EDUKASI PEMILIHHEADLINE

Jumlah DPT di Papua Bisa Menyusut Sisa 1,7 Juta dari 3 Juta di Pilgub Kemarin

Jumlah DPT di Papua bisa menyusut sisa 1,7 juta dari 3 juta di Pilgub kemarin, tampak Tarwinto, salah satu Komisioner KPU Papua. (Foto : Titie/ TIFA Online)Jumlah DPT di Papua bisa menyusut sisa 1,7 juta dari 3 juta di Pilgub kemarin, tampak Tarwinto, salah satu Komisioner KPU Papua. (Foto : Titie/ TIFA Online)

TIFAOnline, JAYAPURA— Meski saat ini ada potensi data pemilih ganda yang mencapai satu jutaan, namun bagi KPU Papua kondisi tersebut tidak terlalu bermasalah bagi angka partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang di Papua.

Justru menurut Tarwinto, salah satu komisioner KPU Papua, yang perlu di antisipasi yang akan menggembosi jumlah paritisipasi adalah proses perekaman e-KTP, dimana saat ini sesuai laporan dari Pemerintah Provinsi Papua, bahwasanya di Papua yang sudah lakukan perekaman e-KTP baru sekitar 42% saja.

“Soal DPT ganda tidak perlu terlalu di khawatirkan, justru perekaman e-KTP ini yang harus mengkhawatirkan, kalau jumlah DPT Papua di Pilgub lalu sekitar 3 jutaan, terus Pemrov Papua bilang yang rekam e-KTP baru 42%, itu artinya pemilih yang bisa gunakan hak pilihnya di Pileg 2019 mendatang di Papua hanya sekitar 1,7 juta saja”, kata Tarwinto, Rabu (24/10/2018) malam.

Sebab, sesuai perintah UU Nomor 7 bahwa yang berhak dimasukan dalam DPT adalah yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik.

“nah kalau baru 42 persen yang punya e-KTP di Papua, maka yang berhak menjadi pemilih cuma 1,7 juta saja, selebihnya kan belum, Nah mau dikemanakan sisa pemilih ini ?”, tanya Tarwinto lagi menegaskan kewajiban e-KTP ini berlaku untuk seluruh Indonesia tanpa terkecuali dan berharap Pemerintah Provinsi Papua dapat duduk bersama dengan KPU untuk membahas lebih detail terkait kepemilikan KTP Elektronik ini.

“Memang Pemerintah Provinsi tengah mengupayakan bagaimana semua kabupaten/ kota bergerak lakukan perekaman, tapi sampai sekarang kan belum bergerak khususnya di kabupaten dengan berbagai alasan baik soal kendala jangkauan, alat dan lainnya,” kata Tarwinto lagi.

Terkait dengan temuan data pemilih ganda yang mencapai 1 jutaan sekian pemilih, menurut komisioner KPU Papua, Tarwinto, bahwa data ganda tersebut berdasarkan hasil pencermatan.

Dimana sampai saat ini KPU masih melakukan pembersihan terhadap temuan-temuan data ganda tersebut.

“Inilah yang sedang dilakukan pencermatan terkait temuan-temuan itu, 1 juta data ganda itu berdasarkan hasil temuan antar provinsi dan kabupaten”, kata Tarwinto kepada wartawan di Abepura, Rabu (24/10/2018) malam.

Menurut Tarwinto terkait data ganda ini ada 4 kategori, yakni temuan K1 sebanyak 10.818 data ganda yang telah di bersihkan, pada pencermatan K2 dan K3 dimana data ganda yang ditemukan yakni data penduduk antar provinsi.

Tarwinto menjelaskan, saat seorang perantau yang sebelumnya terdata di kabupaten asal tapi juga terdata di kabupaten yang saat ini. Untuk kasus tersebut, kata Tarwinto, KPU mendata lagi, yang bersangkutan ini nanti akan memilih di mana?

“Apakah di kampungnya atau di lokasi terakhir, jika yang bersangkutan akan memilih di kota saat ini, maka tentunya data pemilih di tempat asalnya akan di hapus, jadi data itu bukan hanya Papua saja, tapi data nasional antar provinsi,” katanya lagi.

Ia mencontohkan lagi, di Kabupaten Jayawijaya, dimana penduduknya ada yang terdata di kabupaten pemekaran. Untuk kasus seperti ini, kata Tarwinto, KPU melakukan validasi pemilih ini posisi terakhir di kabupaten mana. Jika yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Tolikara misalnya, maka datanya di Wamena itu di hapus. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan