EKBIS NASIONALHEADLINE

Soal Divestasi Saham, Presiden Deadline Desember Tuntas dan Yakinkan Gubernur Bahwa Nama Indocooper Hanya ‘Saham Kosong”

Soal divestasi saham, Presiden deadline desember tuntas dan yakinkan Gubernur bahwa nama Indocooper hanya ‘saham kosong”, tampak Lukas Enembe usai pertemuan memberikan keterangan pers. (Foto : dok. Setkab.go.id)Soal divestasi saham, Presiden deadline desember tuntas dan yakinkan Gubernur bahwa nama Indocooper hanya ‘saham kosong”, tampak Lukas Enembe usai pertemuan memberikan keterangan pers. (Foto : dok. Setkab.go.id)

TIFAOnline, JAKARTA— Usai pertemuan terbatas dengan Presiden dan pihak Inalum, Kamis (29/11/2018) kemarin, nampaknya keberangan Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait munculnya nama PT. Indocoopper dalam BUMD yang dibentuk sebagaimana usulan PT. Inalum sebelumnya akhirnya mereda.

“Secara jelas Presiden berbicara dengan hati yang ikhlas. Jadi kita tidak usah ragukan. Kalau kita ribut dengan Inalum menyangkut nama. Jadi PT. Indocoopper itu ternyata saham kosong kebetulan sudah diambil oleh Inalum, jadi nanti kita Papua tetap memiliki hak suara dalam agenda pertemuan dengan Freeport selanjutnya”, kata Lukas Enembe, Gubernur Papua kepada sejumlah awak media di Jakarta usai pertemuan terbatas dengan Presiden dan pihak Inalum, Kamis (29/11/2018) kemarin.

Dan bentuk kesungguhan dan keseriusan Presiden RI untuk menuntaskan persoalan divestasi saham dimaksud, menurut Gubernur Papua pihak Inalum dan kementerian terkait di deadline oleh Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan proses tersebut sebelum akhir Desember.

Deadline itu disampaikan Presiden RI, Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama Pemerintah Provinsi Papua, PT.Inalum (Persero), dan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, di Istana Negara Jakarta, Kamis (29/11/2018) pagi.

Terkait hal itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe yang turut hadir dalam Ratas tersebut menyambut baik keputusan Presiden terkait percepatan pelaksanaan divestasi saham PTFI, termasuk memperhatikan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

“Jadi Presiden meminta harus memperhatikan hak hak OAP dari 10 persen saham yang akan dibagi. Jangan sampai ada (orang atau kelompok) yang ikutan nebeng atau ada istilah Papa Minta Saham. Kata Presiden itu tidak boleh jadi harus benar hati – hati”, kata Lukas Enembe, Gubernur kepada pers usai rapat bersama Presiden.

Gubernur yang hadir di damping Wakil Gubernur, Klemen Tinal, Ketua DPRP Yunus Wonda, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Bupati Puncak Willem Wandik, Sekda Papua, Hery Dosinaen dan sejumlah pimpinan OPD terkait mengaku Presiden memberikan jaminan kepada Papua agar tidak usah ragu terkait dengan perusahaan yang di sodorkan Inalum untuk membeli dan mengelola 10 persen saham Freeport.

Pada kesempatan bertatap muka dengan Presiden, Gubernur Papua Lukas Enembe juga memaparkan apa yang menjadi keinginan pemerintah dan seluruh masyarakat Papua dalam mendapatkan 10 persen saham Freeport.

“Jadi betul – betul dengan sungguh – sungguh harus diproses sesuai dengan kesepakatan awal. Itu yang kami mau,”katanya.

Gubernur berharap, seperti yang ditekankan Presiden bahwa dalam proses negosiasi ini tidak boleh ada penumpang gelap yang masuk. Harus diselesaikan sesuai kesepakatan awal.

Sebelumnya Gubenur Papua dua periode ini sempat berang (marah) usai melakukan pertemuan dengan PT.Inalum selaku BUMN yang ditugaskan negara untuk membeli saham Freeport, Kamis pekan lalu.

Gubernur marah setelah mengetahui PT.Inalum mengingkari kesepakatan terkait divestasi saham Freeport.

Dalam pertemuan bersama PT.Inalum dan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, di Mimika, Kamis (23/11), Gubernur secara tegas menolak proposal yang diajukan PT.Inalum yang dinilai mengubah sepihak penjanjian yang disepakati.  (Titie Adam/ walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan