EDUKASI PEMILIHHEADLINE

Ada 10.818 Pemilih Ganda pada 13 Kabupaten di Papua, DPT Papua Pemilu 2019 Bisa Susut Separuh

Ada 10.818 pemilih ganda pada 13 kabupaten di Papua, DPT Papua Pemilu 2019 bisa susut separuh, tampak dua komisioner KPU Papu, Tarwinto dan Diana Simbiak, dan Komisioner Bawaslu Papua, Niko Tunjunan. (Foto : Titie/ TIFA Online)Ada 10.818 pemilih ganda pada 13 kabupaten di Papua, DPT Papua Pemilu 2019 bisa susut separuh, tampak dua komisioner KPU Papu, Tarwinto dan Diana Simbiak, dan Komisioner Bawaslu Papua, Niko Tunjunan. (Foto : Titie/ TIFA Online)

TIFAOnline, JAYAPURA— Sesuai pleno penetapan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua yang digelar selama dua hari, 13 – 14 September 2018 di salah satu hotel di seputaran Abepura terungkap ada 10.818 pemilih ganda pada 13 kabupaten yang ada di Provinsi Papua.

Jumlah pemilih ganda, nampaknya akan bertambah di sisa masa perbaikan, karena masih ada 16 kabupaten  lain yang belum di validasi DPT-nya, dikarenakan tidak adanya data pembanading yang bisa dijadikan rekomendasi karena belum disesuaikan dengan Sistem Data Pemilih (Sidalih).

Bahkan jumlah DPT di Provinsi Papua pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang berpotensi menyusut hingga 50% dari DPT pada Pilgub 2018 yang mencapai 3,5 juta, karena selain persoalan pemilih ganda, sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU harus menghapus pemilih yang tidak memiliki e-KTP.

“Untuk tahap pertama, setelah dilakukan pencermatan baru ada 13 kabupaten, dan ditemukan sebanyak 10.818 data pemilih ganda,” kata Diana Simbiak, Anggota Komisioner KPU Papua, kepada TIFAOnline, Senin (17/9/2018) pagi.

Menurutnya, dilihat dari data yang ada, jumlah DPT Papua berpotensi besar, akan terjadi penyusutan dari Pilkada 2018.

“Sudah pasti itu, apalagi dari sampel pertama untuk 13 kabupaten sudah ada 10 ribuan data ganda,” kata Diana menambahkan untuk pemuktahiran data pemilih ini, secara nasional diberikan waktu 60 hari sebelum penetapan DPT secara nasional.

Anggota KPU Papua, Tarwinto menambahkan untuk 16 kabupaten/kota lainnya di Papua, belum dilakukan pencermatan lantaran tidak adanya rekomendasi bahkan data yang dimasukan belum disesuaikan dengan Sistem Data Pemilih (Sidalih)

“KPU masih punya pekerja rumah untuk validasi 16 kabupaten untuk dikerjakan. Dan bahkan setelah data pemilih ganda ini telah dihapus, KPU Kabupaten/kota juga belum melakukan penyesuaian di Sidalih. Jadi ini baru data manual yang ada,” kata Tarwinto lagi.

Menurut Tarwinto, persoalah pemilih ini tidak hanya terdapat pada soal pemilih ganda saja. Namun, nama-nama yang sudah wajib memilih belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU wajib menghapus pemilih yang belum memiliki KTP E.

“ini yang menjadi beban berat buat Papua, karena untuk data pemilih Papua ini, Disduk Capil harus lebih bekerja keras lagi untuk melakukan jemput bola dalam hal perekaman KTP Elektronik,” kata Tarwinto.

Menurutnya, Disduk Capil mengakui dari 3,5 juta penduduk Papua baru sekitar 40 persen yang melakukan perekaman e-KTP.

“hal itu juga disampaikan langsung oleh Pj Gubernur waktu itu, telah ada kenaikan hingga 50 persen, ya kalau dibagikan dengan yang wajib memiliki e-KTP, ada 3 jutaan sekian, maka sekitar 1,7 jutaan saja yang memiliki KTP Elektronik,” kata Tarwinto khawatir jika sampai batas waktu prosentase perekaman KTP Elektronik masih rendah, maka Papua akan kehilangan jumlah pemilih sekitar 1 jutaan lebih.

Mestinya, kata Tarwinto, harus ada dorongan dari dua belah pihak, baik pemerintah dan masyarakat. Masyarakat aktif dan mau lakukan perekaman, demikian juga pemerintah dalam hal ini Disduk Capil Kabupaten/Kota lebih proaktif.

“turun ke kampung maupun distrik untuk lakukan perekaman, ya khususnya di wilayah pegunungan Papua, sebab persentase perekaman di sebagian besar wilayah pegunungan masih sangat rendah”, kata Tarwinto lagi.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Papua, Niko Tunjanan menambahkan untuk pencermatan 16 kabupaten di Papua yang belum ditetapkan DPT nya, akan dilakukan sebagaiman limit waktu nasional 60 hari.

Terkait dengan telah tetapkannya DPT untuk 13 kabupaten pada Sabtu (15/9/2018) malam, kata Niko, dilakukan karena hanya 13 kabupaten ini yang melampirkan data pemilih sebagaimana nama dan alamatnya.

“Untuk percermatan sendiri harus dilakukan dengan data pembanding, sehingga hanya 13 kabupaten ini yang dapat dilakukan pencermatannnya,” kata Niko berharap di sisa waktu 60 hari kedepan diharapkan masyarakat, parpol dan pemerintah dapat lebih proaktif dengan melaporkan namanya jika belum terakomodir dalam DPS.

Ia mengatakan dengan adanya temuan 10.818 pemilih ganda, maka tidak menutup kemungkinan DPT Papua akan menurun. Apalagi, data terakhir dari Disduk Capil masih terdapat 1,7 sekian juta penduduk belum melakukan perekaman.

“jadi hal-hal inilah yang harus di perhatikan baik, dan diharapkan dapat di kejar dalam sisa waktu 60 hari ini,” katanya. (titie adam/ walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan