FEATUREHEADLINEHUKUM & HAM

Soal Perjalanan Dinas ke Amerika, Yan Mandenas Klaim Dirinya Masih Sah Anggota DPRP, Kapuspen Bilang Bisa Jadi Temuan

Mestinya partai politik pro aktif, saat kadernya “loncat” dan daftar caleg dari partai lain, otomatis “keanggotaan”nya juga gugur. Sehingga ‘kursi dewan’ menjadi otoritas partai untuk memproses PAW tanpa menanti penetapan DCT. Karena bagaimanapun hak dan kewenangan melekat pada SK pelantikan, mungkinkah dihentikan tanpa adanya SK pemberhentian, akankah SK pemberhentian berlaku mundur jadi solusi ?

Soal perjalanan dinas ke Amerika, Yan Mandenas klaim dirinya masih sah anggota DPRP, Kapuspen bilang bisa jadi temuan, dari kiri - kanan, Heru Widodo, Yan Mandenas, dan Bahtiar. (Foto : ist/ TIFAOnline)Soal perjalanan dinas ke Amerika, Yan Mandenas klaim dirinya masih sah anggota DPRP, Kapuspen bilang bisa jadi temuan, dari kiri - kanan, Heru Widodo, Yan Mandenas, dan Bahtiar. (Foto : ist/ TIFAOnline)

Oleh    : Titie Adam/ Walhamri Wahid

Ketika tidak ada kepastian hukum, maka aturan sudah pasti akan ditafsirkan menurut kepentingan masing – masing, demikian halnya polemik status, hak dan kewenangan anggota DPR dan DPRD yang pindah partai dan maju pada Pileg 2019 mendatang.

Seperti yang mendera Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si yang hingga saat ini merasa dirinya masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Partai Hanura, meski saat ini dirinya sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR – RI dari Partai Gerindra pada Pemilu 2019, dan masih berhak memimpin rombongan DPRP melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat selama sepekan lalu.

Yan P. Mandenas mengaku keikutsertaannya sebagai Ketua Tim Delegasi dari DPRP dalam lawatan resmi ke Amerika masih berstatus sebagai anggota DPRP lantaran hingga saat ini Partai Hanura masih dalam proses sengketa di pengadilan pasca perpecahan di DPP Partai Hanura antara kubu Ketua Umum Osman Sapta Odang dan kubu mantan Sekjen Sarifudin Suding, sehingga proses PAW oleh partai atas dirinya juga belum bisa di lakukan.

Kepada TIFAOnline, Senin (29/10/2018), Yan Permenas Mandenas mengatakan sepanjang partai yang diwakilinya sebagai anggota DPRP pada Pemilu 2014 masih bersengketa di pengadilan, maka statusnya masih sebagai anggota DPRP.

“kami tetap menjalankan tugas sebagai anggota DPRP sampai ada putusan hukum tetap  pengadilan barulah bisa di lakukan proses PAW, karena proses hukum yang saat ini masih di sengketakan, salah satunya menyangkut kewenangan soal DPP kubu mana yang berhak melakukan proses PAW, dan atas dasar perintah UU Partai Politik dan UUD MD3 termasuk UU Pemerintahan Daerah, yang tidak dapat saya jabarkan pasal per pasal dalam perjelasan ini,” kata Yan Mandenas melalui pesan WhatsApp-nya kepada TIFAOnline, Senin (29/10/2018) pagi.

Yan mengutip pasal 109 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR disebutkan ‘dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan ganda anggota DPRD yang ditindak lanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang partai politik”.

Sedangkan di ayat (4) disebutkan jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahmakah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat 3, kepengurusan partai politik tingkat pusat, yang dapat mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang partai politik, menurut Yan Mandenas, sangat jelas bahwa selama partai yang masih bersengketa karena konflik, maka status PAW belum memenuhi unsur.

“Inilah yang harus dibedakan persoalannya antara partai yang tidak bersengketa dengan partai yang masih bersengketa, kalau partai kami tidak bersengketa, kami wajib mematuhi surat Pimpinan DPRP termasuk Surat Edaran Dirjen Otonomi Daerah yang masih bersifat general atau umum tanpa membedakan status kami sebagai partai yang masih berkonflik dan bersengketa tadi”, kata Yan Mandenas melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya persoalan internal Partai Hanura yang masih bersengketa tersebut agar tidak disamakan dengan teman-teman anggota DPRP dari partai politik lain yang tidak bersengketa.

“Maka sepanjang belum ada putusan hukum tetap di pengadilan terhadap status kepengurusan Partai Hanura pasca banding Menkumham terkait putusan PTUN Jakarta Timur yang memenangkan kubu mantan Sekjen Partai Hanura (Sarifudin Suding) hak kami sebagai anggota dewan dan teman-teman Hanura yang juga senasib di seluruh Indonesia, harus berjalan seperti biasa”, kata Yan Mandenas.

Ia merasa justru di diskriminasi terhadap hak-haknya sebagai anggota DPRP, sebab usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) ke Kemendagri justru hanya diusulkan dari Fraksi Partai Hanura saja, sementara fraksi partai politik lain yang pindah partai justru tidak di usulkan namanya dalam Surat Gubernur Papua kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bahkan, dari pihaknya sendiri juga telah menginformasikan hasil putusan PTUN itu berulang kali terkait perkembangan sengketa DPP Partai Hanura di pengadilan atas proses banding Menkumham pasca putusan PTUN yg memenangkan kubu Mantan Sekjen (Sarifudin Suding), bahkan surat pemberitahuan ke Gubernur dan Ketua DPRP termasuk dikirim juga tembusan ke Presiden dan Mendagri.

“jadi undang-undang dan Peraturan Pemerintah, harus juga dipahami penuh oleh pimpinan DPRP, jangan hanya beberapa pasal saja lalu disampaikan ke publik karena hal itu bisa menimbulkan konsekwensi hukum juga pada pemberitaan yang menyudutkan kami”, kata Yan Mandenas lagi.

Menurut Yan Mandenas juga sudah ada surat dari DPP Hanura terkait hal itu, dengan Nomor : B/212/DPP HANURA/X/2018 yang di tujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia dengan perihal ‘Permohonan Tidak Memproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif dari Partai Hanura”.

Dimana isi surat tersebut meminta agar proses PAW anggota DPRD dari Partai Hanura yang terjadi dualisme agar menunda proses PAW sampai ada keputusan Pengadilan yang incraht.

Seperti di lansir mediaindonesia.com, Senin 22/10/2018), Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi maupun kabupaten / kota yang loncat partai dan namanya sudah terdaftar pada DCT namun masih duduk sebagai anggota dewan dan menerima hak keuangan sebagai anggota dewan adalah pelanggaran dan bisa menjadi temuan penyimpangan keuangan oleh BPK RI nantinya.

“Itu sudah jelas aturannya. Jadi yang bersangkutan jika sudah pindah partai dan maju sebagai calon lagi maka pada tanggal ditetapkan sebagai DCT yaitu 21 September lalu sudah tidak punya hak lagi atas keuangan sebagai anggota dewan. Dan jika masih mendapatkan itu tentu saja tidak halal dan bisa menjadi temuan BPK karena bukan haknya lagi,” kata Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Senin (22/10), dikutip dari mediaindonesia.com.

Menurut Bahtiar, kasus sejumlah anggota DPRD enggan melepas status dan hak kewenangannya sebagai anggota DPRD masih banyak ditemukan di beberapa daerah, dan pada umumnya para anggota DPRD tersebut beralasan masih dalam proses administrasi PAW di internal partai.

“Padahal dengan alasan itu pun tidak bisa menjadi pembenar seorang anggota dewan pindah partai masih dapatkan hak keuangan karena tanggal terhitung berhentinya ya sejak tanggal DCT itu,” jelas Bahtiar lagi, di kutip dari mediaindonesia.com.

Terkait polemik ini, praktisi hukum, Heru Widodo yang mendapatkan gelar Doktor-nya dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran karena melakukan penelitian sengketa hasil Pemilukada dalam disertasi berjudul : ‘Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada: Evaluasi Terhadap Prosedur Beracara di Mahkamah Konstitusi Indonesia 2008-2014” kepada TIFAOnline melalui saluran telepon, Senin (29/10/2018) mengakui ada penafsiran yang berbeda terkait aturan tersebut, dan memang membutuhkan pengujian hukum.

Heru Widodo yang juga langganan jadi pengacara berperkara di MK dalam PHPU beberapa daerah tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang duduk di legislatif adalah perwakilan dari partai politik, dimana jabatan yang diembannya melekat hingga akhir masa jabatannya. Namun apabila orang itu pindah partai, maka sudah tidak memiliki hak konsitusional untuk mewakili partai di  legislatif.

“jadi prinsipnya begitu, sehingga apapun alasannya, sejak yang bersangkutan di calonkan oleh partai lainpun, secara materiil sudah bukan perwakilan dari partai yang lama, Namun secara formilnya,  anggota dewan yang bersangkutan di PAW sejak terdaftar secara resmi dalam DCT,” kata Heru via ponselnya, Senin (29/10/2018) sore.

Terkait dengan persoalan partai politik yang masih bersengketa, menurut Heru itu tetap mengacu pada SK Partai yang terdaftar di Menkumham.

“Sebenarnya ini dua persoalan berbeda, soal internal partai tidak menangguhkan hak konstitusional anggota dewan yang sudah pindah partai,” kata Heru lagi.

Menurutnya anggota Dewan yang menjalankan dinas adalah anggota dewan yang masih secara sah duduk sebagai anggota dewan dan belum di PAW. Sebab PAW itu ada Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang, sehingga secara administratif, anggota dewan yang bersangkutan di PAW sejak dikeluarkan SK oleh pejabat yang berwenang tersebut.

“Ya kalau nanti anggota dewan tersebut di PAW dan SK tersebut berlaku mundur, tentunya  pemberhentian anggota dewan yang bersangkutan berhenti sesuai tanggal SK yang dimaksudkan,” kata Heru .

Menyangkut edaran surat Kemendagri tentang pemberhentian hak, status dan kewenangan anggota dewan yang terdaftar DCT dari perwakilan partai lain pada pemilu sebelumnya, menurut Heru secara materil, si anggota dewan ini sudah tidak menjadi anggota dewan sejak terdaftar DCT dari partai lain, tapi tentunya secara administratif  harus ada surat keputusan atau surat pemberhentian dari pejabat yang mengangkatnya sebagai anggota dewan.

“nah secara hukum administasi, pemberhentian ataupun pengangkatan harus sesuai dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang juga tentunya,” kata Heru Widodo.

Menurutnya, Surat Edaran Mendagri sifatnya normatif dan berlaku umum, namun surat pemberhentian sifatnya individual, konkrit dan final. Sehingga, seorang anggota dewan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPRP atau DPRD Kabupaten/Kota terhitung sejak adanya surat keputusan dari pejabat yang mengangkatnya.

Pejabat yang bisa memberhentikan adalah pejabat yang mengangkat, jadi secara normanya si anggota dewan ini diberhentikan harus ada bukti bahwa si anggota dewan ini sudah pindah partai dan bukti SK pemberhentian dari pejabat yang mengangkatnya.

“jadi kalau sudah ada bukti si anggota dewan ini pindah partai tapi tidak ada SK pemberhentian, ya berarti yang bersangkutan masih punyak hak dan kewajiban, karena surat keputusan pengangkatannya itu melekat secara hukum. Diangkat secara SK dan tentu diberhentikan juga dengan SK,” kata Heru lagi. (TIFAOnline)

Tinggalkan Balasan