HEADLINEHUKUM & HAMWARTA KODAM

Gubernur dan Ketua DPRP Minta Presiden Tarik Pasukan TNI/Polri Dari Nduga, Ini Tanggapan Mabes Polri dan Kodam

“Saat KKSB membantai tiga orang warga sipil termasuk anak kecil dan menembaki pesawat sipil di Kenyam, Nduga bulan Juni lalu, ketika KKSB memperkosa dan menganiaya para guru dan tenaga kesehatan di Mapenduma pada Oktober, dan terakhir KKSB dari kelompok yang sama membantai secara sadis puluhan orang karyawan PT. Istaka Karya di Yigi, Nduga, Gubernur Enembe tidak berkomentar apa-apa, giliran TNI /Polri bergerak untuk penegakan hukum dalam negara berdaulat, kok Lukas Enembe menuding TNI membantai warga”, kata Kolonel (Inf) Muhammad Aidi, Kapendam XVII/Cenderawasih

Gubernur dan Ketua DPRP minta Presiden tarik pasukan TNI/Polri dari Nduga, ini tanggapan Mabes Polri dan Kodam, tampak (ki-ka) Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kolonel (Inf) Muhammad Aidi, SIP, M.Si, Kapendam XVII/Cenderawasih (Foto : Ist/TIFAOnline)Gubernur dan Ketua DPRP minta Presiden tarik pasukan TNI/Polri dari Nduga, ini tanggapan Mabes Polri dan Kodam, tampak (ki-ka) Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kolonel (Inf) Muhammad Aidi, SIP, M.Si, Kapendam XVII/Cenderawasih (Foto : Ist/TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Gubernur Papua, Lukas Enembe yang mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan perwakilan gereja-gereja minta Presiden Joko Widodo agar memerintahkan TNI/Polri untuk menarik pasukan dari Kabupaten Nduga yang saat ini dalam tugas melakukan pengamanan dan pencarian karyawan PT. Istaka Karya yang belum ditemukan, dan juga memburu para pelaku pembantaian karyawan PT. Istaka Karya beberapa waktu lalu.

Permintaan Gubernur mewakili Pemerintah Papua ini disampaikan saat konferensi pers usai sidang Paripurna Non APBD di Kantor DPR Papua, Kamis (20/12/2018) malam.

“Kita sudah mengikuti sidang paripurna DPRP, sikap kita sudah jelas dengan dukungan DPRP, MRP, masyarakat yang diwakili gereja minta Presiden untuk tarik pasukan yang ada di Kabupaten Nduga. Ini mau Natal sehingga tidak boleh ada TNI / Polri di sana (Nduga-Red)”, kata Lukas Enembe, Gubernur Papua.

Kata Gubernur, selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua bersama DPRP, MRP dan juga perwakilan gereja akan membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.

Tim ini akan terdiri dari DPRP, Komnas HAM dan pemerintah, mereka akan dibagi dan turun ke Nduga, sesegera mungkin”, kata Lukas Enembe meminta agar TNI dan Polri memberikan waktu kepada tim yang dibentuk, dimana hasil kerja tim tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden.

“Kita minta berikan waktu, agar tim bisa membantu membawa bahan makanan kepada masyarakat di lokasi, sehingga masyarakat kita disana dapat pelayanan, sembako, dan kesehatan”, kata Gubernur Papua lagi.

Gubernur menekankan bahwa laporan tim dimaksud nantinya bukan hanya melaporkan soal kasus Nduga kepada Presiden, tetapi semua persoalan yang terjadi di Papua akan dilaporkan semuanya.

Terkait dengan kinerja TNI Polri yang saat ini masih dalam tugas pengamanan dan mencari sisa korban PT. Istaka Karya maupun memburu para pelaku pembantaian, menurut Gubernur TNI dan Polri telah bekerja, namun dengan situasi saat ini sebaiknya TNI/Polri ditarik dulu.

Hal senada disampaikan Yunus Wonda, Ketua DPRP, menurutnya peristiwa yang terjadi saat ini di Kabupaten Nduga sama dengan kejadian di Kabupaten Paniai, untuk itu karena saat ini sedang situasi Natal, sehingga ia meminta agar TNI/Polri di tarik dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merayakan Natal dalam suasana damai.

“Bukan hanya masyarakat di Nduga tetapi kepada seluruh umat Kristiani di Tanah Papua. Biarkan kami beribadah dengan nyaman tanpa rasa takut,” kata Yunus sembari meminta Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih menciptakan kamtibmas yang nyaman di bulan Desember.

Ketua DPRP meminta agar aparat memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk kembali ke kampung dan rumah mereka, agar bisa berkumpul dengan keluarga dan tidak perlu lari dan bersembunyi ke hutan.

Menanggapi permintaan Gubernur dan Ketua DPRP tersebut, Mabes Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Dedi Prasetyo menyayangkan pernyataan Gubernur Papua.

