HEADLINEPOLITIK LOKAL

DAK Ancam Cabut Status Keerom Damai Bila Ada Yang Coba Hambat Proses Pengusulan Wabup Keerom

DAK ancam cabut status Keerom Damai bila ada yang coba hambat proses pengusulan Wabup Keerom. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, KEEROM— Ketua Dewan Adat Keerom (DAK), Serfo Tuamis meminta agar Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga sebagai ‘anak adat Papua” bisa bersikap arif dan bijaksana untuk segera ikut mendorong dan memproses pengusulan Piter Gusbager, S.Hut, MAP yang sudah terpilih sebagai Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan periode 2016 – 2021.

“jadi seminggu lalu itu kan sudah ada pemilihan Wakil Bupati Keerom oleh DPRD Keerom, yang juga di hadiri oleh Bupati Keerom, dan hasilnya sudah di tetapkan, dan dari informasi yang kami terima dari DPRD Keerom berkas pengusulan pelantikan Wakil Bupati sudah di sampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua, kabarnya sudah sampai di Sekda Provinsi, kami berharap Pak Gubernur bisa segera memproses pengusulan tersebut, karena kalau merujuk ke aturan kan 3 hari waktunya di provinsi, dan 7 – 14 hari di Mendagri, makanya kami meminta kebijakan Pak Gubernur untuk mendorong proses ini”, kata Serfo Tuamis kepada sejumlah awak media saat jumpa pers di salah satu restaurant di tepi Danau Sentani, Sabtu (1/12/2018).

Namun menurutnya dari informasi dan rumor yang beredar di masyarakat sejauh ini ada upaya pihak – pihak tertentu yang tidak setuju dengan hasil pemilihan dan penetapan oleh DPRD Keerom pada Senin (26/11/2018) kemarin sehingga tengah melakukan lobby – lobby dan upaya menghambat proses pengusulan dan pelantikan Wakil Bupati Keerom terpilih baik di Provinsi maupun di Mendagri nantinya.

“jadi point penting kami sampaikan ke publik hari ini  kalau ada pribadi siapapun itu, atau partai politik dari manapun yang masih berupaya menghambat proses yang sudah konstitusional ini, sebaiknya stop bikin gerakan tambahan, karena masyarakat adat Keerom akan turun dan hadapi mereka itu, karena yang kami kawal ini adalah anak adat asli Keerom, jadi bukan personalnya Piter Gusbager, tapi ini menyangkut harkat dan martabat kami masyarakt adat di Keerom sebagai pemilik negeri”, tegas Serfo Tuamis.

Menurutnya sekian lama ini terjadi kepincangan pembangunan di Kabupaten Keerom, sehingga memang harus segera ada pelantikan Wakil Bupati Keerom sehingga pembangunan bisa berjalan seimbang, karena masyarakat sudah cape di pertontonkan praktek – praktek politik yang culas dan mencoba membatasi anak adat untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.

“kami tegaskan agar jangan ada yang menghambat dan menghalang – halangi, khususnya partai politik yang terkait, dengan hormat kami minta Pak Gubernur dengar aspirasi kami ini dan segera memproses pengusulan sampai ke Mendagri dan segera di lantik, tidak boleh di halangi lagi, kalau ada yang coba, akan berhadapan dengan masyarakat adat”, kata Serfo Tuamis yang di damping beberapa pengurus Dewan Adat Keerom (DAK) lainnya.

Menurutnya Otsus ada di Tanah Papua ini untuk masyarakat adat, dan hak orang Papua harus di hargai, sebagai anak adat yang sudah lalui proses pemilihan, Piter Gusbager adalah anak adat dan DAK akan dukung dan kawal agar segera dilantik di sisa masa jabatan 2 tahun ini.

Hal senada di sampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Keerom, Mathius Wey, yang menegaskan bahwa pemerintah harus jeli melihat sejarah panjang Kabupaten Keerom dalam bingkai NKRI.

“jangan sampai karena kepentingan seseorang yang haus kekuasaan, atau kelompok tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan, oknum pejabat yang duduk di pemerintahan baik di provinsi maupun di Kemendagri tutup mata dan lupa bahwa kami masyarakat adat sudah lama menanti untuk berkontribusi dalam NKRI sesuai dengan aturan main, karena proses ini sudah konstitusional jadi jangan di ganggu lagi”, kata Mathius Wey tegas.

Bahkan ia menegaskan bahwa apabila proses pengusulan dan pelantikan Wakil Bupati Keerom coba di hambat – hambat baik di Provinsi maupun di pusat, maka pihaknya akan meninjau ulang status Keerom sebagai daerah damai yang selama ini sudah berjalan baik.

“kita akan cabut status Keerom damai itu, saya pikir kita semua tahu bagaimana sejarah panjang Keerom dahulu, karena proses yang berlarut – larut ini  buat kami masyarakat adat merasa tidak tenang, kami tidak ingin ada ketidak adilan di Keerom, cukup sudah kami jadi penonton, dan kami ingin kami punya anak adat yang duduk di Wakil Bupati, karena proses semua sudah di lalui konstitusional”, kata Mathius Wey lagi.

Ia juga mendesak agar Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut mendorong segera pelantikan Wakil Bupati Keerom, karena moment Pemilihan Legislatif sudah dekat, kalau partai – partai ada yang coba bermain maka hal itu akan jadi catatan masyarakat dalam Pemilu mendatang untuk menarik dukungan kepada partai – partai yang coba merampas hak anak adat Keerom.

“catat ini, kalau ada yang coba ganggu kami akan cabut itu status Keerom Damai”, kata Mathius Wey dengan nada tinggi

Terkait proses pengusulan Piter Gusbager, S.Hut, MAP sebagai Wakil Bupati Keerom yang terpilih dan sudah di tetapkan oleh DPRD Keerom pada pemilihan Senin (26/11/2018) lalu, Dominika Tafor, salah satu Wakil Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Keerom menjelaskan bahwa semua tahapan dari awal sampai pemilihan dan penetapan kemarin sudah di lalui, dan DPRD Keerom sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 juga telah mengusulkan pelantikan ke Mendagri melalui Gubernur Papua.

“jadi status Golkar di Pilkada 2016 itu sebagai pengusung Bupati Celcius Watae sedangkan PKS sebagai partai pendukung yang mengusulkan Muh. Markum sebagai Wakil Bupati dampingi (Alm) Watae ketika itu, karena Pak Watae mangkat, maka otomatis sesuai aturan Markum naik jadi Bupati, dan secara tidak langsung ‘orang PKS’ yang jadi Bupati, jadi sudah semestinya kursi Wakil Bupati menjadi hak Golkar untuk mengusulkan, jadi tidak etis kalau PKS mengklaim itu adalah jatah mereka dengan alasan bahwa Markum bukan kader PKS, kita ini semua pemain politik, jadi stop main putar balik kata sudah, satu Keerom ini tahu meski bukan pengurus PKS, Pak Markum itu adalah ‘orang PKS” sejak pencalonan 2016 lalu”, kata Dominika Tafor.

Menurutnya tidak sepatutnya pro kontra soal hak usung milik siapa menjadi wacana di ranah publik lagi seperti isu dan rumor yang beredar bahwa masih ada yang belum legowo untuk menerima hasil pemilihan di DPRD kemarin, sehingga tengah berupaya menghambat proses pengusulan dan pelantikan yang tengah berjalan.

“dalam pemilihan kemarin Bupati hadir, Bupati juga menerima hasilnya, kalau sekiranya tidak setuju, kenapa hadir kemarin, jadi kalau PKS mau ambil posisi Wakil Bupati juga, berarti Pak Markum harus lepas lambang garuda dan kembali jadi Wakil Bupati saja, karena posisi Bupati itu punya Golkar”, kata Dominika Tafor yang mengatakan hingga kini secara langsung dan formil pihaknya belum melihat upaya menghambat, namun isu dan rumor terkait itu sudah merebak makanya pihaknya mengingatkan lebih dini.

“siapapun yang coba menghambat proses ini pasti akan berurusan dengan hukum, karena proses pemilihan dan penetapan Piter Gusbager sebagai Wakil Bupati dari Golkar sudah final dan konstitusional, jadi tidak usah coba – coba di hambat untuk pelantikan”, kata Dominika Tafor.

Menurutnya soal protes dan wacana bahwa PKS tidak di libatkan dalam proses kemarin menurutnya tidak benar, karena pihaknya punya arsip, dokumentasi dan rekaman dalam dua kali rapat antara Golkar dengan PKS baik di salah satu hotel di seputaran Abepura maupun saat di kantor DPC Golkar Keerom.

“kalau sesuai aturan setelah pemilihan kemarin ada masa 3 hari untuk proses di Provinsi, dan selanjutnya pengusulan ke Mendagri 7 – 14 hari untuk di proses, itu perintah undang – undang, jadi kami harap semua pihak sama – sama mendorong dan tidak usah coba – coba hambat, karena akan berhadapan dengan masalah hukum”, tegas Dominika Tafor menambahkan bahwa seluruh masyarakat Keerom tengah memantau proses yang berlangsung. (titie adam/ R1)

Tinggalkan Balasan