HEADLINEHUKUM & HAM

7 Bulan Wajib Lapor, Akhirnya Djuli Mambaya Ditahan !

7 bulan wajib lapor, akhirnya Djuli Mambaya ditahan !, (kiri) Djuli Mambaya, ST, (kanan) Sefnath Masnifith, kuasa hukumnya. (Foto : ist/ TIFAOnline)7 bulan wajib lapor, akhirnya Djuli Mambaya ditahan !, (kiri) Djuli Mambaya, ST, (kanan) Sefnath Masnifith, kuasa hukumnya. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Mei 2018, dan kemudian di berhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kadinas PUPR Provinsi Papua akhir Agustus 2018 lalu, akhirnya Djuli Mambaya Senin (19/11/2018) kemarin resmi menjadi salah satu penghuni rumah tahanan (rutan) Polda Papua, setelah sebelumnya di kabarkan sempat menjalani masa tahanan kota setelah tidak menjabat Kadinas PUPR Provinsi Papua.

“Kemarin saya di telepon dari Jayapura, betul klien kami sudah di tahan Tim Penyidik Direskrimsus Polda Papua”, kata Sefnath Masnifith, Kuasa Hukum Djuli Mambaya saat di konfirmasi TIFAOnline melalui saluran telepon, Selasa (20/11/2018) malam.

Terkait dengan penahanan tersebut, Zeefnat yang mengaku masih di luar Papua mengatakan menghormati langkah yang telah diambil tim Penyidik Polda Papua, hanya saja, menurutnya penahanan itu terkesan dadakan apalagi penahanan dilakukan untuk tiga kliennya sekaligus dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan terminal di Nabire  Tahun 2016 silam tersebut.

“Hal yang sangat mengejutkan kami, ketiga klien kami ditahan” kata Sefnath Masnifit lagi.

Menurunya, Tim Kuasa Hukum tidak memahami dasar penahanan yang dilakukan penyidik Reskrim Polda Papua, sebab kliennya sangat kooperatif bahkan telah menyatakan tidak akan melarikan diri apalagi menghilangkan barang bukti.

Bahkan, sejak Mei 2018 lalu hingga saat ini, kliennya juga rutin wajib lapor sebagaimana permintaan Polda Papua setiap 2 kali dalam seminggu.

“sejak Mei 7 bulan sebelum penahanan klien kami diberlakukan wajib seminggu 2 kali, Senin dan Jumat, setiap pemeriksaan terhadap klien kami koperatif dan tidak berbelit-belit, dalam setiap pemeriksaan penyidik bahkan klien kami sudah menyatakan kepada penyidik tidak akan hilangkan barang bukti maupun melarikam diri”, kata Zefnath menyayangkan penahanan tersebut.

Dari alasan-alasan tersebut diatas, kata  Zeefnat sudah menunjukkan bahwa selama tahapan penyidikan,  kliennya  menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“tapi ini juga yang membuat kami heran, bahwa penyidik ambil sikap untuk lakukan penahanan, padahal di lain sisi kami taati semua aturan yang diberikan oleh penyedik,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya Tim Kuasa Hukum tetap menghormati proses yang telah berjalan, sehingga Kuasa Hukum berharap agar penyidik juga dapat lebih proaktif dan sesegara mungkin mempercepat pemberkasan kasus tersebut ke Kejaksaan.

“Agar ada kepastian hukum, diharapkan dipercepat dan ada target jangka waktu P21 agar ada kepastian hukum, sebab ini berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), kalau sudah di tahan pasti sudah ada kemajuan berkas perkarannya”, kata Zefnath Masnifith.

Kuasa Hukum juga minta kepada Polda Papua untuk memberikan keadilan, sebab hingga kasus ini berjalan, kliennya masih bingung soal kerugian negara tersebut lantaran adanya 2 rekomendasi dari BPK dan BPKP.

Dimana hasil temuan BPK sudah ditindak lanjuti dengan mengembalian kerugian negara sebesar 169 Juta, sementara temuan BPKP dengan angka 1,7 miliar.

“yang jadi pertanyaan apakah temuan BPKP  itu bisa menggugurkan hasil temuan BPK tahun 2017 ?,” katanya.

Pihak Kuasa Hukum juga, menurut Zeefnat akan mengambil langkah untuk pengajuan penangguhan tahanan.

“Kami harap ada koordinasi yang baik dengan Polda, dan diharapkan permohonan penangguhan penahanan di kabulkan,” kata Sefnat lagi.

Terkait penahanan terhadap tersangka Djuli Mambaya dan 2 orang tersangka lainnya, Direskrimsus Polda Papua, Kombes (Pol) Edi Swasono yang dikonfirmasi TIFA Online, Selasa, (20/11/2018) malam belum mau memberikan penjelasan.

“Besok saja, nanti di release !”, kata Kombes (Pol) Edi Swasono ogah memberikan penjelasan kepada TIFA Online, Selasa (20/11/2018) malam.

Dari keterangan kuasa hukum bahwasanya status Djuli Mambaya sebenarnya sudah menjadi tahanan kota selama 7 bulan, artinya sejak Mei 2018, atau sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Mei 2018 tersebut statusnya adalah tahanan kota.

Namun sejak di tetapkan tersangka oleh Polda Papua, TIFA Online yang beberapa kali dan berulang kali mempertanyakan kapan di lakukan penahanan terhadap tersangka baik tahanan kota maupun tahanan badan, pihak Polda Papua terkesan menutupi, dan enggan membuka informasi tersebut ke publik, bahkan ketika itu Djuli Mambaya masih bebas beraktifitas pulang pergi Jayapura – Toraja dengan sejumlah agenda yang berbau politik praktis dengan membentuk Tim Relawan Jokowi.

Bahkan informasi yang beredar di masyarakat, penahanan kota terhadap Djuli Mambaya baru di kenakan setelah yang bersangkutan di non aktifkan dari jabatan Kadinas PUPR per akhir Agustus 2018 lalu. (Titie Adam/ R1)

Tinggalkan Balasan