EDUKASI PEMILIHHEADLINE

Aneh, Tiga Bulan Masa Kampanye 14 Parpol di Keerom LPSDK-nya Nihil ?

Aneh, tiga bulan masa kampanye 14 parpol di Keerom LPSDK-nya nihil ?, tampak Ketua Bawaslu Keerom, Natalia L. Yonggom dan Ketua KPU Keerom, Korneles Watkaat di dampingi 4 komisioner KPU Keerom, Immawan Margono, Ernest Solossa, Melianus M. Gobay dan Frengki Tiwe usai menerima LPSDK partai politik. (Foto : Ist/TIFAOnline)Aneh, tiga bulan masa kampanye 14 parpol di Keerom LPSDK-nya nihil ?, tampak Ketua Bawaslu Keerom, Natalia L. Yonggom dan Ketua KPU Keerom, Korneles Watkaat di dampingi 4 komisioner KPU Keerom, Immawan Margono, Ernest Solossa, Melianus M. Gobay dan Frengki Tiwe usai menerima LPSDK partai politik. (Foto : Ist/TIFAOnline)

TIFAOnline, KEEROM— Meski masa kampanye Pemilu 2019 sudah memasuki 3 bulan sejak 23 Sepetember 2018 lalu hingga 2 Januari 2019, namun sebanyak 14 partai politik melalui struktur kepengurusan di tingkat Kabupaten Keerom dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) menampilkan laporan “NIHIL”.

Artinya selama periode 23 September 2018 sampai dengan 2 Januari 2019, ke 14 partai politik tersebut di Keerom tidur semua, alias tidak ada aktifitas baik berupa kampanye terbuka, kampanye terbatas, tatap muka, ataupun pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik dari parpol maupun masing – masing calegnya.

Padahal dari pantauan TIFAOnline di periode 23 September 2018 – 2 Januari 2019, terpantau beberapa partai politik melakukan kegiatan kampanye terbatas dengan mendatangkan beberapa caleg dari level nasional seperti yang dilakukan oleh Partai Berkarya ketika mendatangkan Ketua Umumnya, Hutomo Mandala Putra di Distrik Skamto.

Bahkan hingga hari ini di beberapa sudut kampung di Kabupaten Keerom terlihat bertebaran beberapa baliho, spanduk, maupun alat peraga para caleg, bahkan di masyarakat luas juga sudah beredar kalender, kartu nama, stiker, dan atribut lainnya.

“semua partai politik sudah sampaikan LPSDK-nya sesuai batas waktu yang ditentukan, sejauh ini di Keerom tidak ada masalah soal LPSDK”, kata Korneles Watkaat, Ketua KPU Keerom saat diwawancara melalui saluran telepon, Kamis (3/1/2019).

Menurut Ketua KPU Keerom, dari 16 partai partai politik yang menyerahkan LPSDK-nya, ada dua partai politik yang mencantumkan nominal penerimaan dana kampanye yakni Partai Demokrat sebesar Rp. 20.950.000, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp. 79.150.000.

Sedangkan 14 partai politik lainnya mencantumkan nominal LPSDK-nya Nihil, artinya selama 3 bulan masa kampanye ke-14 partai tersebut tidak ada penerimaan sama sekali baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

Adapun ke -14 partai politik tersebut adalah (1) Perindo, (2) PKPI, (3) Gerindra, (4) Golkar, (5) PSI, (6) Berkarya, (7) Hanura, (8) PBB, (9) PAN, (10) Nasdem, (11) PKB, (12) Garuda, (13) PDI- P, (14) PPP.

“coba pak wartawan konfirmasi sendiri ke partai – partai dimaksud yah”, kata Ketua KPU Keerom ketika di konfirmasi apakah memang selama 3 bulan masa kampanye ini ke- 14 partai politik di maksud tidak ada satupun yang melakukan kampanye ataupun pemasangan alat peraga sehingga mereka tidak ada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sama sekali alias nihil.

