FEATUREHEADLINETANAH PAPUA

Ada Yan Mandenas Dalam Perjalanan Dinas DPRP ke Amerika, Ini Tanggapan Ketua dan Sekwan

Namanya termasuk dalam 7 anggota DPRP yang dihentikan status, hak dan kewenangannya sebagai anggota DPRP karena ‘loncat partai’ maju dalam Pileg 2019, tetapi sebulan setelah penetapan DCT, Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si ‘pamer’ aktifitasnya mewakili DPRP dalam sebuah perjalanan dinas ke Amerika Serikat

Ada Yan Mandenas dalam perjalanan dinas DPRP ke Amerika, ini tanggapan Ketua dan Sekwan, tampak (ki-ka) Ketua DPRP, Yunus Wonda, Sekretaris DPRP, Juliana J. Waromi, dan Yan P Mandenas.(Foto : ist/ TIFAOnline)Ada Yan Mandenas dalam perjalanan dinas DPRP ke Amerika, ini tanggapan Ketua dan Sekwan, tampak (ki-ka) Ketua DPRP, Yunus Wonda, Sekretaris DPRP, Juliana J. Waromi, dan Yan P Mandenas.(Foto : ist/ TIFAOnline)

Oleh :  Titie Adam / Walhamri Wahid

Meski namanya telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra yang maju di DPR RI dari Dapil Papua pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang, namun Yan Permenas Mandenas, Ketua Komisi V yang sebelumnya di usung dari Partai Hanura per 20 Oktober 2018 terpantau masih menggunakan sejumlah fasilitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bahkan mewakili DPRP untuk melakukan kegiatan kujungan kerja ke Amerika Serikat berjumpa dengan sejumlah pihak.

Sesuai dengan ketentuan pasal 139 ayat (2) huruf i dan pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka seorang anggota Dewan yang yang maju kembali pada Pemilu 2019 tetapi dari partai politik yang berbeda pada Pemilu sebelumnya, maka harus menyatakan mundur diri dari keanggotaan Dewannya, dan di PAW.

Dimana ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota, dimana pada pasal 7 ayat (1) huruf t PKPU dimaksud menyatakan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, dan salah satu persyaratannya adalah mewajibkan undur diri bagi anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang di waili pada pemilu sebelumnya.

Ketentuan yang sama juga diatur dalam pasal 240 ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, bahkan untuk mempertegas ketentuan soal itu Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 160/6324/OTDA yang menegaskan bahwa sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) per 20 September 2018, maka hak dan kewenangan anggota DPR, DPRD yang maju kembali tetapi dari partai yang berbeda dengan partai sebelumnya di setop.

Bahkan di lingkungan DPRP sendiri, pimpinan DPRP telah mengeluarkan Surat Nomor : 160/ 2672 per tanggal 25 September 2018, atau lima hari setelah penetapan DCT Perihal : ‘Hak Administratif dan Keuangan Bagi Anggota DPRP yang Mencalonkan Diri dari Parpol yang Berbeda Dengan Parpol yang Diwakili Pada Pemilu Terakhir Untuk Mengikuti Pemilu 2019’ yang di tujukan kepada 7 anggota DPRP yang loncat partai pada Pemilu 2019 mendatang.

Ketujuh anggota DPRP tersebut diantaranya (1) Yakoba Y. Lokbere, SE, SH, M.KP, (2) Jhony Banua Rouw, SE, (3) Elvis Tabuni, SE, (4) Stefanus Kaisiepo, (5) Deki Nawipa, (6) Yan P. Mandenas, S.Sos, M.Si, (7) Ruben Magai, SIP.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, maka sejak yang bersangkutan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI dan DCT anggota DPRP maka tidak lagi memiliki status beserta hak administratif dan keuangan sebagai anggota DPRP”, bunyi point 4 surat pimpinan DPRP Nomor : 160/2672 yang di tanda tangani oleh Wakil Ketua I, Edoardus Kaize per tanggal 25 September 2018 lalu.

Yan P. Mandenas, S.Sos, M.Si yang duduk di kursi DPRP dari Partai Hanura, namun pada Pileg 2019 mendatang sudah terdaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra untuk DPR RI Dapil Papua dengan nomor urut 8, sehingga sesuai ketentuan per 21 September 2018 lalu, status, hak dan kewenangannya sebagai anggota DPRP sudah di setop.

Ketua DPRP, Dr. Yunus Wonda ketika di konfirmasi TIFA Online, Rabu (24/10/2018) lalu menegaskan bahwa status anggota dewan yang loncat partai di Pemilu 2019 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri sudah sangat jelas dan terang.

“segala hak, status serta kewenangannya diberhentikan sejak yang bersangkutan ditetapkan dalam DCT Pemilu 2019, demikian juga status 7 anggota DPRP yang telah terdaftar dalam DCT Pileg 2019, mereka yang memilih beralih partai, tentunya telah memahami aturan, teman – teman pasti sudah paham itu, mereka juga ikuti mekanisme dan aturan sebagaimana edaran Kementrian Dalam Negeri,” kata Yunus Wonda menyayangkan bila ada anggota DPRP yang masih membangkang.

Menurutnya selain UU Pemerintahan Daerah, PKPU, dan juga UU Pemilu, Surat Edaran Mendagri menjadi pijakan teknis bagi lembaga DPRP, dan menurutnya semua anggota DPRP sudah paham aturan itu, termasuk ke-7 anggota DPRP.

“teman-teman Dewan sudah tahu konsekwensinya, mereka tau aturan itu dan saya lihat semua berjalan normal, sehingga sudah pasti hak-haknya sudah berhenti, jadi pemberhentian status, hak dan kewenangan tidak harus menunggu administrasi PAW, saat mereka mendaftar jadi caleg dari partai lain dan memasukkan form B1KWK secara otomatis mereka juga undur diri toh”, kata Yunus Wonda berharap semua mengikuti aturan agar tidak jadi masalah di kemudian hari.

Terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) 7 anggota DPRP tersebut, Ketua DPRP mengaku saat ini sedang berproses bahkan tinggal menunggu surat dari Mendagri.

“Tinggal tunggu SK saja, semua sedang di proses, soal pengunduran diri itu otomatis, mereka tanda-tangan di dalam persyaratan B1 KWK, itu sudah jelas siap mengundurkan diri, dan disitu juga sudah sangat jelas semua anggota parpol tanda tangan,” kata Yunus Wonda lagi

Ketika di tanyakan soal status dan kedudukan Yan P Mandenas dalam rombongan DPRP yang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, dimana yang bersangkutan masih mengaku sebagai Ketua Komisi V DPRP dan menggunakan atribut maupun fasilitas sebagai anggota Dewan, Ketua DPRP, Yunus Wonda menolak menanggapi ataupun memberikan komentar.

“Yang jelas dalam hal ini, kepada kita semua untuk memahami dan mengikuti aturan, tidak perlu saya komentari, aturannya kan sudah jelas toh”, kata Yunus Wonda.

Menurut Ketua DPRP, siapapun orangnya harus memahami dan taat aturan dan ketentuan yang ada.

“aturan ibaratnya penuntun jalan, jadi kalau tidak ada aturan lebih baik jangan dipaksakan, karena nanti bisa timbulkan masalah”, kata Ketua DPRP lagi.

Sekretaris DPRP, Juliana J. Waromi saat di konfirmasi TIFAOnline, Rabu (24/10/2018) siang membenarkan adanya kegiatan kunjungan para anggota DPRP ke Amerika Serikat dimana Yan Permenas Mandenas, SE, M.Si ada di dalamnya dan masih mengaku sebagai Ketua Komisi V DPRP  Papua.

Menurut Juliana J. Waromi, program tersebut sudah di agendakan sejak Juli 2018 lalu.

“tidak ada masalah, saya sudah sampaikan kepada Ketua DPRP bahwa kegiatan sudah direncanakan sejak Juni, pihak Sekretariat sendiri tidak tahu waktu penetapan bahwa yang bersangkutan akan lolos sebagai DCT atau tidak waktu itu”, kata Sekwan melalui saluran telepon.

Sekwan menjelaskan, agenda keberangkatan kunjungan ke Amerika tersebut memang baru terealisasi di bulan Oktober 2018 ini lantaran lebih terkait dengan kepengurusan administrasi keberangkatan.

“Karena ini biaya negara maka ini harus ada ijin terkait perjalanan apakah itu visa maupun pasportnya, itulah yang selanjutnya diproses ke Kementerian untuk di urus visa ke Kedutaan, nah proses ini kan panjang”, kata Sekwan lagi.

Juliana J. Waromi menjelaskan, agenda kunjungan itu sendiri dilakukan pasca kunjungan tamu dari Amerika yang datang ke Kantor DPRP yang menyampaikan keluhan – keluhan terkait dengan mahasiwa yang di luar negeri.

“dengan dasar itulah, maka Sekretariat Dewan  menyurat kepada Gubernur dan ditindak lanjuti ke Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Dalam Negeri hingga Oktober ini berangkatlah rombongan anggota DPRP ke Amerika Serikat”, kata Waromi.

Terkait dengan hak – hak 7 anggota DPRP sebagaimana Surat Edaran Mendagri, Sekwan mengaku telah menghentikan hak – hak anggota DPR Papua dimaksud sejak mereka ditetapkan dalam DCT.

“kalau itu sudah di stop, hanya karena program perjalanan ke luar negeri ini sudah di progran sebelumnya, maka itu harus jalan”, kata Sekwan melalui telepon dan mengaku sedang berada di luar Papua.

Meski demikian, sambung Sekwan, jikapun dikemudian hari ada temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK), terkait dengan perjalanan itu, maka tentu Sekretariat Dewan akan bertanggung jawab sebab itulah konsekwensi.

“Kalau argumen saya di depan BPK tidak diterima, maka kami siap mengembalikan, karena kita harus menjelaskan juga terkait rentetan dan kronologinya seperti apa”, kata Juliana Waromi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 bagi anggota DPRD Provinsi / Kabupaten yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri wajib mengajukan permohonan izin kepada Dirjen Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan melampirkan surat undangan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), fotocopy DPA yang disahkan pejabat berwenang dan atau surat keterangan pendanaan.

Dimana dokumen permohonan izin perjalanan ke luar negeri harus di ajukan ke Dirjen Otda melalui Gubernur selambat – lambatnya 14 hari sebelum hari keberangkatan, dan paling lambat 7 hari kerja Dirjen Otda akan memberikan jawaban apakah diberikan izin atau ditolak.

Berdasarkan penelusuran TIFA Online, bila permohonan izin disetujui Mendagri, akan diteruskan ke Kementerian Luar Negeri untuk proses pengajuan Pasport Biru (Paspor Dinas), Exit Permit, dan Visa yang paling lambat proses pengurusannya makasimal 3 – 14 hari kerja apabila dokumen lengkap.

Masa penetapan Yan P Mandenas masuk Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk Pileg 2019 ditetapkan 20 September 2018, sedangkan keberangkatan anggota DPRP ke Amerika Serikat pada pertengahan Oktober 2018, sehingga masih ada waktu yang cukup untuk mengusulkan pergantian nama peserta rombongan yang akan berangkat dengan anggota DPRP lainnya kalau mau.

Terkait keikutsertaan dirinya dalam rombongan kunjungan kerja DPRP ke Amerika Serikat di posting Yan P Mandenas melalui akun Facebooknya pada Minggu (21/10/2018) pukul 20.52 WIT dan pukul 22.29 WIT.

Yan P. Mandenas saat bersama Dubes RI untuk Amerika Serikat. (Foto : akun FB Yan P. Mandenas)

Dimana Yan P Mandenas memposting beberapa foto dirinya dan beberapa anggota DPRP lainnya dalam beberapa kegiatan di Amerika Serikat saat bersama sejumlah mahasiswa Papua di sana dan juga saat audiens dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat dan juga sebuah Executive Summary pertemuan 3 anggota DPRP dengan Indonesia American Society of Academics (IASA)

Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si yang di konfirmasi TIFA Online, Rabu (24/10/2018) tidak memberikan tanggapan terkait perjalanan dinasnya maupun hasil – hasil dari kegiatan DPRP di Amerika Serikat, dua hari kemudian, Jumat (26/10/2018) barulah ia membalas konfirmasi TIFA Online.

“Sudah balik ke Indonesia, lagi transit, nanti tiba di Jayapura baru saya jumpa pers”, kata Yan Mandenas melalui pesan WhatsApp menjawab konfirmasi TIFA Online, Jumat (26/10/2018) pagi.

Namun sore harinya di hari yang sama, Yan P Mandenas mengirimkan sebuah salinan surat dari DPP Hanura Nomor : B/212/DPP HANURA/X/2018 yang di tujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia dengan Perihal ‘Permohonan Tidak Memproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif dari Partai Hanura”, dimana isi surat tersebut meminta agar proses PAW anggota DPRD dari Partai Hanura yang terjadi dualism agar menunda proses PAW sampai ada keputusan Pengadilan yang incraht.

Dimana surat tersebut di dasarkan pada Surat Kemendagri Nomor : 161.64/8172/OTDA tanggal 11 Oktober 2018, perihal Tindak lanjut Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Hanura, dimana surat tersebut juga di kirimkan Yan P. Mandenas kepada TIFA Online.

“pimpinan dan anggota Komisi DPRP harap baca dan simak benar aturan hukum yang benar agar tidak salah tafsir terkait PAW anggota DPR dan DPRD khusus partai yang sedang bersengketa kepengurusan dan kewenangan PAW-nya di Pengadilan, sehingga tidak menimbulkan pemahaman sendiri – sendiri berdasarkan logika masing – masing ya”, kata Yan P Mandenas dalam pesan WhatsApp-nya kepada TIFA Online, Jumat (26/10/2018) sore.

Padahal UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mendagri Nomor : 160/6324/OTDA, serta Surat DPRP Nomor : 160 / 2672 yang mencabut status, hak, dan kewenangannya sebagai anggota DPRP dari Partai Hanura  tidak mensyaratkan adanya proses administrasi PAW maupun penyelesaian dualisme internal Partai Hanura, namun mendasarkan pada ‘status keanggotaan”nya yang berpindah dari kader Partai Hanura dan maju sebagai anggota legislative dari Partai Gerindra di Pemilu 2019. (TIFAOnline)

Tinggalkan Balasan