HEADLINEOPINI

Pertemuan Jokowi dan Lukas Enembe Soal Freeport, Siapa Untung, Siapa Buntung ?

Realita sebenarnya Pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum, PT. Indocopper Investama belum sepenuhnya memiliki hak menguasai saham 51 persen Freeport karena transaksi jual beli saham belum terjadi dan kalaupun sudah terjadi belum sepenuhnya menjamin saham mayoritas Freeport termasuk 10 persen yang "katanya" milik Papua dimiliki permanen oleh Pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum. Karena pemilik saham Freeport 51 persen sebenarnya adalah para investor asing yang memegang surat obligasi yang dikeluarkan PT. Inalum di bursa pasar Singapore dan London, sampai hutang terbayar lunas.

Pertemuan Jokowi dan Lukas Enembe soal Freeport, siapa untung, siapa buntung ? tampak foto pertemuan antara Presiden dan Gubernur Papua, Wagub Papua dan Ketua DPRP di Istana Presiden kemarin. (Foto : ist/ TIFA Online)Pertemuan Jokowi dan Lukas Enembe soal Freeport, siapa untung, siapa buntung ? tampak foto pertemuan antara Presiden dan Gubernur Papua, Wagub Papua dan Ketua DPRP di Istana Presiden kemarin. (Foto : ist/ TIFA Online)

Oleh    : Marinus Yaung*

Presiden Jokowi satu – satunya simbol politik di negeri ini yang masih di percaya oleh Orang Asli Papua (OAP).

Karena itu ketika negosiasi PT. Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua soal divestasi saham PT. Freeport Indonesia 10 persen milik Papua yang akan diserahkan melalui “tangan kedua” mengalami jalan buntu, Presiden Jokowi diminta turun tangan bicara dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Saya pribadi merasa Gubernur tidak perlu harus terburu – buru ke Jakarta bertemu Presiden. Semestinya buat dulu Rapat Terbatas singkat dengan semua pihak di Papua yang berkompeten soal isu Freeport dan serap semua pemikiran dan masukan, rangkumkan dalam satu bahasa untuk disampaikan ke Presiden.

Karena kalau sudah sampai di dalam istana, biasanya suara kritis atau sikap tegas elite politik di Indonesia pada umumnya dan Papua khususnya langsung hilang lenyap di telan dinding istana.

Presiden akan langsung mendikte semua pembicaraan dan menjadi penentu hasil akhir pembicaraan tersebut.

Karena itu menurut hemat saya, Bapak Gubernur Enembe dan pejabat Papua yang ikut dalam rombongan pertemuan dengan Presiden akan menerima proposal PT. Inalum yang memberikan hak kepemilikan saham Papua ke PT. Indocopper Investama.

Perusahan milik Aburizal Bakrie ini akan menjadi semacam holding BUMD pertambangan khusus untuk perusahan – perusahan pertambangan mineral yang beroperasi di Papua.

Papua tetap punya saham 10 persen yang dimiliki oleh BUMD yang sudah diusulkan Gubernur Papua, tetapi saham tersebut tetap dikontrol dan diawasi pemanfaatannya oleh Indocopper Investama.

Tetapi Presiden kemungkinan akan membangun bahasa komunikasi secara halus ke telinga Gubernur Papua dan rombongan bahwa saham Freeport 10 persen Papua itu tetap milik PT. Inalum yang menjadi holding perusaham tambang nasional termasuk PT. Indocopper Investama di dalamnya.

Saham tersebut dalam proses divestasi telah melibatkan Indocopper Investama untuk mengakuisinya dari tangan Freeport sehingga wajib berbagi tanggung jawab dengan PT. Inalum untuk membayar utang pinjaman dari investor asing.

Presiden Jokowi tidak mungkin mau jujur jelaskan prinsip hukum jual beli saham dalam perdangangan dan bisnis itu tidak ada perpindahan kepemilikan saham dari tangan yang satu ke tangan yang lain secara gratis.

Presiden tau bahwa Papua maunya dapat saham 10 persen itu gratis dan hal ini tidak pernah terjadi dalam aktivitas ekonomi jual beli saham.

Sampai kapanpun swasta di Papua (BUMD) tidak mungkin bisa membeli saham Freeport 10 persen.

Presiden Jokowi harus terlibat untuk menyiasati situasi ini agar orang Papua tidak marah dan menimbulkan kegaduhan sosial dan politik di Papua yang bisa menghambat proses divestasi saham mayoritas Freeport, kegaduhan yang sangat diharapkan terjadi oleh Richard Adkerson dan Washington tentunya.

Presiden Jokowi sudah tentu menutupi realita negosiasi divestasi saham Freeport yang sebenarnya.