Lebih lanjut Korneles Watkaat menjelaskan bahwa KPU hanya melaksanakan tahapan, jadwal dan program, maka soal apakah partai politik mau kampanye atau tidak bukan menjadi domain dari KPU.

“soal ada kampanye atau tidak semua kembali ke parpol masing – masing, apakah parpol mau memanfaatkan kesempatan jadwal kampanye yang ada atau tidak, itu semua kembali ke parpol sebagai peserta Pemilu”, kata Korneles Watkaat lagi.

Terkait alat peraga yang di cetak oleh KPU Keerom, menurutnya KPU juga sudah menyerahkan kepada masing – masing partai politik, sehingga untuk pemasangannya menjadi tanggung jawab dari masing – masing partai.

Sesuai ketentuan partai politik wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang berisi nomor rekening dan saldo awal yang dimiliki oleh partai politik di awal – awal masa kampanye pada 23 September 2018 lalu.

Dimana LADK ini berisi dana kampanye awal yang di miliki oleh partai politik di maksud yang berisikan nama – nama penyumbang apakah dari kader, perorangan atau perseroan, bentuk sumbangan apakah uang, barang atau jasa, bila barang dan jasa harus di konversikan ke dalam nominal rupiah sesuai harga pasaran yang wajar.

Dan setelah masa kampanye berjalan 3 bulan, maka partai politik wajib menyajikan kembali yang namanya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) selambat – lambatnya 2 Januari 2019 kemarin.

Dimana LPSDK ini berisi semua sumbangan yang diterima oleh caleg atau partai politik baik dalam bentuk uang, barang dan jasa, termasuk segala pengeluaran yang di keluarkan oleh caleg secara pribadi harus di laporkan terlebih dahulu ke partai politik dan di catatkan dalam LPSDK ini.

Ketua Bawaslu Keerom, Natalia L. Yonggom, ketika di konfirmasi TIFAOnline, Kamis (3/1/2018) malam hingga berita ini di publish belum menanggapi pesan konfirmasi via WhatsApp yang di kirimkan TIFAOnline, meski sudah membacanya.

Hingga berita ini di naikkan, TIFAOnline juga belum berhasil mengkonfirmasi 14 partai politik yang ada di Kabupaten Keerom.

Adapun tahapan pelaporan dana kampanye partai politik adalah sebagai berikut :

  • 23 September 2018 – 1 Januari 2019 : pembukuan LPSDK
  • 2 Januari : penyampaian LPSDK
  • 3 Januari : Pengumuman penerimaan LPSDK oleh KPU
  • Tiga hari setelah penetapan Pemilu – 25 April 2019 : Pembukuan LPPDK
  • 26 April 2019 – 2 Mei 2019 : Penyampaian LPPDK ke KAP
  • 2 Mei – 31 Mei 2019 : Audit dan penyampaian hasil audit laporan dana kampanye dari KAP ke KPU
  • 1 Juni – 7 Juni 2019 : penyampaian hasil audit kepada peserta Pemilu
  • 1 Juni – 10 Juni : Pengumuman hasil audit.

Adapun besaran dana kampanye yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

Untuk Parpol dan Capres / Cawapres bagi penyumbang perseorangan maksimal Rp. 2,5 Miliar, atas nama Kelompok maksimal Rp. 25 Miliar sedangkan bagi Badan Usaha Non Pemerintah Rp. 25 Miliar.

Bagi calon DPD RI, penyumbang perseorangan maksimal Rp. 750 juta, sedangkan penyumbang Kelompok Rp. 1,5 Miliar dan Badan Usaha Non Pemerintah maksimal Rp. 1,5 Miliar juga.

Sedangkan bentuk sumbangan yang wajib di catatkan dalam semua laporan dana kampanye terdiri dari :

  • Uang, terdiri dari 5 jenis, yakni cek, bilyet giro, surat berharga, dan transfer / SMSBanking
  • Barang, terdiri dari dua jenis yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak yang di nilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima.
  • Jasa, yakni layanan atau pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya di nikmati peserta pemilu, di nilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan