WARTA POLDA

Polda Papua Gelar Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan

Polda Papua gelar Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikanPolda Papua gelar Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

TIFAOnline, JAYAPURA— Sebagai bagian dari transparansi dan upaya memenuhi kebebasan masyarakat mendapatkan informasi, Polda Papua, Rabu 910/10/2018) menggelar kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada beberapa Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Polda Papua.

Kegiatan yang digelar di ruang Media Center Bidang Humas Polda Papua tersebut melakukan Uji Konsekuensi Informasi pada 3 Satker yakni Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas), Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) dan Direktorat Sabhara Polda Papua.

Sebagaimana release yang di terima TIFA Online, Kamis (11/10/2018), hadir dalam kegiatan tersebut Kabidhumas Polda Papua, Kombes (Pol) Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH selaku Ketua Sidang, para Kasubdit dan Kasubag Renmin serta pejabat Pengelola Informasi Daerah ({PID) pada masing-masing Satuan Kerja Polda Papua.

Menurut Kabidhumas, Uji Konsekuensi Informasi adalah pengujian terhadap informasi yang ada di Satuan Kkerja, apakah informasi tersebut dapat diberikan kepada masyarakat ataukah merupakan informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diberikan kepada masyarakat.

“hari ini ada 3 Satker yang akan melaksanakan Uji Konsekuensi untuk menentukan informasi-informasi apa saja dari Satker tersebut yang harus dikecualikan yaitu dari Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Pam Obvit dan Direktorar Sabhara Polda Papua”, kata Kombes (Pol) A. M. Kamal.

Menurutnya era keterbukaan dan transparansi informasi membuat jajaran Polda Papua harus segera membenahi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan informasi, oleh sebab itu PPID masing-masing Satuan Kerja yang ada di Polda yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari pihak internal maupun eksternal harus bekerja lebih optimal.

“tantangan keterbukaan informasi publik saat ini terkait dengan informasi yang dikecualikan dan kesiapan kita memuat informasi public”, katanya lagi.

Setelah paparan dari masing-masing Satker terkait tugas dengan memprioritaskan Hak Asasi Manusia (HAM) karena manusia wajib mendapatkan informasi, Kabidhumas menambahkan bahwa harus ada dasar hukum dalam membuat informasi yang dikecualikan.

“harus mendetail terkait data kuantitas serta identitasnya, sehingga apa saja yang diinformasikan dapat terpercaya karena sesuai dengan fakta dan informasi yang disampaikan sudah melalui tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh masing-masing Satuan Kerja”, tegas Kombes (Pol) Ahmad Musthofa Kamal lagi. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan