HEADLINETANAH PAPUA

Pro Kontra Perubahan Komposisi Dana Otsus Papua, Ini Tanggapan Ketua DPRP

Pro kontra perubahan komposisi dana Otsus Papua, ini tanggapan Ketua DPRP. tampak Yunus Wonda saat memberikan keterangan pers. (Foto : Titie/ TIFA Online)Pro kontra perubahan komposisi dana Otsus Papua, ini tanggapan Ketua DPRP. tampak Yunus Wonda saat memberikan keterangan pers. (Foto : Titie/ TIFA Online)

TIFAOnline, JAYAPURA— Sehubungan dengan wacana yang berkembang saat ini rencana evaluasi alokasi komposisi dana Otsus Papua yang sebelumnya 80 ; 20 untuk kabupaten dan provinsi yang akan di ubah demi mendukung pembiayaan pelaksanaan PON XX Tahun 2020 yang menuai pro dan kontra dari beberapa kepala daerah, akhirnya di tanggapi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) DR. Yunus Wonda.

“Saya sudah dengar, tapi itu belum dapat di putuskan karena memang belum ada surat resmi dari Pemerintah Provinsi Papua ke DPRP berapa jumlah pembagiannya, apakah 50:50 atau 60:40, itu belum tahu,  atau tetap 80:20 atau 100 persen ditarik ke provinsi, itu belum dibahas karena belum ada surat resminya”, kata Ketua DPRP ketika di tanya wartawan belum lama ini.

Ketua DPRP, DR Yunus Wonda mengaku belum menerima surat maupun keputusan resmi terkait pembagian dana Otonomi Khusus yang digadang-gadang akan mengalami perubahan pada tahun anggaran 2019 mendatang, meski soal itu sudah rame menjadi perdebatan beberapa kalangan di media massa.

Dimana beberapa waktu lalu, Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah meminta agar rencana itu di tinjau kembali, demikian juga belum lama ini saat pelaksanaan Rakerda Kota Jayapura, Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) mewacanakan akan menggalang beberapa Bupati di kawasan pesisir untuk sama – sama mempertanyakan rencana perubahan alokasi dana Otsus tersebut.

Intinya kata, Yunus Wonda, DPR Papua menunggu surat resmi dari Gubernur Papua, terkait rencana perubahan pendistribusian dana Otsus ke kabupaten/kota dan yang akan dikelola oleh provinsi.

“Jadi, kami DPRP menunggu surat resmi dari Gubernur. Beliau resmi menyurat langsung ke DPRP, bahwa saya minta regulasi pembagian Otsus seperti ini, baru bisa kami bahas dan bicarakan“ kata Yunus Wonda.

Selanjutnya, DPRP akan membuat atau merevisi Perdasi atau Perdasus tentang pembagian dana Otsus itu, berdasarkan surat resmi dari Gubernur.

Apakah DPRP akan menyetujui jika Gubernur menyurat resmi terkait pembagian dana Otsus itu ? Yunus mengatakan, pihaknya tentu akan mendukung.

“Bagi kami apapun yang Gubernur kirim ke sini, ya itu sebuah kebijakan, DPRP pada posisi mendukung. Kalau memang ini, ya kami memberikan saran dan masukan,“ katanya lagi.

Terkait itu pula, Kata Yunus Wonda, DPRP bersama Biro Hukum Setda Provinsi Papua telah membuat rancangan revisi Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus.

“Jadi, kami harus tunggu surat resmi dari Gubernur. Beliau harus menyurat kepada kita bahwa kebijakan Otsus dalam tahun 2019, begini. Tapi, secara resmi beliau belum kirim ke lembaga ini,“ kata Yunus.

Menyinggung soal beum adanya kata sepakat terkait pembagian dana tersebut, Yunus Wonda mengatakan, ia tidak bisa berbicara dengan sesuatu yang berasumsi atau belum pasti, karena akan menjadi perdebatan seru.

Yang jelas, Yunus Wonda menegaskan bahwa kebijakan pembagian dana Otsus itu, ada di Gubernur. Tidak ada di kabupaten. Apalagi, Otsus itu berlaku di provinsi. Hanya saja, ia memastikan dalam kebijakan itu, Gubernur akan mempertimbangkannya, termasuk dampak dan konsekuensinya.

“Itu akan seru dimedia, tapi tidak di pemerintah. Jika sudah ada surat resmi, kami bisa kasih ke wartawan bahwa ini lho yang diminta Gubernur kebijakan mereka, lima tahun ke depan seperti ini, dana otsus prosentasenya. Jadi, apapun yang diputuskan Gubernur, itu kebijakan Gubernur. Jadi, saya pikir sebelum Gubernur putuskan, pasti sudah membangun komunikasi dengan para Bupati”, katanya menegaskan rencana Gubernur untuk merubah distribusi dana Otsus itu, lantaran semua SMA/SMK kabupaten/kota kini telah dialihkan ke provinsi.

Belum lagi, sejumlah dinas seperti Dinas Kehutanan, Perikanan dan lainnya, sehingga menjadi beban besar bagi Pemprov Papua.

“Itulah sebabnya, ada muncul pikiran itu, dana Otsus itu kita evaluasi kembali. Tapi, nilai prosentasenya belum kita putuskan, karena masih proses evaluasi,“katanya. (titie adam/ walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan