HEADLINEHUKUM & HAM

Ada Makelar Kasus di Penyidik Badan POM Papua ?

Ngaku dimintai uang Rp. 15.000.000 dengan iming – iming tidak akan ditahan. Dua bulan mendekam di Lapas Abepura, barulah uangnya dikembalikan lunas dalam dua kali transfer. Meski baru pertama kali di sidak dan kedapatan sejumlah barang kadaluwarsa di kiosnya senilai Rp. 1.990.000, ia di dakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar, tanpa ada pembinaan ataupun peringatan terlebih dahulu. Padahal sejumlah barang yang di sita dari kiosnya bukan barang yang di pajang, tetapi dari gudang tempat penyimpanan barang kadaluwarsa yang akan dikembalikan ke distributor

Ada makelar kasus di penyidik Badan POM Papua ?, tampak keluarga H. Subarso atas, Drs. H.G. Kakerissa, Apt, Kepala Badan POM Papua, dan Ny. Martuli Intan, salah satu PPNS pada Badan POM Papua. (Foto : ist/ TIFAOnline)Ada makelar kasus di penyidik Badan POM Papua ?, tampak keluarga H. Subarso atas, Drs. H.G. Kakerissa, Apt, Kepala Badan POM Papua, dan Ny. Martuli Intan, salah satu PPNS pada Badan POM Papua. (Foto : ist/ TIFAOnline)

Oleh    : Walhamri Wahid

“tidak ada niatan kami untuk sengaja menjual barang kadaluwarsa, karena kurang tenaga kerja, tidak ada yang khusus memeriksa tanggal kadaluwarsa barang satu persatu, biasanya saat orang beli, mau bayar, barulah kami periksa tanggal kadaluwarsanya, kalau sudah expired, tidak akan di jual, kita ganti baru, dan akan di sisihkan ke gudang untuk di kembalikan ke distributor”, penuturan itu keluar dari mulut Fatma, salah seorang anak H. Subarso menjelaskan bagaimana mekanisme Ayahnya menyortir barang kadaluwarsa atau tidak sebelum di jual ke konsumen kepada TIFAOnline saat ditemui di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Rabu (14/11/2018) pukul 20.00 WIT.

Ia menambahkan, terkadang juga barang kadaluwarsa yang tidak jadi di jual itu di ‘parkir sementara’ di etalase kaca bagian bawah dekat meja kasir, tidak langsung di simpan ke gudang.

Rabu (14/11/2018) malam kemarin adalah sidang kali kedua terhadap Ayah mereka, H. Subarso pemilik Toko Sumber Rejeki Arso III, Kabupaten Keerom yang sudah kurang lebih 38 tahun menjalankan usaha toko kelontong di Arso, dan baru kali ini mengalami kasus seperti ini.

“memang kami ada unsur kelalaian mungkin, tapi tidak ada unsur kesengajaan untuk menjual produk kadaluwarsa, karena beberapa produk yang di sita dari kios kami itu tidak semua produk yang di display, tapi dari etalase kaca tempat “parkir sementara’ barang kadaluwarsa, bahkan dari kesaksian salah satu petugas dari Dinas Kesehatan yang ketika itu bersama – sama dengan petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Provinsi Papua melakukan pemeriksaan, beberapa produk lainnya di sita dari dalam gudang kami”, kata seorang anak H. Subarso lainnya yang malam itu ikut hadir mendampingi sang Ayah yang tengah duduk di kursi pesakitan.

Aroma adanya mafia hukum mewarnai proses duduknya H. Subarso di kursi pesakitan dan terancam di jatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 2 miliar sebagaimana di atur dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Semua berawal ketika Maret 2018, Tim Gabungan Badan POM Papua bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Keerom melakukan sidak di sejumlah kios dan toko kelontong di Arso III, Kabupaten Keerom.

Ketika itu ada 12 item produk dengan nilai jual sebesar Rp. 1.990.000 di amankan dari toko H. Subarso karena dianggap sudah kadaluwarsa.

“Enam bulan kemudian sekitar awal September, Ayah saya di telepon salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Badan POM, namanya ibu Martuli Intan, katanya Ayah di suruh menghadap ke Badan POM, mau di BAP, tapi tidak ada selembar surat yang kami terima, hanya lewat telepon, ketika itu adek saya yang antar Ayah ke kantor Kejaksaan Tinggi, bukan di kantor Badan POM, tapi pulang kembali hari itu juga”, kata Fatma lagi.

Keesokan harinya, menurut pengakuan Fatma, Ibu Martuli Intan menelpon lagi dan mengatakan bahwa H. Subarso sudah mau tahap II atau akan di serahkan ke Kejaksaan karena sudah P 21.

“Ibu Martuli Intan meyakinkan Ayah saya bahwa dia tidak akan di tahan, jadi tidak perlu khawatir, jadi ketika itu Ibu Intan meminta kami menyiapkan dana sebesar Rp. 15.000.000, dan ia menjamin akan membantu Ayah saya agar tidak di tahan, makanya hari itu Ayah kembali ke Jayapura dan membawa uang sebesar Rp. 15.600.000 di kantongnya”, kata Fatma.

Ketika itu sang adik yang mengantar kembali ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua di suruh pulang duluan, tidak usah menanti Ayahnya.

“jadi hari itu Ayah saya tidak pulang, besoknya, 4 September 2018, adek telpon Ibu Martuli Intan menanyakan keadaan Ayah, dan di jawab oleh Ibu Intan bahwa Ayah baik – baik saja, kami tidak usah khawatir, sementara ada istirahat di salah satu perumahan di Abepura, jadi kami tenang kembali”, kata Fatma menuturkan.

Rupanya keluarga tidak mengetahui bahwa sejak 3 September 2018, Ayah mereka sudah di limpahkan ke Kejati dan menjadi tahanan Jaksa dan di titipkan di Lapas Abepura.

“kami tidak pernah di beritahu lisan atau tertulis saat ditahan, beberapa hari kemudian saat jam kunjungan tahanan ada orang Arso yang berkunjung ke Lapas, dan tidak sengaja melihat Ayah di dalam Lapas, terus menelpon kami, jadi kami kaget, dan kami langsung turun ke Jayapura, tapi hari itu tidak bisa ketemu Ayah, jadi kami mempertanyakan janji Ibu Martuli Intan yang menjanjikan bahwa Ayah tidak akan di tahan, kami sempat marah”, kata Fatma lagi.

Ketika itu keluarga H. Subarso meminta kembali uang sebesar Rp. 15.000.000 yang diserahkan Ayah ke Ibu Martuli Intan, sesuai janjinya yang meyakinkan keluarga bahwa H. Subarso tidak akan di tahan, tetapi nyatanya tetap di tahan meski sudah menyediakan sejumlah dana yang di minta oleh Ibu Martuli Intan.

“karena kami desak, tanggal 7 September 2018, atau 4 hari setelah Ayah di tahan baru Ibu Martuli Intan transfer dana sebesar Rp. 10.000.000 ke rekening Mandiri milik ibu saya, sebagian uang Rp. 5.000.000 belum di transfer ketika itu”, kata Fatma.

Ny. Martuli Intan yang adalah salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Badan POM Provinsi Papua ketika coba di konfirmasi TIFA Online di kantor Badan POM di jalan Kantor Otonom Kotaraja, Kamis (15/11/2018) pagi, menurut keterangan staff lainnya tengah ada tugas luar daerah di Biak.

Ketika di konfirmasi TIFA Online melalui telepon terkait tudingan permintaan sejumlah dana dimaksud  membantah semua tudingan yang di alamatkan kepada dirinya.

“tidak benar itu, itu fitnah, saya tidak pernah meminta uang dan menjanjikan apalagi menjamin akan membebaskan pak H. Subarso, memang benar ada uangnya di titipkan ke saya ketika itu sebesar Rp. 15.000.000 lebih sedikit, karena waktu itu dia mau di masukkan ke Lapas, jadi saya katakan tidak aman dan kurang bagus bawa uang sebanyak itu di kantong ke dalam Lapas, jadi di titipkan uangnya ke saya”, kata Ny. Martuli Intan tegas dan mengatakan uang H. Subarso yang di titipkan kepadanya sudah di kembalikan semuanya kepada keluarga melalui transfer.

