HEADLINETANAH PAPUA

Pemakzulan Bupati Oktemka oleh DPRD Pegunungan Bintang Berujung Rekonsiliasi ?

Pemakzulan Bupati Oktemka oleh DPRD Pegunungan Bintang berujung rekonsiliasi ?, tampak pertemuan antara Kemendagri, Gubernur Papua, Bupati dan DPRD Pegubin serta Forkompinda di Gedung Negara. (Foto : IST/ TIFA Online)Pemakzulan Bupati Oktemka oleh DPRD Pegunungan Bintang berujung rekonsiliasi ?, tampak pertemuan antara Kemendagri, Gubernur Papua, Bupati dan DPRD Pegubin serta Forkompinda di Gedung Negara. (Foto : IST/ TIFA Online)

TIFAOnline, JAYAPURA— Meski Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa proses politik yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) atas Costan Oktemka sebagai Bupati Pegunungan Bintang sah menurut peraturan perundang – undangan, namun dari hasil pertemuan tertutup antara Kemendagri, Gubernur Papua, Bupati dan DPRD Pegubin serta Forkompimda di Gedung Negara Dok V Jayapura, Rabu (10/10/2018) nampaknya akan berujung rekonsiliasi (damai-Red).

“Kita sepakat tadi (dalam pertemuan-red) ada tahapan penyelesaian, dimana kita akan bentuk tim untuk merumuskan semuanya”, kata Lukas Enembe, Gubernur Papua, Rabu (10/10/2018) malam usai rapat tertutup itu.

Menurut Enembe, konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang harus diselesaikan secara damai.

Enembe mengatakan bahwa dirinya telah ditugaskan Mendagri untuk melakukan rekonsiliasi kedua belah pihak, sebab jika melihat dari putusan MA, tidak ada perintah untuk memberhentikan Bupati.

“Intinya persoalan yang sudah terjadi harus diselesaikan secara damai, kita mengajak bagaimana kita bersatu memikirkan kepentingan pembangunan lebih penting dari pada ribut-ribut, kalau kita lihat keputusna MA, keputusannya tidak ada perintah pemberhentian Bupati Pegunungan Bintang”, kata Gubernur Papua lagi.

Lebih lanjut, Gubernur mengatakan, putusan MA memang membenarkan tahapan yang dilakukan telah sesuai aturan, hanya saja jika dikaji kembali,maka persoalan ini tidak akan selesai, yang terjadi adalah saling gugat-menggugat antara Bupati dan DPRD.

“ini akan saling gugat terus, jadi saya minta, dari pada rakyat jadi korban lebih baik mereka berdamai, kalau kita mau dorong Peninjauan Kembali (PK) maupun kasasi itu prosesnya akan tambah panjang”, kata Enembe lagi.

Apalagi, kata Gubernur, pergantian seorang Kepala Daerah harus memenuhi syarat sebagaimana aturan perundang-undangan, seperti meninggal dunia, diberhentikan karena berhalangan tetap, atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan pengisian jabatan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

“Bupati tidak bisa diberhentikan seenaknya, oleh sebab itu saya mengajak masyarakat Pegunungan Bintang, dari pada rakyat jadi korban, coba kalian bersatu dulu, selesaikan secara internal persoalan yang terjadi, ini rakyat sudah jadi korban,” tegas Gubernur

Terkait dengan rencana pembentukan tim, menurut Gubernur tim tersebut akan bekerja, namun seperti apa teknis pelaksanaan dan hasilnya nanti akan dibahas secara menyeluruh dengan pemerintah baik masyarakat yang pro pemerintah maupun kontra pemerintah.

“Masyarakat dipersatukan, di gunung hampir sama. jadi caranya bakar batu dan seterusnya, kalau itu sudah selesai,” tandasnya.

Sementara, Bupati Pegunungan Bintang, Constans Oktemka kepada wartawan mengatakan, dengan adanya pertemuan yang di inisiasi Kemendagri dan Gubernur Papua, tentunya menjadi kemajuan untuk memecahkan kebuntuan yang terjadi.

“saya harap dengan pertemuan ini suasana antara DPRD dan Pemerintah menjadi cair, karena selama ini yang terjadi, masyarakat menyesuaikan apa yang dilakukan antara DPRD dengan Bupati, “kata Constan.

Menurutnya, dengan arahan dari Kemendagri dan Gubernur, maka dirinya sebagai Bupati dan juga DPRD bersama-sama menyesuaikan. Hal itu, demi kebaikan bagi semua,khususnya masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Untuk selanjutnya, kata Constan, pihaknya akan menunggu arahan Gubernur untuk dilakukan rekonsiliasi, karena jika mengacu pada aturan Kepala Daerah tidak bisa begitu saja diberhentikan dengan dalih yang tidak beralasan.

“Dengan pertemuan ini dan kedepannya, saya berharap situasi akan semakin mencair, sekarang ini yang diutamakan bagaimana perdamaian, karena dengan konflik ini telah banyak menimbulkan korban harta benda, intinya sekarang ini yang terpenting bagaimana tidak ada konflik lagi, jadi sebagaimana kedua kelompok bertemu dan bicarakan secara adat”, kata Bupati Costan Oktemka.

Disisi lain menyinggung soal kerugian materiil yang menjadi dampak dari koflik antara pemerntah dan DPRD, menurut Bupati, pemerintah daerah tetap bertangung jawab untuk menyelesaikan semua.

“pemerintah akan bertanggung jawab”, kata Bupati lagi. (titie adam/walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan