HEADLINEPOLITIK LOKAL

Sejumlah Nama Diduga Bermasalah Hukum dan Terlibat Parpol, Dewan Adat Sarmi Tolak Hasil Timsel II

Sejumlah nama diduga bermasalah hukum dan terlibat parpol, Dewan Adat Sarmi tolak hasil Timsel II, tampak Yakonias Wabrar, anggota MRP dari perwakilan adat Sarmi. (Foto : Ist/ TIFAOnline)Sejumlah nama diduga bermasalah hukum dan terlibat parpol, Dewan Adat Sarmi tolak hasil Timsel II, tampak Yakonias Wabrar, anggota MRP dari perwakilan adat Sarmi. (Foto : Ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, SARMI— Dewan Adat Sarmi (DAS) menyatakan menolak hasil kerja Tim Seleksi II Calon Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Biak Numfor dan Sarmi yang telah menghasilkan daftar 10 besar calon komisioner KPU Kabupaten Sarmi periode 2018 – 2023.

“kami melihat Timsel tidak memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat terkait beberapa nama yang sebenarnya bermasalah, bahkan di duga terlibat dengan partai politik”, kata Yakonias Wabrar, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) utuan dari Dewan Adat Sarmi dalam releasenya yang diterima TIFAOnline, Jumat (21/12/2018).

Untuk itu atas nama Dewan Adat Sarmi, Yakonias Wabrar mendesak agar KPU RI mengambil alih pekerjaan Timsel II untuk melakukan seleksi ulang di tahap 10 besar, karena patut di duga ada sejumlah permainan antara Timsel dengan actor – actor politik tertentu yang menjadi Bandar bagi kelolosan calon – calon komisioner yang bermasalah tersebut.

“kami tolak hasil kerja Timsel, selain tidak mengakomodir anak asli Sarmi, juga patut di duga banyak orang yang tidak berdomisili di Sarmi tapi di loloskan, untuk itu kami, apalagi ada dua nama incumbent KPU Sarmi yang patut di duga terkait dengan dugaan korupsi di KPU Sarmi yang saat ini sudah ada penetapan beberapa orang jadi tersangka”, kata Yakonias Wabrar.

Dalam releasenya juga Yakonias Wabrar meminta agar KPK melakukan supervisi terhadap kasus dugaan korupsi di KPU Sarmi yang tengah di tangani Kejaksaan Tinggi dengan nilai kerugian sangat fantastis mencapai Rp. 20 miliar lebih.

“tidak mungkin dugaan korupsi di KPU Sarmi hanya melibatkan sekretariat, perlu pendalaman dan dibuktikan bahwa beberapa mantan anggota KPU Sarmi ini bersih, karena beberapa orang diantaranya ada masuk jadi calon anggota KPU baik di Sarmi sendiri ada dua orang, bahkan ada juga yang di Kota Jayapura”, kata Yakonias Wabrar lagi menyebut bahwa ada 2 nama incumbent yang lolos 10 besar diantaranya adalah Marhon Lapoandu dan Viktor Yuwayari, sedangkan di Kota Jayapura ada nama Suardi Amir juga, sedangkan seorang lagi di duga terlibat partai Perindo atas nama Simon Awom.

“mereka semua ini harus di litsus dulu, apakah benar – benar tidak terlibat kah dalam kasus dugaan korupsi KPU Sarmi, kalau belum beres dan bersih, tidak bisa di berikan kesematan masuk lagi, nanti bikin masalah lagi”, kata Yakonias Wabrar

Selain Dewan Adat Sarmi, Ikatan Perempuan Sarmi juga menyoroti kinerja Timsel II yang tidak mengakomodir perempuan asli Sarmi dalam proses seleksi KPU Kabupaten Sarmi.

“semestinya 30 persen kertwakilan perempuan harus diberikan kepada perempuan asli Sarmi, kami menolak adnaya ekspansi orang – orang dari luar Sarmi yang masuk ke Sarmi, karena tanah Sarmi hanya untuk orang Sarmi saja”, kata Katerina Aweno, S.Sos, Ketua Umum Ikatan Perempuan Sarmi dalam releasenya yang diterima TIFAOnline, Jumat (21/12/2018).

Terkait penolakan tersebut, Ketua Tim Seleksi II Calon Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Biak Numfor dan Sarmi periode 2018 – 2023, DR. Ahmar Rifai Rahanwarin, SH, MH menyambut baik semua aspirasi dan masukan yang disampaikan public.

“terima kasih untuk semua kritik dan masukan, kami sangat hargai dan apresiasi, bahwa pada dasarnya Timsel bekerja berpegang pada aturan dan tahapan sebagaimana sudah diatur dalam PKPU, justru dengan adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat menjadi bahan positif bagi kami, dan semua sudah ada mekanismenya, silahkan melampirkan bukti – bukti pendukung yang valid, karena masih ada satu tahap lagi yang akan di lakukan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Papua, kalau ada bukti akurat dan valid pasti akan jadi pertimbangan bagi KPU RI untuk mengugurkan yang bermasalah”, kata DR. Ahmad Rifai Rahanwarin lagi.

Menurutnya Timsel sudah melakukan semua tahapan sesuai prosedur dan ketentuan, dan setiap aduan masyarakat semua sudah dilakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap para calon dan menurut keyakinan Timsel secara kolektif beberapa aduan masyarakat sudah terkonfirmasi semua.

“tugas kami hanya membantu KPU RI melakukan penjaringan dan penyaringan, karena keputusan siapa – siapa yang akan jadi komisioner itu mutlak di KPU RI, jadi masih ada kesempatan untuk melakukan tanggapan sepanjang di sertai dengan bukti yang valid”, kata ketua Timsel lagi. (mma/R1)

Tinggalkan Balasan