Awalnya Ny. Matruli Intan ngotot mengatakan bahwa ia seketika mengembalikan seluruh uang H. Subarso sebesar Rp. 15.600.000 yang di titipkan kepadanya, bahkan ia mengklaim yang ia kembalikan lebih dari jumlah sebenarnya yang di titipkan kepadanya, tetapi enggan membuka berapa jumlah yang ia terima dari H. Subarso.

Ia juga membantah kalau pernah membicarakan soal kemungkinan mengupayakan H. Subarso agar tidak di tahan, namun setelah di konfrontir dengan sejumlah data dan fakta yang sudah di kantongi TIFA Online, akhirnya Ny. Matruli Intan mau buka suara.

“Itu tidak benar kalau saya minta uang dan janji akan bebaskan H. Subarso, yang benar waktu itu keluarga ada ajukan penangguhan penahanan secara tertulis juga ke Kejaksaan, makanya saya bilang saya akan bantu komunikasikan dengan Jaksa, kita sudah coba upayakan dengan alasan kemanusiaan tapi tidak bisa, jaksa tidak bisa kasih”, kata Ibu Martuli Intan.

Soal uang Rp. 15.600.000, menurut Ny. Martuli Intan tidak pernah ia minta, namun waktu pemanggilan Tahap II, H. Subarso menghadap dengan uang sebesar itu di saku celananya, karena mau ditahan dalam Lapas makanya uang itu di titipkan ke saya.

“Waktu itu mereka sempat tanyakan kalau mau ajukan penangguhan bagaimana, saya bilang itu bisa, asal kita taro uang jaminan, besarannya pengalaman sebelumnya di kisaran Rp. 15 juta, tapi rupanya tidak bisa, dan akhirnya pak haji di tahan”, kata Ny. Martuli Intan gamang.

Kepala Badan POM Provinsi Papua, Drs. H.G. Kakerissa, Apt ketika di konfirmasi TIFAOnline, di kantor Badan POM di Jalan Kantor Otonom Kotaraja, Kamis (15/11/2018) pukul 13.00 WIT membela dan membenarkan pernyataan Ny. Martuli Intan, salah satu PPNS-nya.

“Soal ibu Intan itu sudah kita jelaskan di forum terbuka di depan puluhan wartawan beberapa waktu lalu, sudah kita jelaskan soal tuduhan terhadap Ibu Intan itu, itu Pak Haji Barso itu kan, dia masuk penjara dengan membawa uang untuk penangguhan penahanan, makanya di sampaikan oleh penyidk kita, jangan masuk sel dengan bawa uang segitu, bahaya, terus minta tolong Ibu Intan untuk pegang uang itu, jadi itu di titipkan, dan sudah di kembalikan”, kata Drs. H. G. Kakerissa, Apt yang baru sebulan menjabat sebagai Kepala Badan POM Papua itu.

Ia membantah keras konfirmasi TIFA Online bahwa pengembalian dilakukan Ibu Intan sampai 3 bulan baru lunas, dimana pengembalian dua tahap sesuai keterangan keluarga H. Subarso.

“sampai tiga bulan itu fitnah itu, yang benar langsung di kembalikan, begitu masuk sel langsung di kembalikan, itu fitnah itu pak, dan tidak ada janji Ibu Intan ke mereka bahwa akan di bantu untuk di bebaskan”, kata Kepala Badan POM dengan nada tinggi.

Bukti print out pengembalian dana H. Subarso sebesar Rp. 15.600.000 oleh penyidik PNS dari Badan POM, dalam dua kali transfer 7 September 2018 dan 1 November 2018. (Foto : ist/TIFAOnline)

Berdasarkan hasil print out rekening Bank Mandiri yang di peroleh TIFA Online atas nama Nuraini yang beralamat di Jalan Tawes No. 215 Arso 3 dengan Nomor Rekening : 154-00-1978050-5, yang merupakan rekening istri H. Subarso terdapat dua transaksi dana masuk yang di sebutkan pihak keluarga bersumber dari Ibu Martuli Intan.

Dimana pada tanggal 7 September 2018 ada dana masuk sebesar Rp. 10.000.000 yang di setor tunai lewat teller di salah satu Bank Mandiri, dan kemudian pada tanggal 1 November 2018 ada dana masuk sebesar Rp. 5.600.000 melalui transferan via ATM yang di akui pihak keluarga pengembalian uang dari Ibu Martuli Intan.

“mereka sudah karang cerita itu, kalau memang uang itu di titipkan Ayah ke Ibu Intan karena tidak boleh bawa uang ke dalam Lapas, kenapa keesokan harinya, sehari setelah Ayah di tahan di Lapas, saat Adek telepon Ibu Intan tanya keadaan Ayah kami, di jawab baik – baik saja dan ada istirahat di salah satu perumahan di Abepura, dan Ibu Intan tidak ada singgung soal ada uang yang di titipkan Ayah ke dia, dari situ saja Pak wartawan bisa simpulkan sendiri”, kata Fatma, anak H. Subarso ketika di konfirmasi lagi, Kamis (15/11/2018) malam.

Menurutnya empat hari setelah Ayahnya di tahan dalam Lapas, dan di desak keluarga barulah Ibu Martuli Intan mentransfer uang di maksud.

Transfer juga kan tidak semua, transfer pertama Rp. 10.000.000, ada buktinya itu print out rekening, awal November, mau masuk 3 bulan baru dia transfer lagi Rp. 5.600.000, itu pun setelah kami demo ke kantor Badan POM”, kata Fatma membantah keterangan Kepala Badan POM yang menuding staffnya telah di fitnah.

Menurut Fatma, saat Ayahnya memenuhi panggilan kedua lewat telepon tersebut memang sengaja membawa uang sebesar Rp. 15.600.000 sesuai dengan petunjuk dan permintaan Ibu Martuli Intan.

“kami sudah anggap Ibu Intan itu seperti keluarga, kalau ke Arso 3 itu ke kios mau ambil barang apa saja tidak pernah kami suruh bayar, selama ini kan komunikasi terus dengan dia, makanya kita percaya penuh dengan dia, Ayah turun kantongi uang segitu kan sesuai permintaan Ibu Intan yang sudah meyakinkan kita bahwa tidak akan ada penahanan”, kata anak perempuan H. Subarsa itu lagi.

Menurutnya penyerahan dana sebesar Rp. 15.000.000 dari Ayahnya ke Ibu Intan yang katanya di titipkan itu lebih awal, setelah beberapa hari Ayahnya di tahan di Lapas barulah pihak keluarga mengajukan penangguhan penahanan.

“Pak wartawan bisa simpulkan sendiri, kami ajukan penangguhan penahanan tertulis itu beberapa hari setelah Ayah di dalam Lapas, kita tahunya Ayah dalam Lapas kan dari orang, bukan dari Ibu Intan, jadi bagaimana mungkin kami ajukan penangguhan penahanan dan uang yang Ibu Intan minta itu sebagai jaminannya, karena penyerahan uang itu kan Ayah belum di tahan, jadi pak wartawan bisa simpulkan”, kata Fatma kesal.

Sidang yang di jalani H. Subarsa, Rabu (13/11/2018) di Pengadilan Negeri masih tahap pemeriksaan saksi – saksi, dimana H. Subarso terlihat duduk di kursi pesakitan dalam kondisi lemas, karena selama hampir 3 bulan dalam Lapas Abepura ia merasa kondisi badannya ngedrop.

“Pak Haji Subarso mulai sakit – sakitan, tadi tangannya gemetaran kayak stroke itu, kami sudah ajukan penangguhan penahanan ke Hakim, karena saat ini statusnya tahanan Hakim, tapi belum ada jawaban, kami semua siap menjadi jaminannya”, kata seorang pedagang yang di setujui beberapa pedagang lainnya yang ikut menghadiri sidang pemeriksaan kemarin.

Bahkan usai sidang, para pedagang dan warga Keerom yang memberikan support kepada H. Subarso selama persidangan memburu Hakim Ketua hingga ke ruangan kerjanya dan mendesak agar H. Subarso bisa dilakukan penahanan kota agar bisa berobat, tapi belum mendapat jawaban hingga berita ini di tayangkan.

“Ayah di tahan per 3 September, sudah mau 3 bulan, saat ini mulai sakit – sakitan, keringat dingin, macam gejala stroke mungkin tertekan dan depresi, keluarga dan asosiasi pedagang sudah lakukan penangguhan secara tertulis tapi belum di jawab oleh Hakim”, kata salah satu anak lelaki H. Subarso dengan mata berkaca – kaca. (TIFAOnline)

Tinggalkan Balasan