HEADLINENASIONAL

DPD RI Dorong Perpanjangan UU Otsus dan Penambahan Anggaran Untuk Papua dan Papua Barat, Hanya Harus Ada Perubahan Sistem Pengelolaan

DPD RI dorong perpanjangan UU Otsus dan penambahan anggaran untuk Papua dan Papua Barat, hanya harus ada perubahan sistem pengelolaan, tampak Ketua Komite IV DPD RI, Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M dan Senator asal Papua, Edison Lambe saat memberikan keterangan pers. (Foto : Titie/TIFAOnline)DPD RI dorong perpanjangan UU Otsus dan penambahan anggaran untuk Papua dan Papua Barat, hanya harus ada perubahan sistem pengelolaan, tampak Ketua Komite IV DPD RI, Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M dan Senator asal Papua, Edison Lambe saat memberikan keterangan pers. (Foto : Titie/TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berjanji akan memperjuangkan dan mendorong perpanjangan implementasi Undang – Undang Otsus termasuk dalam hal penambahan jumlah anggaran yang di kucurkan baik untuk Papua maupun Papua Barat yang sedianya akan berakhir pada Tahun 2021 mendatang.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M, hanya saja perlu dilakukan kajian dan perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga ada kekhususannya, karena selama ini implementasinya di samakan dengan beberapa sumber pembiayaan lainnya dari pusat.

Menurutnya implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua tak berjalan maksimal lantaran sistem pengelolaan keuangan di Papua belum bersifat khusus padahal Otsus akan berakhir tahun 2021, akan tetapi sistem pengelolaan keuangan di Papua belum bersifat khusus.

“yang namanya Otsus itu hanya dananya, tetapi sistem keuangannya tidak bersifat khusus, itu yang kurang tepat”, kata Ajiep usai rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua tentang pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Rabu (12/12/2018).

Kata Ajiep dari pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua terungkap adanya sesuatu yang kurang tepat dalam pengelolaan dana Otsus, yang seharusnya pengelolaanya tidak bisa disamakan dengan dana perimbangan lainnya.

“Hasil inilah yang nantinya akan kami sampaikan kepada  Kementerian Keuangan untuk bagaimana dilakukan pengkajian ulang terkait pengelolaan dana Otsus ini,” katanya lagi.

Lanjutnya, sebesar apapun dana Otsus yang diterima, bila sistem pengelolaannya dilakukan secara umum, sudah barang tentu akan mengalami kesulitan untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

“Ya, Pemda akan kesulitan berinovasi dan tidak mampu mengimprovisasi untuk mendorong percepatan pembangunan yang dimaksudkan dalam Otsus tersebut. Menurut saya ada yang keliru dalam sistem pengeloaan dana Otsus dari pemerintah pusat”, kata Ketua Komite IV DPD RI itu.

Senada dengan hal itu, Senator asal Papua Edison Lambe menyatakan, kekhususan Otsus tidak mencerminkan kemandirian pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, DPD RI akan mendorong agar kedepan sistem pengelolaan dana Otsus ini bisa mandiri dan disesuaikan dengan kondisi Papua.

“Kasih kewenangan untuk Papua mengatur sendiri, jangan samakan dengan aturan pusat terus, baru kekhususan dari Otsus yang dimaksud itu apa, kekhususan tapi tidak diikuti oleh kemandirian untuk mengelola anggaran maka menurut kami, ada yang tidak relevan. Padahal, kita sama-sama Indonesia dan Papua bagian dari Indonesia”, kata Edison Lambe. (Titie Adam/ R1)

Tinggalkan Balasan