HEADLINETANAH PAPUA

Besok, Gubernur Enembe Dipanggil Presiden Untuk Bahas Divestasi Saham PT. FI Dengan Inalum

Besok, Gubernur Enembe dipanggil Presiden untuk bahas divestasi saham PT. FI dengan Inalum, tampak Gubernur Papua Lukas Enembe saat membuka Konferensi Umum GIDI di Bokondini, Selasa (27/11/2018) (Foto : Ist/ TIFAOnline)Besok, Gubernur Enembe dipanggil Presiden untuk bahas divestasi saham PT. FI dengan Inalum, tampak Gubernur Papua Lukas Enembe saat membuka Konferensi Umum GIDI di Bokondini, Selasa (27/11/2018) (Foto : Ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Pasca aksi walkout Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menolak proposal yang diajukan PT. Inalum dalam pertemuan bersama PT.Inalum, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum di Mimika, Kamis (23/11/2018) lalu.

Direncanakan, Kamis (29/11/2018) besok direncanakan Gubernur Papua, Lukas Enembe akan merapat ke Jakarta untuk memenuhi undangan Presiden RI, Joko Widodo guna melakukan pertemuan intens bersama PT. Inalum untuk membahas skema divestasi saham PT. Freeport Indonesia.

“ini undangan mendadak dari Presiden, saya baru terima Selasa malam. Ini rapat terbatas pertama dengan Presiden menyangkut divestasi saham Freeport”, kata Gubernur Papua, Lukas Enembe yang mengaku akan didampingi Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dalam pertemuan terbatas dengan Presiden RI, Kamis (29/11/2018) esok.

Kepada sejumlah wartawan, Selasa (27/11/2018) di sela – sela kegiatan pembukaan Konferensi Umum GIDI Ke-XIX di Bokondini, Membaramo Tengah, Gubernur Papua mengaku kunjungannya ke Jakarta dalam rangka pertemuan untuk membahas divestasi saham PT.Freeport Indonesia (PTFI), yang diagendakan pada Kamis (29/11/2018).

Menurut Lukas Enembe, pertemuan terbatas tersebut, di rencanakan juga menghadirkan
PT Inalum (Persero), yang nantinya juga akan mempresentasikan soal divestasi saham.

Gubernur mennambahkan bahwa nantinya Pemprov Papua dan Pemda Mimika akan mempresentasikan dan juga memberi masukan soal divestasi saham tersebut kepada Presiden, sehingga Presiden Jokowi dapat memutuskan yang terbaik untuk orang Papua.

“Kita tidak boleh lagi ditipu, apalagi oleh Freeport yang sudah bertahun tahun mengeruk kekayaan dari perut bumi Papua, tidak boleh kalau kami hanya mau dipermainkan seperti ini. Kami akan tolak, kami tidak mau terlibat karena kita belum bicara masalah hak – hak orang Papua di daerah penambangan. Ini persoalan besar jangan kita ditipu lagi denga cara – cara tidak bagus”, kata Lukas Enembe kepada sejumlah awak media di Bokondini, Selasa (27/11/2018).

Sebelumnya Gubenur Papua dua periode ini sempat berang usai melakukan pertemuan dengan PT.Inalum selaku BUMN yang ditugaskan negara untuk membeli saham Freeport, Kamis pekan lalu.

Kepada pers di Mimika, Gubernur mengaku PT.Inalum telah melanggar kesepakatan terkait pembentukan BUMD.

Dalam pertemuan bersama PT.Inalum dan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, di Mimika, Kamis (23/11/2018), Gubernur secara tegas menolak proposal yang diajukan PT.Inalum.

Sebab proposal terkait pembentukan BUMD yang terlah disepakati ternyata diubah sepihak oleh Inalum dengan menyodorkan perusahaan lain yakni PT.Indocopper Investama (PTII).

Bahkan Gubernur yang didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerwa, SH dan SKPD terkait, melakukan aksi ‘walkout’ sebagai bentuk protes terhadap PT.Inalum.

“Jadi, kesepekatan sebelumnya disepakati antara Menteri Keuangan kalau mau buat perusahaan Badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahan baru maka harus dibahas dan disepakati bersama, bahkan Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut di rubah dan ganti dengan tiba-tiba, dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” kesalnya.

Padahal, lanjut Gubernur,  perusahan PT. Indocopper Investama  itu sebelumnya milik Aburizal Bakri, yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.

“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” kata Gubernur. (Titie Adam/R1)

Tinggalkan Balasan