HEADLINEHUKUM & HAM

Ditahan, Djuli Mambaya Stress, Masuk Rumah Sakit, Ini Modus dan Peran Para Tersangka !

Ditahan, Djuli Mambaya stress, masuk Rumah Sakit, ini modus dan peran para tersangka !, tampak 3 orang tersangka lainnya yang sudah di jebloskan ke Rutan Polda Papua, sisa 1 orang tersangkan yang masih pembantaran. (Foto : Humas Polda Papua)Ditahan, Djuli Mambaya stress, masuk Rumah Sakit, ini modus dan peran para tersangka !, tampak 3 orang tersangka lainnya yang sudah di jebloskan ke Rutan Polda Papua, sisa 1 orang tersangkan yang masih pembantaran. (Foto : Humas Polda Papua)

TIFAOnline, JAYAPURA— Salah satu tersangka dari empat orang tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung Terminal Penumpang Type B Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 yang di duga merugikan negara sebesar Rp. Rp. 1.745.694.560 mendadak sakit sehingga harus dilakukan pembantaran atau penahanan yang dilakukan kepada seorang tersangka yang sakit dan harus di rawat inap di Rumah Sakit.

“berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Kepala Klinik Polda Papua, Ipda Sulistiono diperoleh hasil tensi dan kadar gula darahnya tinggi akibat stress, sehingga saat ini tengah menjalani perawatan di RS Bhayangkara Kotaraja”, kata Kombes (Pol) Drs. Ahmad Musthofa Kamal, Kabidhumas Polda Papua dalam releasenya, Selasa (20/11/2018) malam.

Kabidhumas dalam releasenya mengatakan bahwa penyidik sudah memenuhi P19 dari Kejaksaan dan sudah mengirimkan kembali berkas perkara kepada Kejati Papua dan tinggal menunggu P21 dari Kejati Papua.

“Untuk 3 tersangka dengan inisial YYY, SR, dan JAS sudah di lakukan penangkapan dan penahanan di Rutan Mapolda Papua sejak Senin 919/11/2018) kemarin, sedangkan 1 orang atas nama DM dilakukan pembantaran karena kondisinya sakit dan harus rawat inap”, kata Kabidhumas Polda Papua.

Dalam release yang diterima TIFA Online, Selasa (20/11/2018) pukul 11.00 WIT disebutkan telah dilakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 oleh Dit Reskrimsus Polda Papua pada Senin (19/11/2018).

Penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/23/I/SPKT/Polda Papua tanggal 18 Januari 2018 Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/06/I/2018 Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2018.

“kasus tersebut bermula pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Provinsi Papua mengadakan pembangunan Terminal Penumpang Type B yang anggarannya bersumber dari Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire sebesar Rp. 8,2 miliar, rinciannya Rp 8 miliar untuk pelaksanaan kegiatan dan Rp 200 juta untuk pengawasan”, kata Kabidhumas Polda Papua.

Yang menjadi penyedia jasa untuk proyek tersebut adalah PT. Bina Karya Junior (PT. BKJ) sesuai Kontrak Nomor : 050/2056/PHB-2016 tanggal 27 Agustus 2016 dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.556.917.000.

Konsultan Pengawas adalah CV. Triaxial (CV. Tx) dengan Kontrak Nomor : 0502415/PHB tanggal 27 September 2018 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.166.100.000.

“jadi pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh penyedia jasa adalah pekerjaan devisi ulang (mobilisasi), devisi struktur (Beton K350, baja tulangan U24) dan pekerjaan pagar tembok dan BRC (tembok bata tela, ring balk beton bertulang, pasang tiang pagar dan pagar BRC)”, kaya Kombes (Pol) Ahmad Musthafa Kamal.

Pada 4 Oktober 2016, PT. BKJ meminta agar dilakukan Contract Change Order (CCO) atau biasa juga di sebut Adendum  atau Amandemen Kontrak dengan alasan bahwa luas gambar perencanaan tidak sesuai dengan luas lokasi sehingga terjadi perubahan volume dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) apabila dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana, sehingga hal tersebut yang mendasari dilakukannya perhitungan ulang.

“proyek tersebut di lakukan dua kali pembayaran, pada 20 Oktober 2016 dilakukan uang muka sebesar 20% atau Rp. 1.511.383.400, dan pada 30 Desember 2016 dilakukan pembayaran lunas 100% senilai Rp. 6.045.533.600”, kata Kabidhumas Polda Papua lagi dalam releasenya.

Sesuai hasil penyidikan Polda Papua, sedikitnya ada 4 praktek dugaan penyimpangan yang bertentangan dengan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010.

(1) dengan diadakannya CCO di duga mengakibatkan perencanaan yang dilaksanakan sebagai dasar pembuatan HPS tidak sesuai dengan seharusnya;

(2) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% ternyata hasil uji kuat tekan beton pada UPTD yang dilakukan oleh LPJK dan BPKP tidak mencapai K-350, sedangkan yang dijadikan dasar penagihan pembayaran 100 % oleh PT. BKJ adalah hasil uji kuat tekan beton yang diduga direkayasa hasilnya.

(3) Mekanisme pembayaran yang tertuang dalam syarat khusus kontrak pembayaran dilaksanakan sebanyak 3 kali, namun pelaksanannya hanya dilakukan sebanyak 2 kali saja;

(4) Adapun berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.745.694.560, atas pembayaran 100% untuk kekurangan mutu atau kualitas beton K350 dan pembelanjaan baja tulangan U 24 tidak sesuai RAB.

“Keempat tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara”, kata Kombes (Pol) Ahmad Musthofa Kamal.

Sedangkan peran masing – masing tersangka, untuk Djuli Mambaya, ST selaku Pengguna Anggaran (Kadinas-Red), tidak pernah melakukan pengecekan pekerjaan secara langsung, hanya memerintahkan stafnya secara lisan untuk mengecek pekerjaan namun pada pelaksanaannya staf tersebut jarang melaksanakan tugas saat penyedia jasa melaksanakan pekerjaan pengecoran beton K350 tersebut.

“Dan atas sepersetujuan Djuli Mambaya maka dilakukan pencairan 20 % dan 100 % yang menyebabkan pengeluaran keuangan negara dan menyebabkan dugaan terjadinya kerugian negara”, kata Kabidhumas Polda Papua lagi.

Sedangkan untuk peran tersangka YYY, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah melasanakan pengawasan pekerjaan, seharusnya selaku PPTK tersangka harus ada di lokasi untuk mengawasi proses pekerjaan dan memastikan kualitas beton K350, dan menandatangani berita acara selesainya pekerjaan tanpa melaksanakan tugasnya;

Peran tersangka lainnya, SR selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan pada pekerjaan pembangunan Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire TA. 2016.

Sedangkan JAS selaku Pelaksana pekerjaan diduga membuat sampel uji kuat tekan beton K350 terhadap 24 kubus beton agar seolah-olah sama sesuai dengan yang ada pada job mix design yang dikeluarkan UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

“Tindakan kepolisian yang dilakukan yakni melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan pembantaran”, kata Kombes (Pol) Drs. Ahmad Musthafa Kamal. (Titie Adam/ R1)

Tinggalkan Balasan