HEADLINEPILEG

Jumlah TPS Yang Gunakan Sistem Noken di Pileg 2019 Akan Berkurang ?

KPU Papua rampungkan uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU 8 kabupaten, tampak Tarwinto, salah satu komisioner KPU Papua. (Foto : dok. TIFAOnline)KPU Papua rampungkan uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU 8 kabupaten, tampak Tarwinto, salah satu komisioner KPU Papua. (Foto : dok. TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA—  Sebagaimana amanat dari putusan MK, bahwa penggunaan sistem noken pada Pemilihan Umum di Papua sebagai daerah khusus, diminta untuk di hilangkan secara berangsur – angsur, sehingga KPU tidak serta-merta harus menghilangkan sistem yang merupakan penghormatan terhadap kearifan lokal di Papua itu.

Dimana sebelumnya ada 16 kabupaten yang masih menggunakan system noken, dan pada Pilgub Papua kemarin hanya 14 kabupaten, dan pada Pileg 2019 ini nampaknya juga akan ada pengurangan, namun tidak terlalu signifikan, karena pengurangan bukan per kabupaten, tetapi hanya beberapa TPS saja dari 14 kabupaten yang menyelenggarakan system noken.

Hal tersebut di sampaikan Tarwinto, salah satu komisioner KPU Papua usai acara Diskusi Pemilu yang di gelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua di salah satu hotel di kawasan Abepura, Rabu (24/10/2018).

Menurutnya saat ini KPU Provinsi Papua belum mendata kampung, distrik maupun kabupaten yang tidak lagi menggunakan sistem Noken pada Pemilihan Legislatif di April 2019 mendatang.

Hal itu, menurut Tarwinto lantaran belum semua KPU Kabupaten terbentuk karena masih dalam tahapan seleksi pemilihan.

“Itu nanti tugas KPU Kabupaten untuk menginventarisir mana TPS non noken dan mana yang masih menggunakan sistem noken, nanti itulah yang akan jadi dasar KPU untuk di SK-kan”, kata Tarwinto lagi.

Menurutnya KPU tidak bisa memaksakan penggunaan kotak suara, sementara praktek komunitas masyarakat masih menggunakan sistem ikat atau kesepakatan, maka itu tidak bisa dipaksakan.

“Kewajiban KPU adalah menyampaikan kotak logistik, surat suara dan semua dokumen kebutuhan TPS sampai di tempat, soal sistem noken ini sah, diakui oleh MK, tidak mungkin KPU melawan sistem yang berlaku di kalangan adat tertentu yang diakui negara, terkait seperti apa proses pemilihannya, KPU serahkan kepada masyarakat, KPU hanya mengatur tentang aturan mainnya saja”, katanya.

Intinya, kata Tarwinto sepanjang dalam penggunaan sistem tersebut tidak ada konflik dan disepakati semua kalangan, maka itu sah. Karena inti dari demokrasi adalah mufakat.

“nah ketika masyarakat sudah mufakat,  Apa yang salah ? Kecuali dikhianati oleh penyelenggra, contohnya masyarakat sepakat pada calon tertentu dan ternyata penyelenggara membaginya ke calon yang lain, nah itu yang salah”, kata Tarwinto.

Sistem Noken sendiri pada Pilgub Papua masih berlaku di 14 kabupaten dimana pada Pemilu sebelumnya ada 16 kabupaten.

Meski begitu, Tarwinto mengaku kemungkinan besar jumlah kabupaten yang menggunakan sistem noken pada Pileg dan Pilpres tidak akan mengalami perubahan, namun akan berkurang pada penggunaan sistem yang sama pada jumlah TPS.

Demikian juga saat satu wilayah yang sudah menggunakan sistem coblos saat pemilu Gubenur misalnya, maka pada Pileg dan Pilpres wilayah tersebut harus menggunakan sistem coblos, tidak bisa gunakan sistem ikat lagi.

Ia mencontohkan di Puncak Jaya di Distrik Mulia tidak semua TPS menggunakan sistem noken, di TPS yang dinominasi masyarakat heterogen sudah menggunakan kotak suara, maka sistem di TPS tersebut harus di pertahankan.

“jadi kalau dalam 1 Distrik itu ada 10 kampung yang gunakan Noken, maka secara bertahap akan dikurangi setiap kampungnya. Tidak langsung harus dihilangkan satu kabupaten”, kata Tarwinto lagi. (titie adam / walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan