HEADLINETANAH PAPUA

Soal Wacana Rekonsiliasi Pasca Pemakzulan Bupati, Ini Tanggapan DPRD Pegubin !

Soal wacana rekonsiliasi pasca pemakzulan Bupati, ini tanggapan DPRD Pegubin !, tampak Ketua DPRD, Petrus Tekege ketika memberikan penjelasan kepada awak media. beberapa waktu lalu (Foto : Titie / TIFASoal wacana rekonsiliasi pasca pemakzulan Bupati, ini tanggapan DPRD Pegubin !, tampak Ketua DPRD, Petrus Tekege ketika memberikan penjelasan kepada awak media. beberapa waktu lalu (Foto : Titie / TIFA Online)

TIFAOnline, JAYAPURA— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pegunungan Bintang, Petrus Tekege mengklarifikasi soal wacana rekonsiliasi antara DPRD dan Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, pasca pertemuan di Gedung Negara, Rabu (10/10/2018) kemarin, sebagaimana yang di sampaikan oleh Gubernur dan Bupati Pegunungan Bintang kepada sejumlah awak media.

“kami dari DPRD itu tidak ada masalah dengan Bupati, yang bermasalah itu adalah Bupati dengan rakyat yang sudah pilih dia, jadi hasil pertemuan rapat kemarin malam itu bukan rapat soal rekonsiliasi antara DPRD dan Bupati, dan yang di bahas kemarin malam soal Tim Rekonsiliasi itu adalah rekonsiliasi antara masing – masing kelompok yang bertikai kemarin, agar damai, dan tidak konflik lagi, karena DPRD dan Bupati tidak ada masalah, jadi tidak ada yang perlu di damaikan, baik kami di DPRD maupun Bupati adalah lembaga yang di atur dan bekerja sesuai dengan peraturan, jadi kami hanya jalankan UU saja, apalagi ada aspirasi dari masyarakat tentang kinerja Bupati, jadi Bupati itu bermasalahnya dengan rakyatnya sebenarnya”, terang Petrus Tekege via saluran telepon, Kamis (11/10/2018).

Lebih lanjut Tekege menjelaskan bahwa benar dalam rapat di Gedung Negara kemarin di sepakati semua pihak untuk pihak yang bertikai antara kelompok berdamai dan rekonsiliasi, dan itu tidak ada hubungannya dengan proses hukum dan proses politik yang sudah berjalan di DPRD dan di sahkan oleh MA.

“ini kan negara hukum, masa putusan MA sebagai lembaga hukum tertinggi di negara ini, kita abaikan begitu saja, kan tidak mungkin DPRD lakukan itu, semua ada mekanismenya, jadi tahapannya itu, setelah putusan MA keluar, kami di DPRD hanya memparipurnakan saja apa yang sudah disahkan oleh MA, kenapa kami harus melakukan tahapan itu karena itu permintaan rakyat, karena yang bermasalah adalah Bupati dengan rakyatnya, kalau kami tidak melaksanakan apa yang di minta oleh rakyat, kami juga salah sebagai wakil rakyat, karena aturannya sudah ada”, jelas Piter Tekege.

Ia menambahkan nantinya hasil paripurna DPRD itu akan di serahkan ke Mendagri lewat Gubernur, apapun jawabannya, Piter Tekege minta Mendagri dan Gubernur sendiri yang menyampaikan ke masyarakat, karena tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Undang – Undang hanya sampai di situ.

“jadi nanti kami paripurnakan dahulu, lalu kami menyurat ke Mendagri lewat Gubernur, jadi apapun keputusannya, silahkan nanti Mendagri dan Gubernur yang sampaikan hasilnya ke rakyat langsung di Pegubin, karena eksekutornya kan di Gubernur dan Mendagri”, kata Piter Tekege.

Menurut Ketua DPRD, kehadiran Mendagri entah itu utusan ataupun perwakilan bersama Gubernur di Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi salah satu cara paling efektif untuk meniminalisir konflik dua kelompok yang pro dan kontra.

DPRD sendiri kata Petrus Tekege, tidak mempersoalkan soal jabatan Bupati, apakah tetap menjadi Bupati atau turun dari jabatannya.

Petrus meluruskan, bahwa soal pembentukan Tim Rekonsiliasi sebagaimana hasil pertemuan bersama Gubernur, Forkominda, DPRD, Kemendagri dan Bupati Pegunungan Bintang, Rabu (10/11/2018) adalah tim untuk mendamaikan kubu yang pro dan kontra Bupati.

“Yang akan direkonsiliasi adalah kubu yang bertikai, artinya kubu masyarakat yang pro dan kontra, mereka inilah yang disepakati untuk berdamai”, kata Petrus meluruskan asumsi yang beredar di masyarakat terkesan proses pemakzulan berakhir dengan rekonsiliasi, karena menurutnya yang sudah terjadi adalah sesuai peraturan perundang – undangan, jadi tidak bisa serta merta dengan rekonsiliasi dan berdamai terus selesai.

Sebagai Ketua DPRD ia perlu mengklarifikasi bahwasanya yang bermasalah bukan DPRD dengan Bupati, tapi masyarakat dengan Bupati lantaran ketidak percayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati selama dua tahun ini, yang menurut masyarakat semua kebijakan Bupati tidak memihak kepada rakyat, dan puncak dari kekecewaan masyarakat itulah sehingga pada 12 April 2018 lalu terjadi pembakaran.

Tuntutan inilah yang disampaikan masyarakat kepada DPRD, agar Bupati turun dari jabatannya. DPRD sebagai representatif rakyat menindaklanjuti tuntutan masyarakat ini sebagaimana mekanisme yang ada di dewan, hingga hasilnya disampaikan ke MA dan telah mengabulkan mekanisme dewan.

“Untuk perdamaian antara kelompok yang bertikai memang harus berdamai, tapi mekanisme yang sudah berjalan selama ini tetap berjalan, karena itu amanat peraturan perundang – undangan”, kata Petrus Tekege

Bahkan DPRD sudah menyampaikkan kepada Mendagri, bahwa apapun surat yang disampaikan DPRD kepada Mendagri, harus dijawab sebagaimana mekanisme dan aturannya. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan