EDUKASI PEMILIHHEADLINE

Sisa Dua Hari Belum Ada Parpol Yang Serahkan, Bawaslu Keerom Ingatkan Parpol Yang Manipulasi LPSDK Bisa Kena Pidana

Sisa dua hari belum ada parpol yang serahkan, Bawaslu Keerom ingatkan parpol yang manipulasi LPSDK bisa kena pidana, tampak komisioner KPU Keerom, Immawan Margono dan Ketua Bawaslu Keerom, Natalia L. Yonggom. (Foto : ist/ TIFAOnline)Sisa dua hari belum ada parpol yang serahkan, Bawaslu Keerom ingatkan parpol yang manipulasi LPSDK bisa kena pidana, tampak komisioner KPU Keerom, Immawan Margono dan Ketua Bawaslu Keerom, Natalia L. Yonggom. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, KEEROM— Memasuki penghujung tahun 2018, sejumlah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Keerom diharapkan bisa menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) paling lambat Rabu, 2 Januari 2019, atau dua hari lagi sejak berita ini diterbitkan.

“sampai hari ini terkait LPSDK ini belum ada satupun partai politik di Kabupaten Keerom yang telah melaporkan LPSDK-nya, kita tunggu Senin besok (hari ini-Red), Bawaslu Keerom akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Keerom, karena sisa dua hari waktunya”, kata Natalia L. Yonggom, Ketua Bawaslu Keerom kepada TIFAOnline melalui chatting WhatsApp, Minggu (30/12/2018) malam.

Sebagaimana Surat Himbauan Bawaslu Keerom Nomor : 65/Bawaslu/KRM/XII/2018, Perihal : Himbauan Batas Akhir Penyerahan LPSDK Peserta Pemilu 2019 yang di tujukan kepada seluruh ketua – ketua partai politik tingkat kabupaten tertanggal 19 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Yaser A. Runggamusi, SIP mewakili Ketua Bwaslu Keerom, disebutkan bahwa seluruh pengurus partai politik sudah harus menyerahkan LPSDK-nya paling lambat tanggal 2 januari 2019 sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.

“kalau tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), partai politik bisa kena sanksi diskualifikasi, tapi untuk LPSDK sanksinya teguran lisan dan akan di umumkan ke public bahwa partai A atau partai B tidak melaporkan dana kampanyenya, sehingga bisa merusak nama baik si partai dimksud tentunya, karena itu menyangkut akuntabilitas partai dimaksud”, kata Natalia L Yonggom lagi.

Namun menurutnya bukan berarti partai politik akan melaporkan LPSDK-nya secara serampangan, karena sudah ada aplikasi dan format yang harus di isi oleh masing – masing partai politik.

“kalau ternyata hasil verifikasi kami di Bawaslu ada ketidak sesuaian antara LADK, LPSDK, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) itu bisa kita arahkan ke pidana, misalnya antara profil para penyumbang tidak sesuai dengan jumlah sumbangannya, itu kan bisa dipertanyakan, misalnya seorang tukang ojek, tapi di tulis dalam laporan menyumbang ke partai tersebut hingga Rp. 500 juta, atau ternyata ada perusahaan non pemerintah yang menyumbang melewati batas maksimum yang dipersyaratkan, bisa kena pidana, itu semua jadi materi kami nantinya untuk di awasi”, kata Natalia L. Yonggom, Ketua Bawaslu Keerom.

Menurutnya soal keterlambatan LPSDK memang tidak ada sanksi dalam UU Nomor 7 tentang Pemilu, tapi baik LADK, LPSDK, dan LPPDK nanti semuanya saling terkait dalam hal kebenaran laporan dana kampanye partai politik.

“Sanksi utk LPSDK itu bisa di kenakan pidana pada pasal 496 Undang – Undang Nomor 7 apabila dalam LPSDK itu tdk benar laporan dana kampanye nya yaitu identitas penyumbang, sebagaimana di sebut pada pasal 335 ayat 4 UU Nomor 7 Tentang Pemilu”, kata Natalia lagi.

Secara terpisah, Ketua KPU Keerom, Kornelis Watkaat melalui salah satu anggota KPU Keerom, Immawan Margono membenarkan bahwa hingga hari ini, Senin, 31 Desember 2018 belum ada satupun partai politik di Keeorm yang menyerahkan LPSDK-nya.

“kalau untuk LADK sejak awal masa kampanye mereka sudah menyerahkan LADK-nya, kan hanya nomor rekening atas nama partai politik dan saldo awal mereka, sedangkan LPSDK ini adalah laporan daftar penyumbang partai politik selama masa kampanye berlangsung selama ini, baik bantuan dalam bentuk uang tunai, barang maupun jasa, semuanya harus di catat dan di laporkan, sesuai tahapan kita akan umumkan partai politik mana yang melaporkan LPSDK-nya dan partai politik mana yang tidak melaporkan, sehingga menjadi catatan public dalam menjatuhkan pilihannya nanti”, kata Immawan Margono kepada TIFAOnline melalui pesan WhatsApp, Senin (31/12/2018).

Margono berharap sebelum batas akhir yang sudah ditetapkan seluruh pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Keerom sudah bisa menyerahkan LPSDK nya.

“LPSDK ini nantinya akan menjadi acuan untuk melihat akuntabilitas dan nantinya akan disosialisasi kepada masyarakat, laporan ini dalam bentuk pengeluaran dan pemasukan dana kampanye baik yang berbentuk uang maupun barang dan jasa”, kata Immawan Margono lagi. (walhamri wahid/R1)

Tinggalkan Balasan