EKBIS LOKALHEADLINE

Dualisme KAPP, Ketua KAPP Nilai KLB KAPP Versi Tim Tujuh Ilegal

Dualisme KAPP, Ketua KAPP nilai KLB KAPP versi tim tujuh ilegal, tampak Ketua KAPP Merry Yoweni di dampingi pengurus lainnya saat memberikan keterangan pers. (Foto : Titie/ TIFAOnline)Dualisme KAPP, Ketua KAPP nilai KLB KAPP versi tim tujuh ilegal, tampak Ketua KAPP Merry Yoweni di dampingi pengurus lainnya saat memberikan keterangan pers. (Foto : Titie/ TIFAOnline)

TIFAOnline,JAYAPURA— Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Merry Yoweni menilai kegiatan Konferensi Luar Biasa (KLB) KAPP yang di inisiasi oleh Michael Garsutch Jikwa yang dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, Selasa (11/12/2018) di Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Provinsi Papua adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (A/ART) KAPP.

Menurutnya KLB yang digelar oleh Tim Tujuh KAPP yang dipromotori Michael Garsutch Jikwa, cacat hukum lantaran tidak memiliki legalitas dan adalah tindakan illegal.

“Kegiatan itu hanya dihadiri 7 dari 42 Anggota KAPP daerah, ini juga masih simpang siur informasinya karena banyak teman yang telepon menanyakan kehadiran saya di KLB, dan saya sampaikan bahwa KLB itu illegal dan mereka tidak jadi ikut”, kata Merry Youweni, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) KAPP kepada wartawan, Rabu (12/12/2018).

Menurutnya pelaksanaan KLB KAPP oleh sekelompok pengusaha adat Papua yang menamakan diri Tim 7 ini lantaran mendapat provokasi oleh pihak lain, karena di tahun 2018 tidak mendapat dana hibah.

Padahal, kata Merry, sesuai Permendagri Nomor 14 dengan tegas di sebutkan pemberian dana hibah tidak dapat diberikan kepada seseorang lebih dari sekali.

“jadi yang membentuk Tim Tujuh ini telah mendapat dana hibah di tahun anggaran 2016 – 2017, mereka juga menginginkan dana hibah tahun 2018 dan itu tidak mungkin kita berikan lagi,” kata Merry berharap KLB tersebut segera dihentikan.

Soal siapa yang memprovokasi Tim 7 tersebut, menurut Merry bukan anggota KAPP, sehingga KLB KAPP dinyatakan cacat hukum.

“Ada pihak lain dalam KAPP yang kami perbantukan, mereka lihat ini sebagai kesempatan mengompori anggota lain, jadilah situsinya seperti sekarang ini”, kata Merry Youweni lagi.

Adapun tujuh Ketua KAPP daerah yang menghadiri KLB berasal dari Kabupaten Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Intan Jaya, Puncak, Biak, Kabupaten Jayapura dan mereka menunjuk Maikel Jikwa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III BPP KAPP Pusat sebagai Koordinator.

Penolakan terhadai keberadaan KLB KAPP versi Tim Tujuh ini juga mendapat tentangan dari salah satu anggota KAPP lainnya, Oktovanus Aronggear, Sekretaris Umum Asosiasi Nelayan Republik Indonesia Provinsi Papua, mewakili seluruh asosiasi mengatakan kepengurusan BPP KAPP Pusat yang sah  masih dipimpin Mery Yoweni.

“Yang kami tau, Ketua Umum BPP KAPP sah adalah ibu Mery Yoweni. Jadi kami menolak dengan tegas KLB yang dilaksanakan orang – orang yang tidak bertanggung jawab dan ini illegal karena tidak sesuai dengan AD/RT BPP KAPP Pusat,” kata Oktovianus.

Kata Oktovianus, proses KLB dilaksanakan bila Ketua Umum berhalangan tetap atau tersandung kasus hukum. Sementara SK Ketua Umum BPP KAPP Pusat  adalah sah dan ditanda tangani Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sehari sebelumnya, Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Papua, Doren Wakerkwa, SH membuka KLB KAPP di Aula BLKI Provinsi Papua.

Pada kesempatan itu, (Plt) Ketua KAPP Michael Garsutch Jikwa mengaku Konferensi Luar Biasa KAPP merupakan keputusan tertinggi untuk memilih pemimpin baru, lantaran  masa jabatan Ketua KAPP sebelumnya terlah berakhir. (Titie Adam/ R1)

Tinggalkan Balasan