EDITORIALHEADLINE

Kepala Daerah di Papua Suka Plesiran, Pemerintah Tutup Mata !

Bila Mendagri tidak ada nyali untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dari Papua yang suka plesiran, ada baiknya Tjahjo Kumolo mundur saja dari jabatan itu, atau tidak rakyat akan pidanakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak mematuhi perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda

Kepala Daerah di Papua suka plesiran, Pemerintah tutup mata ! tampak ilustrasi pejabat plesiran. (Foto : IST)Kepala Daerah di Papua suka plesiran, Pemerintah tutup mata ! tampak ilustrasi pejabat plesiran. (Foto : IST)

Pasal 76 ayat 1 huruf i dan j Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sangat jelas menyebutkan bahwa seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apakah itu Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota “dilarang” meninggalkan tempat tugasnya lebih dari 7 hari berturut – turut, atau tidak berturut – turut dalam kurun waktu 1 (satu bulan).

Bukan hanya itu saja, seorang Kepala Daerah juga ‘dilarang’ melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Mendagri bagi Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota, atau izin Presiden untuk Gubernur / Wakil Gubernur.

Dan tidak di sebutkan apakah itu perjalanan dinas atau perjalanan pribadi, intinya kalau Kepala Daerah mau ke luar negeri wajib mengajukan izin kepada Mendagri atau Presiden apapun tujuan dan alasannya.

Tapi sayang, namanya peraturan di Republik bernama NKRI ini tampaknya di buat untuk di langgar.

Bukan hal baru cerita Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah di Papua yang doyan plesiran, baik ke luar negeri apalagi ke luar Papua, entah di Jakarta ataupun kota – kota besar lainnya di Indonesia, bahkan bagi seorang Bupati / Wakil Bupati di sebuah kabupaten ke kabupaten lainnya masih dalam satu provinsi lebih dari 7 hari saja wajib seizin Gubernur.

Tapi pada prakteknya selama ini, seorang Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota bila hendak ke Jakarta bisa dipastikan jarang bahkan mungkin tidak pernah mengajukan izin kepada Gubernur, dan dipastikan juga Gubernur / Wakil Gubernur selama ini juga tidak pernah menegur atau mengingatkan soal izin tersebut kepada para Bupati / Wakil Bupati, karena terkadang mereka juga bersua dan duduk bersama di Jakarta sana.

Cerita tentang Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang sering meninggalkan tempat tugasnya lebih dari 7 (tujuh) hari bukan hal baru di Provinsi Papua, sering kita dengar keluhan masyarakat soal itu, tapi semua hanya berujung pada coretan pena wartawan dalam bentuk berita yang dianggap angina lalu oleh para pejabat tersebut.

Ada Kepala Daerah yang menjalankan pemerintahan di wilayahnya dengan berkantor di Jayapura, hanya sesekali saja baru naik ke tempat tugasnya, sehingga masyarakat juga kesulitan untuk mengadukan apa yang menjadi persoalan mereka, dan hal seperti itu lumrah, tanpa ada satu pihak pun yang berusaha menegur atau mengingatkan, baik dari DPRD yang memiliki fungsi control sebagai lembaga legislatif, maupun Gubernur / Wakil Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dan diberikan kewenangan oleh UU untuk memberikan izin.

Tidak pernah sekalipun kita mendengar Presiden ataupun Mendagri memberikan sanksi kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwasanya bila ada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah meninggalkan tempat tugas lebih dari 7 (tujuh) hari berturut – turut mendapatkan sanksi teguran tertulis I maupun teguran tertulis II.

Dan hingga kini belum pernah di dengar oleh publik, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang melanggar teguran I dan teguran II di ikutkan Program pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan oleh Kemendagri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 4 dan 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Cerita soal Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dari Papua yang doyan plesiran ke luar negeri juga bukan hal baru, bahkan sudah jadi rahasia umum, beberapa Kepala Daerah di Papua terindikasi memiliki jadwal rutin untuk berkunjung ke luar negeri, paling dekat ke Singapura sekedar menghabiskan akhir pekan, dan bisa dipastikan perjalanan ke luar negeri mereka itu tidak seizin Mendagri apalagi Presiden.

Lambannya pembangunan di daerah, menumpuknya sejumlah persoalan kemiskinan di Papua, dan sejumlah masalah – masalah lainnya tidak bisa di lepaskan dari ketiadaan para pemimpin tersebut di wilayah tugasnya.

Dalam setiap kampanye sebelum terpilih hampir semua pemimpin selalu menyerukan “memimpin dengan hati”, tapi pada prakteknya mereka benar – benar tidak punya hati, karena penjabaran kongkrit memimpin dengan hati adalah seberapa intens seorang pemimpin bisa bersama – sama dengan rakyatnya, melihat, mendengar, merasakan dan mengunakan hati nuraninya untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Hari ini kita saksikan, Bupati Kabupaten Nduga, 30 hari meninggalkan tempat tugasnya, sehingga sejumlah gejolak sosial politik dan kamtibmas yang terjadi di wilayahnya luput dari perhatiannya dan tiba – tiba muncul hanya dengan ucapan permohonan maaf.

Gubernur sudah mempertanyakan keberadaannya dan dipastikan Bupati Nduga tidak pernah mengajukan izin kepada Gubernur, akankah tidak ada sanksi sama sekali yang akan diberikan oleh Mendagri, apalagi di duga kepergian yang bersangkutan selama hampir 30 hari tersebut berada di luar negeri.

Akankah Mendagri hanya gertak dan mengabaikan perintah UU, ataukah ada tindakan nyata dan tegas yang di barengi dengan pengawasan ketat ke depannya agar tidak terjadi lagi ?? Bila tidak ada tindakan tegas dari Mendagri, sudah sepatutnya Mendagri dapat di gugat oleh rakyat karena Mendagri melanggar perintah UU itu sendiri.

Salah siapa ???? Undang – Undang atau salah Pak Menteri dan Pak Presiden ??? (Redaksi)

Tinggalkan Balasan