HEADLINETANAH PAPUA

Konflik di Beberapa Daerah, Forkompinda Wacanakan Perda Bentuk Emergency Respons Provincy

Konflik di beberapa daerah, Forkompinda wacanakan Perda bentuk Emergency Respons Provincy, tampak Kapolda Papua, Irjen (Pol) Martuani Sormin (kiri) dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM (kanan) (Foto : titie / TIFA Online)Konflik di beberapa daerah, Forkompinda wacanakan Perda bentuk Emergency Respons Provincy, tampak Kapolda Papua, Irjen (Pol) Martuani Sormin (kiri) dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM (kanan) (Foto : titie / TIFA Online)

TIFAOnline, JAYAPURA— Forkompinda Papua akan membentuk Emergency Respon dalam rangka menangani masalah yang terjadi di beberapa kabupaten di Papua sepekan terakhir.

Emergency Respon ini, berdasarkan hasil kesepakatan bersama Fokompinda Papua saat menggelar rapat bersama di Aula Rastra Samara Polda Papua, Selasa (10/10/2018).

“Solusi dari semua masalah yang dibahas tadi dalam rapat Forkompimda adalah kita sepakati untuk membuat Province Emergency Respons atau Emergensi Respon Tingkat Provinsi, seperti Satgas begitu, yang isinya dari semua pihak untuk selalu siap menangani situasi apapun yang terjadi di Papua”, kata Klemen Tinal. SE, MM, Wakil Gubernur Papua kepada wartawan usai rapat Forkompimda.

Pembentukan emergensi respon tingkat provinsi itu kata dia, akan diperkuat dengan Peraturan Daerah (perda) sebagai dasar dari suatu organisasi atau lembaga yang tentunya diatur dan dijelaskan soal apa saja kerja dan siapa saja yang ada didalamnya.

“kita akan buat Perda yang intinya dalam tim ini terdiri dari setiap perwakilan mulai dari pemerintah provinsi, forkompimda, tokoh-tokoh agama, masyarakat, sehingga dimanapun masalahnya kami bisa hadir,” kata Klemen menegaskan tim ini nantinya dapat turun ke daerah.

Namun demikian, akan ada juga perwakilan didaerah itu ada semacam cabang. Ia mencontohkan dari pihak gereja itu ada klasis atau hamba-hamba Tuhan, ada Polres.

“semua tergantung situasi atau persoalan”, katanya menegaskan dengan hadirnya wadah tersebut maka sudah barang tentu persoalan yang terjadi seperti di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya dan Puncak Jaya bisa cepat ditangani dengan baik karena koordinasi dan komunikasinya lancar.

Kendati demikian kata Klemen, untuk setiap persoalan yang terjadi harus tetap mengutamakan penegakan secara hukum positif.

“hukum positif itu berlaku, diproses hukum, apalagi ini bertentangan dengan hukum agama, jangan membawa nama adat, dilarang membunuh, memperkosa itu bukan adat, tapi biadab. Oknum-oknum seperti itu harus diproses hukum, agar masyarakat tidak terprovokasi,” katanya.

Wakil Gubernur juga menyinggung soal minuman keras acapkali menjadi pemicu masalah sehingga masyarakat di Bumi Cenderawasih diajak untuk jauhi minuman tersebut.

“Minuman keras ini yang buat masalah. Mulanya minum dulu, minuman lokal alkohol tinggi. Kalau tidak minum orang Papua itu begitu baik, takut Tuhan, sopan sekali tapi kalau sudah minum itu luar biasa, liar dan biadab. Jadi mari kita berantas minuman keras di Papua,” kata Klemen Tinal.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang hadir pada rapat tersebut.

“Terima kasih untuk semua yang hadir, karena dalam menyelesaikan persoalan tanpa bantuan dan dukungan dari pemangku kepentingan seperti DPRD, DPRP, pemerintah daerah dan tokoh agama tidak akan bisa. Kami hanya bersifat sebagai terapi sementara, kita upayakan penghentian konflik, tapi untuk penghentian permanen kita harus selesaikan akar masalahnya,” katanya.

Akar persoalan yang sebenarnya terjadi di beberapa daerah di Papua terbilang sepele, atau kecil yang merembet menjadi besar. Justru yang dianggap berat menurut Kapolda Papua adalah masalah di Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Yang agak berat itu masalah di Pegunungan Bintang saja, perlu bicara khusus, yang lainnya hanya masalah-masalah kecil yang merembet jadi besar, dipicu karena konflik antar komunitas yang bertikai, baik karena lakalantas, pergantian kepala kampung atau penganiayaan, itu hanya kasus kecil yang picu terjadi konflik”, katanya menambahkan peran para tokoh agama untuk menyampaikan umatnya agar tidak cepat terhasut.

Menurut Kapolda masalah di Puncak Jaya karena pergantian kepala kampung , di Yahukimo itu karena laka lantas, masalah di Jayawijaya itu terkait aniaya.

“Dan betul masalah di Yahukimo itu anggota saya menembak untuk menghentikan konflik yang lebih luas, karena mereka sudah membawa panah dan parang untuk membakar kota sehingga anggota saya mengambil tindakan tegas. Maka untuk uji pernyataan saya ini, saya undang Komnas HAM untuk cek persoalan ini di lapangan,” kata Kapolda membantah isu di media social dan Koran local yang menyatakan bahwa karena TNI / Polri banyak yang meninggal.

Bahkan menurut Kapolda di Pegunungan Bintang, dua anggota polisi menjadi korban pertikaian antar kelompok warga, namun anggotanya tidak bertindak berlebihan, tetap tenang dalam hadapi persoalan.

“Kedua anggota saya yang jadi korban itu langsung diberikan KPLB oleh Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian, persoalan semua itu tidak bisa kami selesaikan sendiri tanpa bantuan semua pihak. Harapannya semua pihak bisa tenang dan tidak buat gaduh, agar masalah ini bisa cepat selesai,” katanya.

Dalam rapat Forkompimda yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, nampak hadir Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen (TNI) Goerge Elnadus Supit, Kabinda Papua Brigjen (TNI) Napoleon, Ketua FKUB Papua Pdt Lipiyus Biniluk dan sejumlah tamu undangan lainnya. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan