FEATUREHEADLINEHUKUM & HAM

Ada 146 PNS Koruptor di Papua Yang Belum Dipecat, Bahkan Dapat Jabatan !

Aturannya jelas dan terang, tapi karena kekerabatan, koncoisme, dan juga balas budi, hingga kini masih banyak PNS koruptor yang tidak di pecat, bahkan beberapa diantaranya juga masih menduduki jabatan, padahal sejak jadi tersangka seorang PNS harus non job, dan diberhentikan sementara status PNS-nya serta hanya berhak gaji 50% saja

Ada 146 PNS koruptor di Papua yang belum dipecat, bahkan dapat jabatan !, ilustrasi profil PNS yang di duga tersangkut korupsi, karena gaya hidupnya glamour, padahal gaji PNS hanya pas - pasan. (sumber : RakyatSulsel.com)Ada 146 PNS koruptor di Papua yang belum dipecat, bahkan dapat jabatan !, ilustrasi profil PNS yang di duga tersangkut korupsi, karena gaya hidupnya glamour, padahal gaji PNS hanya pas - pasan. (sumber : RakyatSulsel.com)

Oleh : Walhamri Wahid

Hingga kini baik di Pemerintah Provinsi Papua maupun beberapa kabupaten / kota di Papua, ada 146 PNS koruptor yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht), tetapi tidak di pecat, masih tetap terima gaji, bahkan ada beberapa diantaranya yang masih mendapatkan jabatan di pemerintahan.

Sesuai dengan Pasal 87 ayat 4d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian PNS Pasal 286 dan 287 serta PP Nomor 53 Tentang Disiplin PNS, ditegaskan bahwa PNS (ASN) yang melakukan tindak pidana (korupsi) wajib diberhentikan tidak dengan hormat (pecat-Red), karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht).

Bahkan bagi PNS yang di duga terlibat kasus korupsi dan berstatus tersangka ataupun terpidana diberhentikan sementara dan hanya berhak menerima gajinya 50% saja, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht).

Namun kondisi tersebut pada prakteknya bertolak belakang yang terjadi di Provinsi Papua, baik di pemerintahan provinsi maupun di beberapa kabupaten / kota yang ada di Provinsi Papua, dimana masih banyak sejumlah PNS yang tersangkut masalah korupsi bahkan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht) tetapi tidak di pecat dan tetap menerima hak – haknya, bahkan banyak juga yang berstatus terpidana yang semestinya di berhentikan sementara tetapi justru masih di berikan jabatan.

Sesuai dengan data Badan Kegepawaian Nasional (BKN), saat ini Provinsi Papua masuk urutan kelima dengan jumlah PNS Koruptor terbanyak yang sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht), tetapi PNS-nya tidak di pecat, alias masih terima gaji PNS-nya hingga kini.

Dimana tercatat ada 146 PNS Koruptor di Papua yang hingga kini masih belum di pecat, dimana sebanyak 10 PNS berkantor di Pemerintahan Provinsi Papua, dan sebanyak 136 PNS Koruptor lainnya terdistribusi di 29 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Papua saat ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan, hingga kini masih 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,” kata I Nyoman Arsa, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN di Jakarta, Kamis (13/9) siang, sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

BKN mendesak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan K/L yang masih mengerjakan PNS Tipikor inkracht agar ada pertambahan yang signifikan yang diberhentikan tidak dengan hormat dari birokrasi mengingat yang dilakukan PNS tersebut jelas-jelas merugikan negara.

Terkait PNS yang dalam tuntutan primer tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun dalam tuntutan subsider dinyatakan terbukti, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN itu menegaskan, baik terbukti primer maupun terbukti subsider PNS tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat.

“Sesuai Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka pemberhentian terhitung mulai akhir bulan putusan inkracht (berlaku surut),” kata Nyoman Arsa, di kutip dari Tribunnews.com.

BKN sendiri, lanjut Nyoman Arsa, telah melakukan pemblokiran data PNS tindak pidana korupsi yang sudah memiliki keputusan inkracht. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencegah kerugian Negara yang lebih besar.

Selain itu, BKN telah mengirimkan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat maupun daerah untuk mentaati pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b.

Nyoman Arsa juga menegaskan bahwasanya PNS yang telah menerima gaji selama ini padahal semestinya ia sudah tidak menerima, maka wajib mengembalikan kelebihan pembayaran gaji di maksud.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo berpendapat, bahwa adanya 2.357 PNS koruptor yang belum di pecat dan masih menerima gaji hingga kini adalah kesalahan dari Kejaksaan.

“Setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, mestinya jaksa eksekutor memberikan informasi itu kepada instansi (asal terdakwa). Karena eksekutornya, jaksanya kan pastinya sudah tahu bahwa perkaranya sudah inkrah,” ujar Agus dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/9/2018).

Pemberitahuan jaksa tersebut sebagai salah satu bentuk mekanisme hukum agar instansi tempat terdakwa bekerja dapat langsung memproses statusnya.

Agus mengatakan, berdasarkan temuan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga penegak hukum agar memberikan informasi kepada kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah apabila ada PNS-nya yang selesai menjalani proses peradilan.

“Kami akan menyarankan kepada penegak hukum untuk memberikan informasi itu. Agar ketika tahu sudah inkrah, mestinya langsung diberikan sanksi (di instansi tempat terdakwa bekerja),” ujar Agus. (TIFA Online)

Tinggalkan Balasan