“Seharusnya dia (Gubernur-Red) mendukung secara penuh keberadaan TNI-Polri yang ada di Papua dalam rangka menciptakan suasana keamanan yang kondusif,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Desember 2018, seperti dikuitp dari TEMPO.CO.

Namun, kata Dedi, sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi langsung dengan Gubernur Lukas perihal permintaanya tersebut.

Senada dengan Mabes Polri, Kodam XVII/Cenderawasih melalui Kapendam, Kolonel (Inf) Muhammad Aidi, SIP, M.Si dalam releasenya yang diterima TIFAOnline menyatakan permintaan Gubernur dan Ketua DPRP tersebut menunjukkan keduanya sebagai perwakilan pemerintah tidak memahami tugas pokok dan fungsinya.

“Seruan itu menunjukkan bahwa Gubernur maupun Ketua DPRP tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin, pejabat, dan wakil rakyat,” kata Kapendam, Jumat (21/12/2018).

Aidi menyatakan TNI-Polri datang bukan untuk menakuti rakyat, apalagi membunuh.

“Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan Natal bersama dan tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran kami”, katanya lagi.

Sebelumnya juga Kapendam menegaskan bahwa saat ini yang dilakukan TNI/Polri adalah penegakan hukum, dan ia memastikan penegakan hukum tetap akan berlanjut, karena Indonesia adalah negara hukum.

“apalagi Gubernur sendiri sudah menyatakan bahwa mereka yang melakukan aksi pembantaian kemarin bukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tapi pejuang kemerdekaan, maka sudah pasti itu tugas TNI untuk menjaga keutuhan dan keamanan NKRI”, kata Kapendam lagi.

Sejatinya bahwa NKRI adalah negara berdaulat yang diakui kedaulatannya oleh seluruh dunia dan telah disahkan oleh PBB, saat ini di salah satu wilayah NKRI yaitu di Papua sedang berlangsung pemberontakan melawan dan merongrong kedaulatan NKRI, jadi tanggung jawab semua warga negara untuk ambil bagian dalam upaya bela negara.

“di semua negara di seluruh dunia, tidak ada satupun yang mentolerir adanya pemberontakan berlangsung di dalam wilayah negaranya, misalnya di Australia, yang menganut sistem demokrasi liberal, kebebasan berpendapat di junjung tinggi, bila salah satu wilayahnya sebut saja Darwin ingin merdeka melepaskan diri dari Australia tentunya negara Australia tidak akan tinggal diam dan pasti akan bertindak membasmi para pemberontak tersebut”, kata Kapendam lagi.

Mengenai issue jatuhnya korban masyarakat sipil oleh TNI-Polri yang disangkakan oleh Gubernur. TNI akan bertindak secara professional tidak mungkin menembaki rakyat yang tak berdosa.

“Saat KKSB membantai tiga orang warga sipil termasuk anak kecil dan menembaki pesawat sipil di Kenyam, Nduga bulan Juni lalu, ketika KKSB memperkosa dan menganiaya para guru dan tenaga kesehatan di Mapenduma pada Oktober, dan terakhir KKSB dari kelompok yang sama membantai secara sadis puluhan orang karyawan PT. Istaka Karya di Yigi, Nduga, Gubernur LE tidak berkomentar apa-apa, giliran TNI /Polri bergerak untuk penegakan hukum dalam negara berdaulat, kok Lukas Enembe menuding TNI membantai warga”, kata Kolonel (Inf) Muhamad Aidi lagi.

Ia menjelaskan bahwa saat anggota TNI/Polri melakukan tindakan kemanusiaan untuk mengevakuasi korban pembantaian yang dilakukan secara sadis oleh KKSB, dan dalam proses evakuasi tersebut TNI-Polri diserang oleh KKSB hingga mengakibatkan jatuh korban gugur dan beberapa orang luka-luka dari pihak TNI-Polri.

“malah sekarang TNI / Polri yang dituduh melakukan tindakan kejahatan, sementara kelompok separatis pemberontak yang nyata-nyata telah melakukan pembantaian secara sengaja dan terncana serta dalam kondisi sadar penuh, bahkan dilakukan secara bersukaria, menari-nari dan menyanyi-nyanyi, kok seolah-olah oleh Gubernur menganggap itu bukan kesalahan”, kata Kapendam menyayangkan.

Kapendam menegaskan bahwa TNI berkomitmen akan mencari dan menangkap mereka para KKSB hidup atau mati.

“dan kalau ada yang mereka atas namakan rkyat tetapi ikut melakukan penyerangan dengan melempar batu, melontarkan panah dan tombak ataupun menggunakan senjata tradisional lainnya, ya jelas mereka juga adalah bagian dari kelompok separatis pemberontak”, kata Kapendam tegas.

Menurut Kapendam XVII/Cenderawasih termasuk siapapun yang berusaha membantu dan melindungi kelompok separatis walaupun hanya dengan satu kalimat di media sosial atau di media massa, berarti mereka juga adalah bagian dari KKSB. (titie adam/R1)

Tinggalkan Balasan