Bapak Gubernur harus sadar bahwa CEO Freeport Richard Adkerson tidak setuju dan tidak percaya 10 persen Freeport bisa dimiliki Papua seperti yang dijanjikan menteri – menteri Jokowi yang terlibat negosiasi dengannya untuk diserahkan kepada orang Papua.

Sayapun percaya juga bahwa 10 persen saham Freeport tidak mungkin bisa dimiliki Papua untuk saat ini karena, Pertama, tidak ada satupun swasta di Papua (BUMD) yang bisa membeli saham Freeport 10 persen. Harus ada jaminan aset milik swasta dan modal trilyunan untuk bisa membeli saham 10 persen.

Kedua, 10 persen saham Freeport itu dapat di beli oleh PT. Inalum dengan uang hasil pinjam dari pihak asing, baik perusahan maupun invidu dan harus dikembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya dalam rentang waktu pinjaman yang relatif singkat. Tidak mungkin Papua bisa melakukan traksaksi utang piutang seperti ini.

Ketiga, realita yang sebenarnya yang harus Bapak Gubernur dan orang Papua ketahui bahwa Pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum, PT. Indocopper Investama belum sepenuhnya memiliki hak menguasai saham 51 persen Freeport karena transaksi jual beli saham belum terjadi dan kalaupun sudah terjadi traksaksi pembayaran yang direncakan berlangsung bersamaan dengan penandatanganan perubahan Kontrak Karya (KK) ke IUPK, itupun belum sepenuhnya menjamin saham mayoritas Freeport termasuk 10 persen “katanya” milik Papua dimiliki permanen oleh Pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum.

Alasanya karena pemilik saham Freeport 51 persen sebenarnya adalah para investor asing yang memegang surat obligasi yang dikeluarkan PT. Inalum di bursa pasar Singapore dan London.

Untuk saham 10 persen yang dilabelkan milik Papua juga, pemegang surat obligasinya itu investor asing yang ada di Singapore dan London, dan mereka yang berhak mengklaim saham 10 persen milik mereka sebelum PT. Inalum melunasi pinjaman uang mereka.

Jadi inilah gambaran kerumitan transaksi jual beli saham di pasar global yang masih tetap menguntungkan kaum kapitalis asing pemilik modal dan jaringan kerjanya dalam negeri yakni pejabat negara, pengusaha dan pedagang.

Rakyat minoritas pemilik hak ulayat atau tuan tanah seharusnya diuntungkan secara teoritis, tetapi kenyataanya terus dirugikan karena tuan tanah yang diakui Freeport bukan orang Amungme dan Kamoro, tetapi Pemerintah Indonesia dan PT. Inalum.

Kesimpulan terakhir, Presiden Jokowi tau dengan baik bahwa Papua mau gratis dapat sahamnya tapi itu mustahil terjadi. Supaya rakyat Papua tidak marah, Gubernur Papua tidak “walk out” membawa Papua keluar dari meja pertemuan Indonesia ke meja pertemuan lainnya di Pasifik misalnya, Presiden mengundang Gubernur dan rombongan untuk bicara di istana.

Semoga rezim Jokowi tidak salah kalkulasi langkah politik Jokowi di Pilpres 2019 dan perkembangan internasionalisasi isu politik Papua.

Jika Jokowi kalah di Pilpres dan situasi politik Papua semakin memanas di 2019, negara Indonesia bisa gagal membayar utang kepada pemegang surat obligasi PT. Inalum yang ada di Singapore dan London, maka saham Freeport 10 persen akan menjadi milik sah pihak asing pemegang surat obligasi.

Sebagai negara besar dengan struktur bangunan ekonomi yang katanya kokoh, Indonesia mungkin tidak terlalu rugi meskipun pasti sedikit mempengaruhi nilai tukar dalam perdagangan dan sistem ekonomi Indonesia.

Demikian juga PT. Inalum akan tetap untung dan eksis terus di pertambangan, dan sebaliknya suku Amungme dan Kamoro serta Papua menjadi buntung.

Sudah banyak kehilangan nyawa manusia Papua selama Freeport merampok tanah Papua dan plus rusaknya lingkungan alam, hilang pula saham trilyunan rupiah yang diidam-idamkan.

Semoga Presiden Jokowi tidak “memPHPkan” Gubernur Papua dan masyarakat Papua.

Jangan biarkan kami terus menetes air mata di atas tanah kami yang kaya, dan Presiden Jokowi, engkau pribadi satu-satunya yang menjadi alasan terakhir kami untuk bertahan tinggal dalam rumah Indonesia. *(Penulis adalah Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Uncen dan Pemerhati masalah social politik di Papua)

Tinggalkan Balasan