peran Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah  juga paling utama, sehingga nelayan memiliki perannya dalam mengujudkan pembangunan daerah serta keamanan di perairan tempat dirinya dan kelompok melakukan aktivitas tangkapan hasil laut.

“Eksistensi organisasi HNSI lebih difokuskan pada pembinaan dan pemberdayaan serta menyuarakan nasib nelayan seperti dalam hal subsidi BBM, pemberian kredit pemerintah, bantuan dana bergulir, dan lain-lain”, kata Ferry.

Dengan hadirnya HNSI di Papua Barat, maka kita akan siap mengembangkan pemberdayaan ekonomi kreatif nelayan untuk lebih mandiri lagi”. Kata Ferry Auparay kepada awak media, Jumat (14/9/2018).

Soal legalitas, Ferry menjelaskan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) merupakan organisasi masyarakat berbasis nelayan yang telah diformalkan oleh pemerintah.

HNSI adalah organisasi yang bersifat profesi, non politik dan independen yang menganggap bahwa seluruh nelayan adalah anggota HNSI. Oleh sebab itu dibutuhkan partisipasi aktif dari nelayan di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program yang diadakan oleh organisasi HNSI sehingga mampu menumbuhkembangkan organisasi HNSI bersama menuju peningkatan sumberdaya perekonomian hasil tangkap laut yang lebih memadai. (adrian kauripan/ walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan