HEADLINEHUKUM & HAM

Soal Permintaan Penarikan Anggota TNI/Polri Dari Nduga, Ini Klarifikasi Ketua DPRP

Soal permintaan penarikan anggota TNI/Polri dari Nduga, Ini klarifikasi kKetua DPRP, tampak Ketua DPRP, Yunus Wonda ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan dalam suatu kesempatan. (Foto: ist/ TifaOnline)Soal permintaan penarikan anggota TNI/Polri dari Nduga, Ini klarifikasi kKetua DPRP, tampak Ketua DPRP, Yunus Wonda ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan dalam suatu kesempatan. (Foto: ist/ TifaOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Setelah menjadi polemik sejumlah pihak, akhirnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda mengklarifikasi pernyataannya sebelumnya bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe soal permintaan penarikan pasukan TNi/Polri dari Kabupaten Nduga, khususnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

“Dalam posisi ini sangat jelas, kami lebih kepada suasana Natal, jadi kalau sampai ada yang mengatakan bahwa kami seolah mendukung pihak mereka (TPN/OPM-Red), itu pemahaman terlalu jauh, keliru dan mempropagandakan kondisi Papua”, kata Yunus Wonda kepada TIFAOnline melalui saluran telepon meluruskan pemahamana yang keliru dari banyak pihak atas pernyataannya sebelumnya, Jumat (28/12/2018) malam.

Politisi Demokrat ini juga menyayangkan pihak-pihak yang menyalah artikan statemen Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP, yang seolah menimbulkan kesan Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP berbicara melawan negara.

Pemerintah, DPRP dan MRP, kata Yunus Wonda melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga, melindungi, memperjuangkan aspirasi rakyat, menjaga keutuhan negara, Pancasila dan UUD 1945.

”Tidak ada tendensi apa-apa, karena jelas kami mengutuk tindakan pelaku, yang tidak berperikemanusiaan dan tidak manusiawi dan seluruh fraksi DPR Papua mengutuk tindakan keji tersebut, jadi permintaan kami sebelumnya adalah untuk memberikan ruang kepada warga disana merayakan Natal di kampung mereka, karena bagaimanapun rakyat di kampung yang traumatic itu, takut dan akhirnya kabur bila melihat sepasukan anggota TNI/Polri” kata Yunus Wonda lagi.

Terkait kesepakatan Pemerintah, DPR Papua, MRP dan pihak gereja yang meminta presiden menarik pasukan TNI/Polri di Kabupaten Nduga, Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengklarifikasi, bahwasanya permintaan tersebut semata-mata hanya dalam moment Natal dan tidak bermaksud mengintervensi kinerja TNI/Polri dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Nduga.

Ketua DPRP juga mengatakan bahwa klarifikasi tersebut juga sudah di sampaikan pihaknya secara langsung kepada Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih maupun Kajati Papua saat Rapat Forkompinda di Gedung Negara (28/12/2018) pagi.

Dimana, terkait rentetan tragedi di Nduga, Kapolda Papua menyampaikan secara detail kronologi semua tentang kejadian Nduga sejak awal kejadian hingga proses penemuan jenasah.

“Tadi pak Kapolda sudah jelaskan dengan sangat detail tentang kondisi kejadian di sana dan  beliau (Gubernur – Red) menyampaikan bahwa permintaan itu lebih terkait dengan situasi Natal dengan harapan kedepan jika ada kasus yang sama, Forkompimda dapat bersama-sama menyelesaikannya,” kata Yunus Wonda.

Ia berharap semua pihak tidak saling menjatuhkan ataupun memojokkan, namun dapat lebih melihat secara menyeluruh persoalan yang terjadi di Kabupaten Nduga.

“Mari lihat secara menyeluruh dan kasus yang terjadi di Nduga telah ditangani penuh oleh TNI Polri dan kami harap pelaku ditangkap, dengan harapan masyarakat di Nduga tetap hidup dengan nyaman”, kata Yunus Wonda lagi.

Terkait pembentukan tim gabungan Pemerintah, DPRP, MRP dan pihak gereja, menurut Ketua DPRP nantinya tim tersebut bertugas untuk membawa bantuan sembako kepada masyarakat di Nduga.

“Tadi pak Gubernur juga sudah laporkan, bahwa tim ini untuk membantu membawa bantuan sembako kepada masyarakat, karena kondisi masyarkat kan ada di pinggiran kampung, sehingga ini juga menjadi peran pemerintah daerah dan kami minta pengawalan dari TNI Polri”, kata Yunus Wonda, Ketua DPRP. (Titie Adam/ Walhamri Wahid)

Tinggalkan Balasan