HEADLINEOPINIPERISTIWA

Surat Terbuka Untuk Kapolda Papua Dari Pedagang Yang Merasa di Kriminalisasi Karena Barang Daluwarsa

Surat terbuka untuk Kapolda Papua dari pedagang yang merasa di kriminalisasi karena barang daluwarsa, tampak tersangka Waryanti yang terbaring lemas di kamarnya di temani keluarga. (Foto : ist/ TIFAOnline)Surat terbuka untuk Kapolda Papua dari pedagang yang merasa di kriminalisasi karena barang daluwarsa, tampak tersangka Waryanti yang terbaring lemas di kamarnya di temani keluarga. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, KEEROM— Salam Sejahtera untuk Pak Kapolda yang terhormat, Irjen (Pol) Martuani Sormin, nama saya Waryanti, tinggal di Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, pendidikan saya hanya tamatan SD dan buta masalah hukum.

Setahun belakangan ini saya dan beberapa pedagang kecil lainnya merasa telah diperlakukan tidak adil oleh oknum – oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Badan Pengawasan Obat & Makanan (BPOM) Provinsi Papua yang berada di bawah kendali dan koordinasi anak buah Bapak Kapolda di Korwas Polda Papua.

Sejak kemarin sore satu peleton anggota Polres Keerom datang dan mengepung rumah saya yang juga menyatu dengan toko saya di Kampung Naramben, Distrik Skanto Kabupaten Keerom, membuat kepanikan warga di Kampung Naramben, seperti hendak ada penangkapan teroris atau penjahat berbahaya.

Tujuan mereka adalah untuk menangkap saya, dengan membawa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/67/XI/2018/ Reskrim, atas permintaan dari penyidik BPOM Papua untuk membawa dan menangkap saya sebagai tersangka tindak pidana kesehatan dengan tuduhan saya telah melanggar Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dimana saya di tuduh telah memperdagangkan sediaan farmasi berupa kosmetik dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, padahal pelanggaran (bukan kejahatan) yang saya lakukan hanyalah lalai memajang barang – barang dari produsen yang sudah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 180 Tahun 1985, yang sanksinya semestinya minimal penyitaan dan pemusnahan, serta pembinaan dan  maksimal dikenakan pasal tindak pidana ringan (Tipiring), sebagaimana kasus – kasus serupa yang pernah di putus oleh Pengadilan.

Status saya sebagai tersangka telah ditetapkan oleh penyidik BPOM yang di bawah kendali dan koordinasi Korwas Polda Papua sejak saya menerima Surat Panggilan Nomor : PGL/04/IX/2017/BBPOM.JPR, per 20 September 2017.

Setahun lebih ini saya mengalami ketakutan dan tekanan psikis setiap hari membuat kondisi saya sering sakit – sakitan karena kepikiran kasus saya yang sudah setahun ini tidak jelas, karena saya merasa diperlakukan tidak adil dan semena – mena oleh aparat penegak hukum dari awal sampai dengan proses penangkapan hari ini.

Proses penangkapan yang hendak dilakukan terhadap saya kemarin, Selasa (27/11/2018) mendapat tentangan dari warga dan juga keluarga saya, walau aparat Polres Keerom sempat melakukan upaya paksa dengan mendobrak pintu kamar tidur saya dan juga kamar mandi saya, sehingga terjadi kerusakan, padahal saya dalam keadaan tidak berbusana di dalam kamar mandi, dan dilakukan upaya paksa untuk tetap membawa saya.

Perlakuan tersebut membuat kondisi psikis dan fisik saya ngedrop sehingga menurut keluarga saya pingsan semalam, Selasa (27/11/2018), hingga akhirnya pihak kepolisian membatalkan proses penangkapan.

Hari ini, saat surat terbuka saya ini di buatkan oleh keluarga agar di ketahui Bapak Kapolda, anggota kepolisian tengah berada di rumah saya untuk kembali melakukan upaya paksa menangkap saya lagi.

Sebagai warga negara yang baik, saya bukan tidak patuh atau tidak mau di tangkap, namun sejak awal saya melihat proses penetapan saya sebagai tersangka ini sarat dengan berbagai kepentingan, bahkan nampaknya ada upaya kriminalisasi terhadap saya dengan penerapan pasal yang keliru dan terkesan di paksakan oleh penyidik BPOM Papua yang dibawah kendali dan koordinasi Korwas Polda Papua.

Dan kondisi tersebut bukan hanya di alami oleh saya saja, ada beberapa pedagang yang selama ini juga merasa diperlakukan tidak adil bahkan patut di duga ada dugaan terjadi permintaan sejumlah uang dengan cara menakut – nakuti kami para warga pedagang kecil yang tidak paham hukum dengan ‘pasal karet” UU Perlindungan Konsumen tersebut.

Saya dan pedagang lainnya ini, kami bukanlah kriminal, penjahat teroris atau narkoba, kami hanya warga kecil yang mencari sesuap nasi dengan cara berdagang dan tidak ada sedikitpun niatan kami untuk menjual barang – barang rusak. cacat, dan lain – lain yang di persangkakan, dan kami tidak pernah berniat sedikitpun merugikan konsumen, buktinya selama bertahun – tahun kami berusaha di Kampung Naramben tidak pernah sekalipun ada warga yang complain dan mengaku kami rugikan setelah berbelanja di toko kami.

Sehingga kami merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi sehingga di paksakan harus di tahan dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda 2 miliar, sehingga kami merasa ini tidak adil dan tidak manusiawi, karena pasal – pasal yang di kenakan kepada kami tidak tepat bila merujuk pada kasus – kasus serupa yang pernah di tangani dan di vonis oleh Pengadilan sebelumnya baik di Papua maupun pengadilan lainnya di Indonesia.

Perlu saya sampaikan kronologis proses penangkapan terhadap saya hari ini bermula ketika saya sebagai pemilik toko Azzahra di Kampung Naramben, pada 6 September 2017, setahun lalu, sekitar pukul 11.20 WIT kedatangan tamu yang mengaku berasal dari BPOM Papua, anggota Polres Keerom dan Dinas Kesehatan Keerom.

Mereka datang ke toko dan masuk tanpa memperlihatkan surat tugas terlebih dahulu, lalu memeriksa barang – barang daluarsa di toko saya dan kemudian menyita sejumlah barang, dan saya tidak pernah tahu pasti barang yang di sita dari toko saya benar – benar daluwarsa atau tidak karena mereka main ambil saja.

Dan ketika itu saya di suruh tanda tangan Berita Acara pemeriksaan bukan berita acara penyitaan, anehnya di sebutkan dalam surat tersebut di tanda tangani per 6 Agustus 2017, padahal peristiwa pemeriksaan dan penyitaan dilakukan pada 6 September 2018.

Karena saya orang buta hukum, dan dalam suasana ketakutan dan panik ketika itu saya tanda tangani saja selembar kertas yang berkop Berita Acara tersebut, tanpa pernah di lakukan perhitungan atau pemeriksaan di depan saya barang – barang apa saja yang di sita dan disebutkan daluwarsa tersebut.

Adapun nama petugas yang datang dari BPOM Papua adalah : (1) Tumpak Situmeang, SH, (2). Oktavia Irja Paundanan, S.Si.,Apt, (3). Jony S Siberi,  dari Dinas Kesehatan Keerom adalah Nirwan, sedangkan dari Polres Keerom adalah Endar Eko P.

Setelah kejadian tersebut, saya dapat Surat Panggilan tertanggal 20 September 2017 dipanggil untuk menghadap kepada Christian Victor Burdam,S.Si, Apt (penyidik BPOM) guna didengar keterangan sebagai tersangka.

Saya koordinasi dengan penyidik bahwa saya tidak dapat menghadiri panggilannya, karena saya masih merawat suami saat itu sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Marthen Indey Jayapura.

Namun pada hari Jumat, 22 September 2017 pukul 21.30 WIT, Bapak Christian Victor Burdam,S.Si, Apt bersama anggota polisi dari Polda (Bpk.Taufiq) mendatangi saya ke Rumah Sakit Marthen Indey dan mendesak saya untuk dimintai keterangan pada malam itu juga di rumah sakit tempat saya menjaga suami yang lagi sakit.

Tapi ketika itu suami saya menolak dengan alasan rumah sakit bukan tempatnya untuk penyidikan.

Kemudian tanggal 23 September 2017 bertempat di teras salah satu rumah warga di sekitar Rumah Sakit Marthen Indey yang kebetulan berdekatan dengan kantor BPOM lama, sekitar pukul 10.00 WIT– 14.00 WIT saya dimintai keterangan.

Sebagai orang awam dan buta hukum saya tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa pembicaraan kami di teras rumah salah satu warga itu adalah proses BAP, saya merasa sekedar mengobrol biasa, saya kaget begitu di sodori dan di suruh tanda tangani beberapa lembar kertas yang belakangan baru saya tahu adalah BAP saya sebagai tersangka.

Tapi bahasa kata dan kalimat yang tertuang didalam BAP sebagian besar berasal dari rekayasa penyidik karena saya tidak tau tentang hukum dan merasa takut terhadap penyidik dari BPOM, jadi saya mengiyakan saja.

Pada tanggal 22 Januari 2018 saya dipanggil oleh penyidik BPOM untuk menghadap pada tanggal 26 Januari 2018 pada pukul 09.00 bertempat di Polres Keerom untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Ketika itu saya ketakutan karena takut di penjara sehingga kondisi saya kembali ngedrop dan sakit, apalagi dengar cerita kasus teman lainnya yang katanya awalnya di panggil, tahunya langsung di jebloskan ke Lapas Abepura, padahal menurut beberapa informasi dari pihak lain semestinya saya tidak diperlakukan begini, harus di tahan dalam Lapas dan di ancam 5 tahun karena hanya kedapatan memajang barang – barang dari produsen yang sudah lewat tanggal (daluwarsa).

Karena dalam kasus – kasus serupa yang saya alami, yang sudah di vonis di pengadilan maupun yang masih di tangani oleh pengadilan mereka di jerat dengan tindak pidana ringan sesuai Permenkes Nomor 180 Tahun 1985, tapi mengapa kok kasus saya dan beberapa teman 3 tahun belakangan ini di jerat dengan pasal Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Tanggal 11 April 2018 saya diberi Surat Panggilan kembali oleh kepala BPOM Papua untuk menghadap kepada Christian Victor Burdam,S.Si Apt pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 di ruang seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua, karena saya merasa takut sehingga saya tidak hadir, mereka akan membawa paksa saya untuk diserahkan ke Jaksa.

Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 saya didatangi petugas BPOM Papua yang didampingi oleh Kompol Harahap bersama 2 orang Polwan dan 2 orang anggota polisi mau menjemput paksa, sekali lagi saya tidak mau karena saya merasa sejak awal proses penetapan saya sebagai tersangka ada yang pasal yang diterapkan pada saya salah.

Kemudian Kompol Harahap, dkk marah pada saya bahwa akan menunggui sampai dapat membawa saya bahkan mereka mengancam jika tidak bisa membawa hari ini akan datang kembali dengan menambah anggota dengan jumlah yang banyak.

Ternyata benar beberapa saat kemudian datang polisi dari Polres Keerom dengan pakaian seragam lengkap bersenjata laras panjang, sehingga membuat kami ketakutan dan membuat kondisi saya kembali ngedrop.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 sekitar pukul 14.00 WIT ada rombongan datang yang mengaku dari Polda dipimpin oleh Bapak Wahda, tujuan akan menjemput paksa saya untuk dijadikan sebagai saksi karena menghalangi penyidikan.

Membuat saya semakin bingung, saya punya salah ini apa sebenarnya, karena sebelum – sebelumnya saya katanya tersangka karena menjual barang cacat, rusak, dan lain – lain, tapi mengapa saat ini mau di tangkap lagi oleh tim polisi yang berbeda dengan dakwaan tersangka menghalangi penyidikan.

Ada apa gerangan, hanya masalah makanan daluarsa/ expire saya dikejar-kejar seperti pengedar narkoba atau penjual minuman keras bahkan seperti teroris.

Saat itu Pak Wahda dkk kami anggap arogan karena mereka memaksa membawa padahal saya sedang sakit, karena tidak percaya pak Wahda dkk memanggil Dokter untuk memeriksa saya dan saya diperiksa.

Kemudian sekitar pukul 18.30 WIT Dokter menyampaikan hasil pemeriksaan dan hasilnya positif sakit, pada saat kami sedang diskusi tentang hasil pemeriksaan dokter tiba-tiba Pak Harahap datang masuk ke ruangan dan akan membawa paksa saya, pada saat itu juga suami saya akan menjelaskan bahwa saya sedang sakit yang baru saja diperiksa oleh Dokter namun justru suami saya  malah ditarik oleh pak Harahap tidak tau apa maksudnya, dengan spontanitas suami saya berteriak minta perlindungan dan pertolongan warga, kemudian pak Harahap melepaskannya.

Oleh sebab itu saya mohon kepada Bapak Kapolda Papua kiranya dapat  melindungi dan mengayomi warga yang buta hukum dan awam, orang kecil seperti kami ini, karena kami merasa terancam ketakutan di dalam rumah kami sendiri, layaknya kami ini teroris atau penjahat berbahaya.

Pada dasarnya kami bukan melawan untuk di proses hukum, tapi kami melihat ada sejumlah kejanggalan dan ketidak adilan dalam proses penetapan kami sebagai tersangka, makanya kami sebagai orang awam merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang – wenang oleh oknum – oknum yang merasa punya kekuasaan dan kewenangan.

Adapun beberapa kejanggalan yang perlu kami sampaikan disini diantaranya :

  1. Berdasarkan Surat Panggilan No. PGL/04/IX/2017/BPOM JPR dari BPOM Jayapura menurut kami tidak sah, dimana yang bertandatangan sebagai Kepala BPOM adalah Crhistian Victor Burdam,S.Si.,Apt, sedangkan sepengetahuan kami bukan yang bersangkutan.
  2. Proses pemeriksaan terhadap kami sebagai tersangka oleh penyidik BPOM Papua yang dibawah kendali dan koordinasi Korwas Polda Papua di luar kelaziman dan tidak sesuai sebagaimana diatur dalam KUHAP, mulai dari tempat penyidikan yang tidak semestinya dan tidak sesuai yang disebutkan dalam Surat Panggilan, saya juga tidak pernah di beritahu hak – hak saya sebagai tersangka padahal sanksi hukuman yang di ancamkan ke saya adalah 5 tahun dan denda 2 miliar, bahkan BAP yang kemudian hari saya baca terkesan ada upaya penggiringan saya mengakui kesalahan saya sebagaimana disangkakan.
  3. Sebagian besar kata dan kalimat yang tertuang di dalam Berita Acara penyidikan adalah kata atau kalimat dari penyidik BPOM Papua, bukan dari saya.
  4. Penyidik kurang cermat menerapkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap kami yang tepatnya untuk produsen (pabrikan) yang memproduksi/ memperdagangkan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999.
  5. Padahal pelanggaran (bukan kejahatan) yang kami lakukan adalah memajang (display) barang pangan dari pabrikan yang sudah lewat batas waktu jaminan mutu (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 180 Tahun 1985, tidak ada yang rusak, cacat atau bekas apalagi tercemar, dan dari beberapa referensi dan dari beberapa kasus serupa hanya di jerat dengan Tipiring dan Permenkes Nomor 180 Tahun 1985
  6. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang di sangkakan kepada kami penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, dimana ada tahap teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan, tidak serta merta proses hukum.
  7. Juga di atur dalam pasal 46 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 yang di sangkakan kepada kami bahwa gugatan terhadap pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
  • Seorang konsumen yang dirugkan atau ahli waris yang bersangkutan
  • Sekelompok konsumen yang mempunya kepentingan yang sama
  • Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
  • Pemerintah dan /atau instansi terkait apabila barang dan / atau jasa yang di konsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang banyak.

Dengan penetapan saya sebagai tersangka, terkesan penyidik mengabaikan kedua pasal diatas yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, karena hingga hari ini tidak pernah ada satupun konsumen yang merasa telah membeli beberapa produk daluwarsa kami dan dirugikan, karena selama ini sebelum proses pembayaran biasanya kami memeriksa tanggal kadaluwarsa, kalau sudah daluwarsa tidak akan kami jual tapi kami sortir di letakkan ke tempat terpisah.

Demikian juga pemerintah (BPOM) sesuai pasal diatas tidak memiliki kewenangan untuk menggugat kami, karena hingga kini tidak ada kerugian materi yang besar atau korban yang banyak, tapi entah dengan dasar apa kok penyidik BPOM (pemerintah) menggugat kami dengan UU Perlindungan Konsumen.

Demikian surat terbuka saya dan keluarga ini kami sampaikan kepada Bapak Kapolda, kami memohon kebijaksanaan dan perlindungan dari perlakuan dan tindakan oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, agar kiranya kami mendapatkan keadilan dan perlakuan yang setara di mata hukum. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan