HEADLINEOPINI

Ini Tiga Solusi Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Akhir Tahun Anggaran !

Rentang waktu yang dianggap sempit sekalipun, proses pengadaan barang jasa tidak boleh terhenti dengan alasan tidak cukup waktu, karena terkait penyerapan anggaran pemerintahan yang menjadi indikator penilaian pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Daerah, karena dana yang dikembalikan atau tidak terserap menjadi indicator daerah itu tidak tahu kerja !

Ini tiga solusi tender pengadaan barang jasa pemerintah di akhir tahun anggaran !, ilustrasi foto penulis. (Sumber : Fb Pace Iriansyah)Ini tiga solusi tender pengadaan barang jasa pemerintah di akhir tahun anggaran !, ilustrasi foto penulis. (Sumber : Fb Pace Iriansyah)

Oleh : Iriansyah SH, MH, CPL, CPCLE *

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2018 menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku pengadaan barang jasa pemerintah, apalagi bagi Pemerintah Daerah yang masih terbengkalai paket-paket pekerjaan yang belum di lelang.

Regulasi baru pengadaan baranga/jasa yang di terbitkan pemerintah melalui Perpres 16/2018 diyakini tidak hanya mempermudah pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah, tetapi juga meningkatkan efisiensi belanja terhadap penyerapan anggaran dimana Perpres No 16/2018 merupakan Pengganti Perpres No 54/2010.

Dalam perjalanannya, pemberlakuan Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yang baru tentu mengalami yang disebut masa transisi dalam pemberlakuannya.

Di dalam masa transisi tersebut, proses peralihan pemberlakuan Perpres 16/2018 baru efektif berlaku tanggal 1 Juli 2018, meskipun telah diundangkan pada bulan Maret 2018, artinya dalam periode satu tahun anggaran terjadi pergantian regulasi pengadaan barang dan jasa dari penerapan regulasi yang lama ke regulasi yang baru sebagai pengganti.

Hal ini tentu berdampak pada terhambatnya proses-proses pelelangan/tender di seluruh wilayah dan daerah Provinsi se- Indonesia, seperti halnya di Provinsi Papua.

Provinsi Papua sebagai provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia dengan berbagai kendala yang melingkupinya, tentu memberikan tantangan tersendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dengan keterbatasan.

Memang tidak semudah yang kita bayangkan, dan tidak sedikit kabupaten kota yang sulit mengakses jaringan internet yang berpindah ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di ibukota Provinsi untuk melaksanakan tender tepat waktu agar dapat mengaplikasikan E-Tendering sebagaimana di amanatkan oleh Perpres guna penyerapan anggaran yang sebesar-besarnya oleh pemerintah Kabupaten.

Dalam situasi seperti tersebut diatas, sangat dibutuhkan kehati-hatian serta kewaspadaan bagi pelaku pengadaan, terutama SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota dalam membentengi diri sebagai pelaku pengadaan agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, disisi lain dihadapkan pada keterbatasan prosedur regulasi pengadaan barang yang berlaku secara nasional.

Sangat banyak contoh kasus pejabat tersandera Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku pengadaan, bukan hal yang mustahil seseorang terjerat oleh penyelenggaraan prosedur tender yang bertentangan dengan regulasi, namun yang lebih rentan adalah terjadinya kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang.

Kebanyakan PPK diakhir tahun tidak memperhitungkan resiko tersebut dalam perjanjian kontrak, misalnya penyedia belum menyelesaikan pekerjaan, namun pembayaran prestasi dicairkan 100% karena bunyi kontrak yang bersifat normal diakhir tahun, namun tidak diselesaikan hingga berganti tahun anggaran dan akhirnya berujung pada permasalahan hukum tindak Pidana Korupsi.

Acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Dalam Perpres 16/2018, Pasal 1 angka 44 berbunyi : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dan pada Pasal 8 Bagian Kesatu, 
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA; KPA; 
PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; PjPHP/PPHP; Penyelenggara Swakelola; dan 
Penyedia.

Sementara dalam Pasal 11 ayat ( 1 ) huruf c menyatakan : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: Menetapkan rancangan kontrak; dan pada huruf k menyatakan PPK mempunyai tugas mengendalikan Kontrak.

Cukup jelas peran strategis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan rancangan kontrak sebelum di tandatangani oleh PA/KPA dengan penyedia, jika ada pelimpahan wewenang dari PA/KPA kepada PPK, maka PPK dapat bertindak mewakili PA/KPA dalam menandatangani kontrak dengan Penyedia, Pasal 10 Ayat (3).

Rancangan Kontrak sesungguhnya sudah diserahkan oleh PPK pada saat lelang persiapkan di tingkat Pokja Pemilihan, setelah ditetapkan pemenang lelang kontrak otomatis selesai dan tinggal ditandantangani oleh kedua belah pihak.

Dalam proses tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicermati, diatur dan teliti adalah bagian–bagian dari kontrak yang terkait jangka waktu pelaksanaan kontrak dan cara pembayaran.

Bahwa terkait pembayaran kontrak, ada 3 alternatif yang dapat dilakukan di akhir tahun anggaran sesuai dengan Perpres 16/2016 dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 :

1.Pembayaran sesuai progress atau prestasi kerja, dalam bagian kontrak diatur pembayaran sesuai progres yang dihasilkan.

2.Pembayaran Bersyarat/disertai denda, Pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100%, dapat diperpanjang selama 50 hari, dengan ketentuan bahwa kekurangan progres perkerjaan akibat perpanjangan jangka waktu kontrak yang melewati tahun anggaran akan dikenakan denda 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

3.Pembayaran dengan jaminan Pembayaran, pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100 % pada saat akhir masa pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

Sekiranya solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah agar tender tetap berjalan, dengan tujuan tidak ada yang dirugikan baik penyedia maupun Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, baik rentang waktu yang dianggap sempit sekalipun, proses pengadaan barang jasa tidak boleh terhenti dengan alasan tidak cukup waktu, karena terkait penyerapan anggaran Pemerintahan yang menjadi indikator penilaian Pemerintah Pusat atas kinerja pemerintah Daerah adalah sejauh mana tingkat penyerapan anggaran.

Hal – hal yang penulis sampaikan dalam Tulisan ini hanya khusus pada pekerjaan-pekerjaan tender Jasa Konstruksi. *(Penulis adalah Ketua Assosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Provinsi Papua, Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang / Jasa)

Tinggalkan Balasan