HEADLINEPOLITIK LOKAL

Didemo Lagi, Bupati Markum Berikan ‘Disposisi Kosong’ ke DPRD Keerom ?

Didemo lagi, Bupati Markum berikan ‘Disposisi Kosong’ ke DPRD Keerom ?, tampak massa pendemo dari Dewan Adat Keerom usai menyembelih seekor babi di depan kantor Bupati Keerom sebagai bentuk protes. (Foto : Titie / TIFA Online)Didemo lagi, Bupati Markum berikan ‘Disposisi Kosong’ ke DPRD Keerom ?, tampak massa pendemo dari Dewan Adat Keerom usai menyembelih seekor babi di depan kantor Bupati Keerom sebagai bentuk protes. (Foto : Titie / TIFA Online)

TIFAOnline, KEEROM— Untuk ketiga kalinya, masyarakat Kabupaten Keerom yang tergabung dalam Dewan Adat Keerom melakukan aksi demo damai ke kantor Bupati Kabupaten Keerom, untuk kembali menagih janji Bupati dan DPRD Keerom terkait pengusulan Wakil Bupati Keerom yang sudah hampir 8 bulan lebih belum ada titik terangnya.

Namun aksi kali ini agak sedikit ekstrim dan seakan Dewan Adat Keerom ingin mengirimkan pesan potensi akan adanya ‘pertumpahan darah’, dengan melakukan aksi ‘sembelih babi”, hewan piaraan yang selama ini memiliki nilai sacral bagi orang Papua, apabila aspirasi mereka selama ini di abaikan dan tidak ada kesungguhan dari partai politik pengusung, Pemerintah Daerah, dan DPRD untuk memberikan kepastian soal jabatan Wakil Bupati yang hingga kini masih kosong.

Dalam aksinya, Senin (8/10/2018) ratusan masyarakat adat Keerom menyembelih satu ekor babi di depan kantor Bupati Keerom, dimana aksi sembelih babi itu semacam symbol puncak kekesalan mereka terhadap tarik ulur berbagai kepentingan yang menghambat proses penetapan Wakil Bupati Keerom di DPRD.

“kita tunggu Bupati datang dan berikan penjelasan, kami datang disini dengan hati, dan kami meminta hak kami sebagai masyarakat, karena informasi yang kami terima dari Partai Golkar surat usulan sudah di meja Bupati sejak 14 hari lalu”, kata Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom.

Dalam orasinya, Serfo mengatakan masyarakat sudah menunggu janji Bupati untuk mempercepat rekomendasi dua nama calon Wakil Bupati dari DPP Golkar, sehingga ia berharap Bupati Keerom, Muh. Markum yang telah diberikan “hak kesulungan” orang asli Keerom bisa mendorong dan mencari solusi agar proses yang sudah berlarut – larut ini bisa dipercepat.

“kita menunggu, tapi sampai hari ini informasi yang kami dapat dari DPRD masih tertahan di meja Bupati, dan sudah 14 hari belum juga di disposisikan ke DPRD, kami datang dengan niat baik, kami harap Bapak Bupati eksekusi, hanya tunggu surat Bapak, kalau Bapak tidak mampu biar kami minta Gubernur yang turun, agar masyarakat disini bisa dapatkan haknya”, kata Serfo Tuamis dalam orasinya.

Di hadapan Bupati, Theo Asso, kepala suku masyarakat Pegunungan Tengah di Keerom meminta agar Bupati Keerom mengingat pesan Gubernur Papua untuk jaga keseimbangan, menurutnya bila masyarakat adat sampai melakukan aksi pemotongan babi di kantor Bupati, bagi mereka adalah sebuah aib bagi Pemda Keerom.

“kalau kinerja Bapak bagus, ini tidak mungkin ada kayak begini, ini bikin malu !, saya yang memilih Bapak”, kata Theo Asso dengan nada tinggi di hadapan Bupati Keerom, Muh. Markum yang berusaha tenang dan menahan emosinya dengan tetap menyimak baik – baik aspirasi yang di sampaikan para pendemo.

Perwakilan pemuda Keerom, Cristian Wey, juga mempertanyakan surat rekomendasi DPP Golkar yang tertahan di meja Bupati hingga 14 hari.
“surat itu sudah masuk 14 hari di meja Bupati, maka masyarakat minta Bupati harus membawa surat itu ke Kantor DPRD sekarang”, kata Cristian Wey.

Terkait upaya – upaya “siasat menghadang’ yang tengah dilakukan oleh PKS, Christian Wey mendesak kepada Muh Markum menggunakan kapasitasnya sebagai ‘orang PKS’, agar PKS tidak memicu dan ikut mendorong lancarnya proses yang sedang berjalan.

“Saya mau bilang ke Bapak, sampikan kepada PKS jangan bikin kabur air, sampaikan nama baik Celcius Watae lebih mahal daripada uang 5 M”, kata Cristian Wey tanpa menjelaskan lebih lanjut apa maksudnya dengan angka 5 Miliar.

Termasuk usai aksi demo, ketika TIFA Online mencoba mengorek lebih jauh soal statementnya tentang angka 5 M yang di kait – kaitkan dengan PKS, apakah ada dugaan PKS meminta sejumlah mahar kepada calon Wakil Bupati yang di rekomendasikan oleh Golkar, Christian Wey enggan menanggapi konfirmasi TIFA Online tersebut, namun ia juga tidak membantah pertanyaan TIFA Online.

Masih dalam orasinya di hadapan Bupati Keerom, Christian Wey mengatakan bila Bupati Keerom tidak mampu menuntaskan hal tersebut, masyarakat adat dan pemuda Keerom siap membuat aksi dan melaporkan kondisi yang terjadi kepada Gubernur secara langsung.

“Kalau Bapak tidak mampu, masyarakat adat dan pemuda di Keerom tidak tidur, jika perlu kita tambah babi satu ekor dan besok lanjut bawa ini ke kantor Gubernur, kami akan sampaikan bahwa Bupati tidak mampu, Bapak bilang Keerom aman dan berjalan baik, urus e-KTP saja susah, beberapa hari listrik mati, jalan-jalan rusak, sebenarnya Bapak itu perlu Wakil Bupati”, kata Christian Wey mengatakan masyarakat adat akan mensomasi Bupati Keerom bila terbukti Bupati justru menghambat proses yang ada.

Setelah perwakilan pendemo mengeluarkan semua uneg – unegnya, akhirnya giliran Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM menanggapi aspirasi para pendemo, namun Bupati memilih tidak menanggapi satu persatu, namun hanya memberikan gambaran bahwa yang menghambat bukan dirinya, tetapi aturan yang memang harus di lalui, karena proses pengusulan Wakil Bupati sudah ada aturannya, bukan maunya sendiri.

Muh. Markum, SH, MH, MM, Bupati Keerom ketika menerima aspirasi para pendemo di dampingi Wakapolres Keerom. (Foto : Titie / TIFA Online)
“kalau saya jelaskan lagi dari runutnya, tadi ada yang menyampaikan tidak perlu, karena sudah 14 hari, tapi jika bicara dari segi aturan, maka pasti kita tidak akan nyambung, tapi alangkah baiknya aturan itu harus di pakai”, kata Muh. Markum, sembari mencoba tetap tenang menghadapi tekanan para pendemo.

Menurutnya terkait rekomendasi partai, untuk sekarang dan selanjutnya memang ketentuannya hingga 14 hari kerja, artinya hari libur tidak di hitung, sehingga menurut Bupati bila memang hari Senin (8/10/2018) menurut masyarakat sudah 14 hari, maka ia akan mendorongnya hari ini juga.

“Hari ini saya akan dorong ke DPRD karena saya sudah membuat disposisi dan beberapa catatan dari sejak 27 September, jadi hari ini silahkan tunggu, saya akan dorong ke sebelah”, kata Bupati namun menegaskan dengan catatan apabila nanti disposisinya mentah, dan proses pengusulan tidak di setujui karena kurangnya berkas, sehingga proses kembali lagi, maka ia tidak ingin di salahkan dan ia tidak ingin bertanggung jawab.

“sebab jika saya harus mengikuti aturan sebenarnya maka syarat calon serta syarat partai harus dipenuhi terlebih dahulu baru bisa di proses”, kata Muh. Markum sambil berlalu masuk ke ruangannya meninggalkan masyarakat, bahkan ketika awak media meminta kesediaannya untuk wawancara, Bupati masih enggan.

“wawancara apa lagi, nanti kalian politisir”, ketus Muh. Markum terburu-buru masuk ke ruang kerjanya, namun beberapa saat kemudian, akhirnya Bupati berkenan juga memberikan klarifikasinya kepada sejumlah awak media.

Kepada awak media, Bupati Keerom menjelaskan bahwa tahapan proses pencalonan Wakil Bupati masa sisa jabatan sebenarnya tengah berproses, dimana saat ini telah dibuat Tata Tertib (Tatib)-nya oleh DPRD Kabupaten Keerom sesuai aturan perundang – undangan.

Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di ruang kerjanya. (Foto : Titie/ TIFA Online)
“proses penjaringan Wakil Bupati dipilih oleh DPRD dan itu harus dilalui, dimana Golkar sudah mendorong dua nama Calon Bupati, Golkar meminta Bupati memproses sesuai aturannya salah satunya meminta persetujuan Bupati, begitu masuk ke saya, hanya dua lembar berkas berisi rekomendasi saja, lah saya mau proses seperti apa ?, makanya saya kembalikan ke DPRD”, kata Markum.

Lebih lanjut ia mengatakan semestinya Partai Golkar menyerahkan semua berkas terkait syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana di tentukan dalam Tatib yang sudah di buat oleh DPRD Keerom dan juga sebagaimaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014.

“yang di serahkan ke saya hanya 2 berkas, padahal persyaratan dan berkas yang harus di lengkapi dan di serahkan ke saya itu sudah di paripurnakan dalam Tatib DPRD Keerom pada 28 Juli lalu saat pembentukan Panitia Seleksi (Pansel), jadi apa yang harus saya proses”, kata Muh. Markum lagi.

Menurutnya bila semua berkas yang di tentukan dalam Tatib maupun dalam PP Nomor 102 Tahun 2014 telah di penuhi oleh Partai Golkar barulah dirinya melanjutkan disposisi ke DPRD untuk dilakukan proses pemilihan, dan di kembalikan ke dirinya sebagai Bupati untuk memproses SK pengusulan ke Mendagri melalui Gubernur agar di setujui untuk di lantik jadi Wakil Bupati.

“selain syarat calon, hal lainnya lagi, adalah syarat pengusulan calon dari partai politik kan juga belum beres, baru ada satu partai politik yang rekomendasikan, karena sesuai aturan, kedua nama yang di usulkan harus di setujui oleh gabungan partai politik, karena kami maju tempo hari di usung dua partai politik, jadi baru persetujuan sepihak, karna B1KWK Partai Politik adalah bukti sudah ada islah atau pesetujuan dari kedua partai pengusung, yakni Golkar dan PKS”, kata Muh. Markum menjelaskan.

Menurutnya tidak benar bila dirinya berusaha menghambat atau mengulur proses penetapan Wakil Bupati Keerom, karena yang berkepentingan dan berproses adalah di partai politik, sedangkan porsinya, apabila semua berkas dan persyaratan sudah sesuai ketentuan, ia tinggal menindak lanjuti ke DPRD untuk di proses.

“ya tidak mungkin saya ulur – ulur, tahapan harus dilakukan, pengusung Golkar dan PKS, nah islahnya itu belum ada, islah itu Ketua DPP berarti di Jakarta, kalau Golkar SK nya mengusung dua calon sudah ada, tapi belum ada persetujuan dari PKS, jadi harus ada islah antara kedua partai yang dituangkan dalam B1KWK, itu yang belum ada”, kata Markum menjelaskan bahwa semua aturannya ada di UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga UU Nomor 9 Tahun 2015 yang diubah lagi ke UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Disitu calon harus melihat UU Nomor 10, ini juga ada pembaharuan terbaru dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014, itu belum ada yang dilalui mekanisme, sepanjang semua sudah sesuai aturan, pasti saya dorong, kalau tidak sesuai aturan kan bisa di gugat lagi nanti”, kata Muh. Markum memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (8/10/2018).

Sehingga Bupati Keerom menuding kesalahan ada di partai pengusung, yakni Golkar dan PKS sehingga proses yang sedang berjalan tidak ada perkembangannya.

“DPRD sudah membuat aturan, salahnya ya di partai pengusung, coba kalau kedua partai pengusung ini akur atau saling mengusulkan atau ada islah, maka di DPRD juga sudah bere kan, masa saya harus tunjuk lagi, partai yang satu salah, nanti di politisir oleh wartawan lagi”, kata Markum.

Menurutnya, sah – sah saja secara etika dan fatsun politik, posisi Wakil Bupati sebagai jatah atau hajatannya Golkar, tetapi aturan tidak menyebutkan demikian.

“di aturan di sebutkan dua nama di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, karena pengusung saya dengan pak Watae dulu PKS dan Golkar, yah mau tidak mau keduanya harus kompak dan sepakat dulu, baru bisa sah, karena aturannya bilang begitu”, kata Markum lagi.

Menurutnya baik Golkar maupun PKS memiliki hak yang sama, jadi harus ada kompromi politik antara keduanya, supaya dua nama yang di usulkan sudah benar – benar kesepakatan kedua partai.

“itu saya tidak tau, tergantung partainya sendiri, bisa saja PKS usung juga, kan haknya sama”, kata Muh. Markum lagi ketika di tanya wartawan, apakah secara aturan di mungkinkan PKS mengusungkan nama Calon Wakil Bupati sendiri juga.

Pada kesempatan itu, Bupati juga membacakan syarat calon, dimana menurut Markum semua syarat-syarat tersebut juga harus diserahkan kepadanya untuk di verifikasi.

“itu dimasukan ke Bupati dan saya verifikasi”, kata Markum sembari mengatakan untuk syarat itu belum diterimanya dari dua calon yang di rekomendasikan Golkar.

Soal keinginan masyarakat agar menginisiasi rekonsiliasi antara ‘maunya PKS’ agar sejalan dengan ‘maunya Golkar’, sehingga persoalan ini tidak berlarut – larut, apalagi mengingat dirinya sebagai ‘orang PKS”, tentu bisa di dengar oleh PKS, menurut Muh. Markum hal tersebut kewenangannya partai.

“Saya perlu kejelasan, saya perlu legal, yang penting usulan Golkar sudah saya jalankan, yang melegalkan itu kan DPRD”, kata Bupati Keerom lagi.

Usai aksi demo damai, Senin (8/10/2018) menanggapi permintaan dari para pendemo, sesuai penuturan Bupati Keerom, pihaknya akan memberikan disposisi ke DPRD Keerom hari itu juga, Bupati Keerom langsung mengirimkan disposisi ke DPRD Keerom setelah usai aksi demo.

Namun, saat TIFA Online mengkonfirmasi Serfo Tuamis Senin (8/10/2018) malam, terkait disposisi Bupati tersebut apakah sudah di terima oleh DPRD Keerom atau belum, Ketua Dewan Adat Keerom itu menjelaskan disposisi yang di serahkan Bupati Markum ke DPRD adalah disposisi kosong.

“itu disposisi kosong, tidak cantumkan nama, Ketua DPRD kembalikan surat itu karena kosong, kita tadi sudah bicara sama Bupati dan pertanyakan itu, Pak Bupati minta waktu sampai hari Rabu”, kata Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom melalui saluran telepon, Senin (8/10/2018) malam. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan