HEADLINETANAH PAPUA

Disoroti Jarang Ditempat Tugas, Bupati Mimika Katai Media di Timika Goblok dan Ancam Stop Kerjasama, Ini Tanggapan Dewan Pers !

Disoroti jarang ditempat tugas, Bupati Mimika katai media di Timika goblok dan ancam stop kerjasama, ini tanggapan Dewan Pers !, (ki-ka) Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar. (Foto : ist/ TIFAOnline)Disoroti jarang ditempat tugas, Bupati Mimika katai media di Timika goblok dan ancam stop kerjasama, ini tanggapan Dewan Pers !, (ki-ka) Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng menumpahkan kekesalannya kepada awak pers dan media massa local di Kabupaten Mimika di hadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mimika saat apel pagi, Senin (26/11/2018)

Karena beberapa waktu lalu beberapa media massa local di Timika melakukan kritik dan control social terhadap kinerjanya sebagai Bupati Mimika yang menurut masyarakat jarang berada di tempat tugas dan lebih banyak di luar Timika

Bahkan karena di soroti sering tidak berada di tempat tugas tersebut, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyebut media massa yang menyoroti kinerjanya adalah ‘media goblok”, karena mau mengakomodir tanggapan dan komentar salah satu tokoh masyarakat yang menyoroti kinerja Bupati dan mempublikasikannya di media massa. .

Dalam arahannya itu, Bupati Eltinus merasa geram terkait pemberitaan sejumlah media khususnya di Mimika, diantaranya pemberitaan soal kritikan yang disampaikan salah satu tokoh sekaligus pemerhati di Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra terhadap Bupati.

Bupati menilai kegoblokan media yang berani menjadikan Allo Rafra sebagai narasumber yang mengkritisi kinerjanya, padahal menurut Omaleng, Allo Rafra adalah lawan politiknya.

“Media juga, goblok kamorang (kalian) ini. Kok lawan politik isi-isi beritanya (Allo) terus,” kata Bupati dengan nada tinggi.

Sebagaimana rekaman yang diterima Tifa Online, Selasa (27/11/2018), Eltinus Omaleng dengan tegas meminta Humas Pemda Kabupaten Mimika untuk meninjau ulang ijin media yang ada di Kabupaten Mimika. Bahkan Omaleng juga, mengancam akan menghentikan kerjasama Pemda dengan media.

“Siapa yang biayai kamu? Humas, segera cek itu mereka (Media) punya perjanjian-perjanjian dengan pemerintah, cabut itu izin-izin semua. Kamu muat orang yang lawan politik, kamu ikut-ikut pergi wawancara sana. Media juga sama, otaknya sama dengan dia (Allo)”, kata Bupati marah – marah di hadapan ratusan ASN yang ikut apel.

Sebelumnya Athanasius Allo Rafra atau yang akrab disapa Allo itu mengkritik keberadaan Bupati yang dianggapnya lebih banyak berada diluar daerah (Jakarta).

Padahal, di Mimika terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan dengan melibatkan peran serta Bupati selaku Kepala Daerah, salah satunya adalah masalah guru SMA/SMK yang sempat melakukan aksi mogok mengajar beberapa waktu lalu.

Selain itu terkait pergantian jabatan Sekda Mimika yang membuat Bupati menjadi geram, kemudian menyampaikan hal itu kehadapan ribuan pegawai Pemkab Mimika saat apel.

“Orang diluar tidak mengerti, tidak bisa intervensi pemerintah, tidak boleh isu-isu itu datang sana-sini. Allo (Athanasius Allo Rafra) itu dia dari mana, selalu intervensi-intervensi terus. Kalau dia mau mati, mati saja, tidak usah ada di tanah Papua sini, tanah Timika. Dia memangnya orang Timika? Selalu intervensi-intervensi terus,” kata Eltinus Omaleng.

Terkait pernyataan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang terkesan mengintervensi kerja – kerja pers dalam menjalankan fungsi control, Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar menilai penyampaian bupati Omaleng arogan, dan layak untuk diberitakan maupun di siarkan oleh media.

“Saya sudah baca transliterasi pidato itu kok, Dia (Bupati-Red) lupa dan merasa bahwa itu uang pribadi miliknya (kerjasama media, Red). Salah…. itu uang rakyat dan harus dipertanggung jawabkan baik dari sisi perencanaan maupun pengalokasiannya”, kata Achmad Djauhari menyayangkan ada pernyataan seorang Kepala Daerah seperti itu menjawab pesan konfirmasi yang di kirimkan TIFA Online via WhatsApp, Kamis (29/11/2018)

“Intinya, pejabat publik harus sadar apa yang disampaikannya, karena aktivitas dia kan didanai dengan uang rakyat/ publik, dia harus mempertanggung jawabkan semua omongan/ perbuatan/ kebijakan yang dilakukannya. Pejabat jangan merasa sok kuasa, tapi harus taat pada aturan dan etika yang berlaku,” kata Ahmad Djauhar lagi. (Titie Adam/ R1)

Tinggalkan Balasan