HEADLINEPOLITIK LOKAL

Dalam Hitungan Jam KPU RI Keluarkan Dua Hasil Berbeda Pengumuman Calon Komisioner KPU Keerom

Dalam hitungan jam KPU RI keluarkan dua hasil berbeda pengumuman calon Komisioner KPU Keerom, tampak hasil pengumuman KPU RI yang di umumkan Kamis (20/12/2018) pukul 23.59 WIB (atas), dan pengumuman hasil pada Jumat (22/12/2018) pukul 01.51 WIT (bawah). (Foto : Repro/TIFAOnline)Dalam hitungan jam KPU RI keluarkan dua hasil berbeda pengumuman calon Komisioner KPU Keerom, tampak hasil pengumuman KPU RI yang di umumkan Kamis (20/12/2018) pukul 23.59 WIB (atas), dan pengumuman hasil pada Jumat (22/12/2018) pukul 01.51 WIT (bawah). (Foto : Repro/TIFAOnline)

TIFAOnline, KEEROM—  Sesuai hasil pengumuman KPU RI Nomor :  1537/PP.06-Pu/05/KPU/XII/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota Periode 2018 – 2023 yang di umumkan melalui portal resmi KPU RI pada Kamis tanggal 20 Desember 2018, pukul 23.59 WIB terdapat kejanggalan, dimana nama salah satu calon komisioner KPU Keerom atas nama Naomi Kwambre yang lolos 10 besar tidak ada dalam daftar 5 (lima) besar maupun daftar tunggu.

Dimana berdasarkan hasil download TIFAOnline dari laman resmi KPU RI adapun daftar nama Calon Komisioner KPU Kabupaten Keerom berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut :

(1) Kornelis Watkaat, S.Sos

(2) Immawan Margono, S.Pd

(3) Frengki W. Tiwe, A,Ma

(4) Elfrend E. Solossa, ST

(5) Melianus Matius Gobay

(6) Walhamri Wahid

(7) Robertus L. Watae, S.Sos

(8) Andrenikus J. Tuamis, S.STP

(9) Drs. Lazarus Hara, MM

(10) Andrenikus J. Tuamis, S.STP

Dimana terdapat pendobelan nama di peringkat 8 dan 10 atas nama Andrenikus J. Tuamis, S.STP

Sesuai peraturan perundang – undangan, nantinya nomor peringkat 1 – 5 akan dilantik oleh KPU RI, sedangkan peringkat 6 – 10 berada di daftar tunggu, anehnya nama salah satu komisioner yang juga lolos 10 besar atas nama Naomi Kwambre sebagai satu – satunya keterwakilan perempuan Keerom hilang dari daftar.

Kejanggalan tersebut menjadi perbincangan beberapa pihak, termasuk salah satunya dalam grup WhatsApp Pejuang Demokrasi Keerom yang beranggotakan calon – calon komisioner yang mengikuti tahap seleksi KPU Keerom baik yang sudah gugur maupun yang namanya ada di dalam 10 besar, termasuk di dalamnya Naomi Kwambre yang sempat mempertanyakan mengapa namanya tidak ada baik di dalam daftar yang akan dilantik maupun di daftar tunggu, justru nama Andrenikus J. Tuamis, S.STP berada di dua posisi di peringkat 8 dan peringkat 10 daftar tunggu.

Dengan kejanggalan tersebut, sehingga Ikatan Perempuan Asli Keerom (IPAK) melakukan rapat untuk membahas Pengumuman KPU RI Nomor :  1537/PP.06-Pu/05/KPU/XII/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota Periode 2018 – 2023 yang berdasarkan kepada SK KPU RI Nomor : 1960/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018, atau ditetapkan 3 hari sebelum di umumkan.

Dalam release yang dikirimkan ke TIFAOnline, Jumat (21/12/2018) pukul 17.20 WIT, Ketua IPAK Kabupaten Keerom, Maria Borotian mempertanyakan hasil Keputusan KPU RI Nomor : 1960/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Periode 2018 – 2023.

Menurutnya bahwa dari 10 nama calon komisioner KPU Keerom yang telah mengikuti tahapan fit and propert test yang digelar oleh KPU Provinsi Papua untuk diserahkan ke KPU RI ada nama perwakilan perempuan asli Keerom atas nama Naomi Kwambre.

Anehnya tidak ada nama Naomi Kwambre sebagai satu – satunya perempuan asli Keerom yang lolos ke tahap 10 besar dari Hasil Pleno KPU RI yang telah di umumkan melalui laman KPU RI, Jumat (20/12/2018) kemarin.

“ini kan aneh, adek Naomi ini sudah mengikuti semua tahapan mulai dari administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes wawancara, dan terakhir fit and propert test, dan dia sudah lolos di semua tahap, tapi mengapa begitu 10 nama dari KPU Papua di sodorkan ke KPU RI untuk menentukan 5 besar kok namanya hilang, ini ada apa, masa sekelas KPU RI melakukan keteledoran sefatal itu, artinya ada permainan ini”, kata Maria Borotian, Ketua IPAK Kabupaten Keerom dalam releasenya yang diterima TIFAOnline, Sabtu (21/12/2018) pukul 02.00 WIT malam.

Namun yang lebih membuat IPAK merasa aneh dan bertanya – tanya lagi, ketika mereka membuka kembali laman KPU RI Sabtu (22/12/2018) pukul 01.00 WIT dini hari, ternyata Pengumuman KPU RI tersebut sudah berubah lagi, dimana nama Naomi Kwambre muncul di pringkat 10.

“ini sesuatu hal yang fatal, dan dugaan kami kuat bahwa hasil yang di umumkan oleh KPU RI ada rekayasa, dan berdasarkan informasi yang kami himpun, daftar peringkat yang di umumkan oleh KPU RI sangat jauh berbeda dengan daftar peringkat hasil fit and propert test, penetapan nama dan peringkat itu kan melalui proses pleno semua anggota KPU, bagaimana dalam hitungan jam saja berubah lagi SK KPU RI yang sudah di pleno, ini sudah jelas dan terang bahwa ada rekayasa, jadi kami minta hasil fit and propert test harus di buka terang hasilnya”, kata Maria Borotian lagi.

Menurutnya apa dasar KPU RI, sehingga dalam hitungan jam merubah hasil pleno KPU dan menempatkan nama Naomi Kwambre di peringkat 10 dan Andrenikus J. Tuamis, S.STP di peringkat 8, dan bukan sebaliknya bukan Naomi Kwambre yang di peringkat 8 dan Andrenikus J. Tuamis, S.STP di peringkat 10.

“kami minta agar KPU Papua yang atas permintaan KPU RI kemarin melakukan fit and propert test membuka ke public daftar peringkatnya, tidak boleh di tutupi, karena kami meyakini ada yang tidak beres, jadi kami mendesak agar KPU Papua dan juga KPU RI menunda tahapan pelantikan, karena kami menduga kuat ada permainan di oknum KPU RI, apalagi Pengumuman yang di publish ke publik bukan ditanda tangani oleh KPU RI, Arief Budiman, tapi oleh Viryan, salah satu komisioner KPU RI lainnya, padahal sesuai aturan semua SK KPU wajib di tanda tangani oleh Ketua”, kata Ketua IPAK Kabupaten Keerom geram.

Ia juga mempertanyakan tindakan KPU RI yang mengabaikan perintah UU maupun PKPU tentang keterwakilan 30 % perempuan dalam keanggotaan KPU di semua tingkatan.

Padahal menurutnya sesuai Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengamanatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu.

Demikian juga di dalam pasal 10 huruf 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga ditegaskan soal keterwakilan 30% perempuan, dan di Pasal 25 angka 6 PKPU Nomor 25 Tahun 2018.

“ini bukti nyata ada perbuatan melawan hukum karena mengabaikan perintah UU, kami pastikan akan melakukan gugatan atas dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh KPU RI, kami yakin ada permainan di dalam, ini kan sama dengan pemalsuan dokumen negara, kok bisa – bisanya hanya hitungan jam, hasil pleno KPU di ubah di tengah jalan”, kata Maria Borotian lagi.

Menurutnya juga di semua daerah mempertimbangkan keterwakilan perempuan, tapi mengapa di KPU Keerom kok tidak ada perwakilan perempuan sesuai perintah UU.

“Untuk itu kami minta penundaan pelantikan 5 Komisioner KPU Keerom ditunda, dan kami mendesak agar KPU Papua membuka ke public peringkat para komisioner yang sebenarnya sesuai hasil fit and propert test yang di kirimkan ke KPU RI, karena kami meyakini di tengah jalan ada oknum – oknum yang merubah hasil”, kata Ketua IPAK Kabupaten Keerom.

Hingga berita ini di naikkan, TIFAOnline belum berhasil mengkonfirmasi hal tersebut ke KPU RI maupun KPU Papua.

Jufri Abubakar, salah satu komisioner KPU Papua yang coba dihubungi TIFAOnline, Jumat (21/12/2018) melalui saluran telepon, handphonenya tidak aktif. (mma/R1)

Tinggalkan Balasan