HEADLINEOPINI

Marginalisasi OAP dan Kaum Muda (Sebuah Refleksi 17 Tahun Otsus Papua)

"Jakarta harus tahu bahwa kulit hitam dan rambut keriting tidak akan menyakiti mereka".

Oleh    : Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN)

Persoalan marginalisasi Orang Asli Papua (OAP) hampir menjadi isu utama yang kini sedang mengemuka.

Ditambah dengan globalisasi yang merasuki seluruh sendi kehidupan, menjadikan isu marginalisasi OAP laksana benang kusut dan “talingkar”.

Karena itu identifikasi akar persoalan, menjadi hal yang mendasar untuk dilakukan. Sebab tanpa identifikasi akar persoalan, solusi yang tepat sulit diperoleh. Bahkan, bisa memunculkan persoalan baru.

Menurut hemat saya, ada dua faktor yang menyebabkan OAP menjadi termarginalkan di atas tanah leluhurnya sendiri, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam) adalah menyangkut kesiapan SDM dari OAP sendiri dan hal-hal yang sifatnya karakter seperti ketekukan, keuletan, kejujuran, kedisiplinan dan lain-lain.

Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar) adalah menyangkut kebijakan pemerintah terhadap OAP di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain bidang hidup.

Tugas dan tanggung jawab orang muda adalah mendorong forum-forum serta diskusi-diskusi yang terbuka dan meluas untuk membahas akar persoalan marginalisasi OAP secara tuntas serta melalui jalan-jalan mana saja solusi yang telah didiskusikan dapat dikerjakan.

Jika hal ini dilakukan secara terus menerus dan terpadu serta melibatkan stakeholders yang kompeten di bidangnya, akan muncul sebuah optimisme baru yakni OAP dapat benar-benar menjadi tuan di atas negerinya sendiri.

Marginalisasi OAP tidak boleh kita percayakan di atas pundak kelompok yang selama ini hanya menjadikannya sebagai lips service semata. Tanggung jawab ini memiliki dampak yang maha berat jika tidak dikerjakan segera, yakni akan menambah rumitnya persoalan.

Karena itu, kita tidak boleh main-main dengan persoalan marginalisasi OAP. Jangan sampai di 100 atau 500 tahun ke depan orang Papua hanya tinggal di dalam buku sejarah karena punah akibat marginal di atas tanahnya sendiri.

Permintaan untuk membatasi kaum migran masuk ke Papua bukanlah permintaan yang rasis atau makar. Itu sebuah permintaan supaya marginalisasi OAP dapat kita atasi dan dengan demikian kita berharap OAP bisa menjadi lebih kuat.

Pemerintah Jakarta tidak boleh menggeneralisir setiap upaya penguatan OAP sebagai makar. Ini adalah kekeliruan berpikir bahkan secara moral sikap Jakarta ini bermasalah.

Otsus hadir sebagai sebuah kesadaran dan upaya bersama (Jakarta dan Papua) bahwa OAP sedang termarginalisasi. Jadi sebenarnya permintaan penghentian kaum migran adalah bagian dari semangat Otsus.

Penghentian masuknya migran ke Papua juga kan ada batasnya, misalnya 5 atau 10 tahun sehingga setelah situasi OAP lebih kuat, kebijakan ini bisa ditinjau kembali.

“Jakarta harus tahu bahwa kulit hitam dan rambut keriting tidak akan menyakiti mereka”.

Tapi pemerintah daerah juga harus berjuang dengan sungguh-sungguh supaya OAP bisa kuat secara internal (punya kemampuan) untuk menghadapi globalisasi.

Etnosentrisme (ego kedaerahan di Papua) juga menjadi tantangan yang tidak boleh dianggap sepele oleh kita. Masing-masing kelompok daerah hanya menolong orang dari daerah yang sama.

Persoalan ini berimplikasi pada meningkatnya kolusi dan nepotisme. Problem ini ada walau tidak terlampau besar.

OAP menjadi tuan di negeri sendiri artinya tidak hanya Jakarta yang memuliakan OAP,  tetapi OAP juga harus saling memuliakan tanpa melihat asal daerah, wilayah adat, asal partai politik, asal dedominasi gereja bahkan asal rezim politik.

Jadi beberapa pertanyaan yang bisa menjadi refleksi Otsus di 17 tahunnya adalah, Pertama, apakah sesama OAP sudah saling memuliakan?

Kedua, bagaimana nasib Otsus di tahun 2021? Jika kita ingin Otsus berlanjut, apa formulasi yang bisa membuat OAP lebih baik?

Ketiga, siapa yang bertanggungjawab atas Otsus? Kita semua. Jakarta, pemerintah daerah, dan orang muda.‎ *(Penulis adalah Tokoh Pemuda Papua, lulusan Universitas Pertahanan Indonesia, Calon DPD RI Dapil Papua)

Tinggalkan Balasan