PILEG

KPU PB Gelar Bimtek, Ini Tiga Kunci Rahasia Seorang Caleg Bisa Duduk di Kursi Dewan

KPU PB gelar Bimtek, ini tiga kunci rahasia seorang caleg bisa duduk di kursi dewan, tampak suasana pembukaan Bimtek. (Foto : Adrian/ TIFA Online)KPU PB gelar Bimtek, ini tiga kunci rahasia seorang caleg bisa duduk di kursi dewan, tampak suasana pembukaan Bimtek. (Foto : Adrian/ TIFA Online)

TIFAOnline, MANOKWARI— Bagi seorang caleg ataupun partai politik tidak bisa lagi memandang sebelah mata peran dan fungsi seorang operator yang tugasnya menginput data, terkhusus terkait dengan pelaporan dana – dana kampanye, karena bila operator salah melakukan tugasnya, dan setelah pelaporan dana kampanye di lakukan audit dan ada sejumlah temuan, atau caleg mapun partai politik di maksud tidak membuat laporan bisa kena sanksi bahkan bisa sampai pada pembatalan sebagai calon.

Hal tersebut di tegakan oleh Pascalis Semunya, anggota KPU Papua Barat yang membidangi Divisi Teknis dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bagi Partai Politik (Parpol) Tingkat Provinsi Papua Barat.

Bimtek dilakukan dalam rangka memasuki hari ke-75 masa kampanye jelang Pemilu Serentak 17 April 2019 mendatang.

Pantauan TIFAOnline, Bimtek yang digelar dalam rangka mensosialisasikan cara membuat Laporan dan Audit Dana Kampanye kepada partai politik khususnya kepada para pengelola data atau para operator Parpol tingkat Provinsi Papua Barat itu, dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari, Sabtu (1/12/2018).

“KPU menyiapkan Sistem Apilkasi Dana Kampanye (SIDAKAM), agar mempermudah pelaporan Parpol dalam menginput data yang dimiliki, terkait sumber dana dan penggunaannya selama pelaksanaan kampanye”, kata Pascalis Semunya, anggota KPU Papua Barat.

Ia melanjutkan, ada tiga hal yang sangat menentukan, sehingga seorang caleg, ataupun Calon Presiden dan Cawapres, atau Parpol bisa lolos, yakni peran dan kinerja operator dalam hal pelaporan dana kampanye, saksi di lapangan, dan partisipasi pemilih atau pendukungnya.

“operator atau penginput data baik dari internal partai hingga kelembagaan KPU dan Bawaslu memiliki peran penting, dan tidak boleh keliru, karena hasil kerjanya di audit, dan pekerjaan mereka cukup kuras waktu dan energi, kedua adalah para saksi di lapangan, dan penyelenggara pemilu tingkat bawah, dan yang ketiga terpenting adalah masyarakat, melalui sinergitas partisipasi pemilih maka seorang bisa sukses”, kata anggota KPU Papua Barat itu.

Hal ini dilakukan dalam rangka memasuki Hari ke-75 masa kampanye jelang pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

“Ada sebab baliho-baliho dipasang, ada pertemuan – pertemuan digelar, berarti ada belanja dan setiap saat kampanye pasti ada belanja, dan semua itu wajib di laporkan sesuai system pelaporan yang ada, dan nantinya ada audit atas pelaporan tersebut, karena itulah kita kumpul di sini agar tidak salah dalam membuat pelaporan, apalagi bila sampai tidak membuat”, kata Pascalis Semunya dalam sambutannya ketika membuka kegiatan dimaksud.

Ia menekankan, agar partai politik tidak membuat kesalahan sehingga tidak berurusan dengan Bawaslu.

Sebab, dengan sejumlah aturan yang diatur dalam Undang – Undang, telah cukup keras menginstruksikan dan menegaskan tugas dan kewenangan KPU, sehingga pihak penyelenggara Pemilu tidak akan pernah memandang dalam hal penindakan penegakan aturan itu.

“Undang-undang itu cukup keras dan kami konsisten melakukan itu, saya minta maaf kepada rekan-rekan (partai politik.red) yang harus berurusan dengan Bawaslu, kalau aturannya demikian kami pada prinsipnya menegakkan tidak memandang siapapun”, tegas Pascalis Semunya lagi.

Menurutnya melalui Bimtek tersebut, para operator computer di parpol masing – masing dapat lebih memahami dan mendalami lagi tugas dan tanggung jawabnya yang sangat dibutuhkan dalam terwjudnya sebuah kevalidan sebuah data, menyukseskan Pemilu 2019 mendatang. (Adrian Kairupan/ Walhamri Wahid)

Tinggalkan Balasan