HEADLINETANAH PAPUA

Tinggalkan Tempat Tugas Sebulan, Bupati Nduga Tidak Dapat Sanksi Mendagri ?

Tinggalkan tempat tugas sebulan, Bupati Nduga tidak dapat sanksi Mendagri ? tampak Yarius Gwijangge, Bupati Nduga menyampaikan permohonan maafnya kepada Gubernur dan aparat keamanan. (Foto : Pendam XVII/Cend)Tinggalkan tempat tugas sebulan, Bupati Nduga tidak dapat sanksi Mendagri ? tampak Yarius Gwijangge, Bupati Nduga menyampaikan permohonan maafnya kepada Gubernur dan aparat keamanan. (Foto : Pendam XVII/Cend)

TIFAOnline, JAYAPURA— Sejak heboh insiden pembantaian sejumlah karyawan PT. Istaka Karya pada 2 Desember 2018 lalu hingga kemarin, Senin, 2 Januari 2019, terhitung kurang lebih sebulan, Bupati Kabupaten Nduga, Yarius Gwijangge tidak berada di tempat tugas di Kabupaten Nduga, dan selama periode itu pula yang bersangkutan tidak pernah terlihat ataupun memberikan pernyataan terkait kondisi yang terjadi di daerah yang di pimpinnya itu.

Dan secara mendadak, Senin (2/1/2019) bertempat di Markas Penerangan Kodam (Mapendam) XVII/ Cenderawasih, Yarius Gwijangge tiba – tiba muncul dan memberikan keterangan pers bersama – sama dengan Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel (Inf) Muhammad Aidi guna memberikan tanggapan dan pernyataan resmi terkait kondisi yang tengah terjadi di daerah yang di pimpinnya selama sebulan terakhir ini.

“Kabupaten Nduga yang saya pimpin ini lagi tidak aman, baru saya lagi di luar”, kata Yarius Gwijangge tidak menyebutkan secara terang frasa “diluar” yang di sampaikan apakah di luar negeri ataukah di luar Papua, saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Mapendam XVII/ Cenderawasih, Selasa (1/1/2019), sebagaimana hasil rekaman wawancara yang di kirimkan Pendam XVII/Cenderawasih kepada TIFAOnline, Selasa (1/1/2019) malam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, seorang Bupati di larang meninggalkan tempat tugasn dan wilayah kerjanya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut – turut atau tidak berturut – turut dalam waktu 1 (satu) bulan, dan bila hendak meninggalkan tempat tugasnya wajib mengajukan izin kepada Gubernur.

Dan atas pelanggaran tersebut Mendagri wajib memberikan Surat Teguran I dan bila masih di ulang lagi dapat Surat Teguran II, bila sudah dapat Teguran I dan Teguran II masih tetap melakukan pelanggaran yang sama, maka seorang Bupati wajib mengikuti Program Pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Mendagri dan selama mengikuti kegiatan dimaksud, tugas dan kewenangan seorang Bupati dilaksanakan oleh Wakil Bupati.

Dam bila seorang Bupati terbukti keluar negeri tanpa seizing Mendagri, sanksi yang bisa dikenakan lebih berat lagi sebagaimana di atur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, Mendagri dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Namun terkait status Bupati Nduga yang menghilang dari tempat tugasnya lebih dari 7 (tujuh) hari bisa dipastikan tanpa seizin Gubernur Papua, Lukas Enembe, dimana justru Gubernur Papua yang mempertanyakan keberadaan Bupati Nduga kepada awak media usai memimpin Rapat Bersama Forkopimda Papua di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Jumat (28/12/2018) lalu.

Bupati Kabupaten Nduga, Yarius Gwijangge pada kemunculan perdananya setelah sebulan tidak ada kabar sama sekali, menyampaikan permohonan maaf dan juga mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh sekelompok sipil bersenjata yang telah menelan korban belasan orang.

Dihari pertama tahun 2019, Bupati Kabupaten Nduga yang sudah dua periode menjabat tersebut mengaku bahwa persoalan di Nduga merupakan persoalannya, dan dia berjanji akan secepatnya kembali ke Nduga untuk membuat tim dan merangkul semua masyarakat yang saat ini tengah kelaparan dan mengalami trauma akibat kejadian yang terjadi sepanjang Desember 2018 lalu.

“Saya minta maaf kepada pak Gubernur karna selama kejadian saya memilih bungkam dan berdiam diri, saya berharap pak Gubernur tidak mempersoalkan dan saya akan kembali ke Nduga selanjutnya membuat tim dengan melibatkan TNI/Polri dan semua pihak termasuk kesehatan, keagamaan, pendidikan dan sama-sama menjalankan pelayanan sosial kepada masyarakat di Nduga,” kata Yarius kepda wartawan di Mapendam XVII/Cenderawasih, Selasa (1/1/2019).

Demikian juga kepada TNI/Polri, Bupati Nduga menghaturkan permintaan maafnya terhadap tanggapan Wakil Bupati yang dirasa menyinggung.

“Saat kejadian mungkin pemerintah tidak tahu dan memang situasinya sedang tidak terkendali, sehingga perkataan Wakil Bupati yang kurang berkenan di hati aparat keamanan. Disini saya minta maaf, karna saat itu mungkin kondisi tidak terkendali sehingga itu bicara saja, jadi saya minta maaf dan apa yang disampaikan tidak akan terulang lagi”, kata Yarius Gwijangge di hadapan wartawan menyampaikan permohonan maaf terbukanya kepada semua pihak.

Bupati Nduga mengatakan saat ini masyarakat di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Nduga mengalami kelaparan, sehingga besar harapan pemerintah Nduga, ada keterlibatan TNI/Polri untuk mendukung transportasi untuk pemerintah daerah.

“TNI/Polri kami harapkan bisa membantu pemerintah, kami bisa dipinjamkan helicopter untuk membawa BBM kepada masyarakat di beberapa distrik yang saat ini tengah mengalami kekurangan,” kata Yarius Gwijangge, Bupati Nduga.

Terkait dengan kejadian yang menimpa para korban PT. Istaka Karya, Bupati juga menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh keluarga korban, sebagai Kepala Daerah, Yarius Gwijangge tegas mengatakan perbuatan pelaku merupakan perbuatan terkutuk lantaran melakukan pembunuhan terhadap anak Tuhan yang tidak berdosa.

“Terkutuklah mereka, ini cara yang sangat biadab, tidak manusiawi dan cara yang sangat tidak bagus, dan untuk kejadian ini saya minta maaf, sebab mereka salah”, kata Bupati lagi.

Dengan kejadian itu, Bupati sepenuhnya menyerahkan penegakan hukum kepada aparat keamanan dan berharap tidak ada masyarakatnya yang menjadi korban.

“Kalau TPN/OPM jadi musuh bangsa ya, mereka itu penghianat bangsa, TNI/Polri silahkan kejar dan tangkap mereka, tapi jangan korbankan rakyat saya satu orangpun, masyarakat Nduga adalah rakyat Indonesia juga, mari kita lindungi mereka, saya tidak batasi aparat untuk kejar para pelaku, silahkan itu tugas TNI/Polri membela negara, jadi kejar saja mereka”, kata Yarius Gwijangge.

Soal adanya saling tuduh, bunuh – membunuh dan mempersalahkan antara satu dan lainnya, menurut Bupati adalah perbuatan tidak baik, namun menurutnya bagaimana agar mengantisipasi tidak ada kejadian yang sama terjadi di tahun-tahun mendatang. (Titie Adam/ Walhamri Wahid)

Tinggalkan Balasan