HEADLINEHUKUM & HAM

Dapat Akreditasi C Dari Kumham, Ini Kinerja dan Program LBH Papua Justice & Peace

Dapat akreditasi C dari Kumham, ini kinerja dan program LBH Papua Justice & Peace, tampak Yuliyanto, SH, MH, Direktur LBH PJP di depan kantornya. (Foto : Ist/ TIFAOnline)Dapat akreditasi C dari Kumham, ini kinerja dan program LBH Papua Justice & Peace, tampak Yuliyanto, SH, MH, Direktur LBH PJP di depan kantornya. (Foto : Ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Dari beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang saat ini ada di Provinsi Papua, LBH Papua Justice & Peace (PJP) menjadi salah satu LBH yang mendapat nilai Akreditasi C dari Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia yang telah melakukan verifikasi ulang dan mengeluarkan keputusan Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Yasona H. Laoly selaku Menkumham.

“ada dua LBH di Papua yang dapat Akreditasi C, kalau tidak salah satunya LBH Cenderawasih Jayapura, selain LBH PJP, memang belum sesuai target kami yang berharap dapat Akreditasi B atau A, tapi ini menjadi cambuk untuk kami lebih berbuat lagi memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang awam soal hukum ini”, kata Yuliyanto, SH, MH. Direktur LBH Papua Justice & Peace dalam releasenya yang diterima TIFAOnline, Minggu (6/1/2019).

Menurut Yuliyanto, SH, MH selama tahun 2018 lalu, LBH Papua Justice & Peace telah menangani perkara pro bono (cuma – cuma- Red) sebanyak kurang lebih 86 perkara pidana, selain itu juga ada beberapa perkara non litigasi diantaranya adalah 2 kasus dalam pendampingan pelaporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan pendampingan pemeriksaan di kepolisian sebanyak 40 kasus.

“di tahun 2018 kemarin juga kita berhasil membuka kantor cabang di Keerom dan Timika, makanya sesuai hasil verifikasi Kemenkumham LBH PJP dinyatakan lolos Akreditasi dengan nilai C, kita berharap di tahun 2019 mendatang bisa naik ke B atau A”, kata Yuliyanto optimis.

Kinerja lainnya yang sudah di capai LBH PJP di tahun 2018 adalah dimana LBH PJP berhasil menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga terkait advokasi hukum.

“kita kerja sama dengan Ombudsman Papua, Komnas HAM Perwakilan Papua, juga dengana beberapa organisasi advokasi hukum lainnya seperti Solidaritas Hak Azasi Manusia (SOHAM) , Port Numbay Green yang bergerak di bidang lingkungan hidup, juga beberapa komunitas diantaranya Forum Komuniitas Jayapura, VOX Poin Papua dengan membentuk LBH VOX POIN Papua, forum nasional, organisasi nasional bantuan hukum dan Pemda Keerom”, kata Yuliyanto lagi.

Sebagai Direktur LBH PJP, ia mengakui lembaga yang di pimpinnya masih sangat kekurangan tenaga – tenaga pejuang hukum yang siap kerja memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada rakyat tidak mampu secara gratis, sebagaimana salah satu visi misi lembaga yang dibentuknya itu.

“makanya di tahun 2019 ini kita buka ruang seluas – luasnya bagi sarjana hukum, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang ingin di kaderkan menjadi Advokat ataupun menjadi Paralegal, bisa gabung ke LBH Papua Justice & Peace”, ajak Yuliyanto.

Ia mengakui selama ini untuk membiayai operasional bantuan hukum cuma – cuma yang diberikan LBH PJP kepada rakyat tidak mampu berasal dari kantong pribadi maupun kas lembaga, melalui subsidi silang, dimana ada beberapa kasus yang ditangani secara professional dengan mengutip sejumlah biaya jasa professional yang kelebihannya di gunakan untuk menopang pelayanan kepada rakyat yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum.

“untuk di tahun 2019 ini beberapa program kami adalah akan membuat pelatihan Paralegal di Jayapura, Keerom dan Timika, juga kita akan kembali memebntuk Tim Advokasi baru untuk tahun 2019 di Jayapura, Keerom dan Timika”, kata Yuliyanto, SH, MH.

Selain itu juga menurutnya LBH PJP akan memperkuat tim dalam advokasi pengaduan masalah tanah dan satwa yang di lindungi di Papua, serta membuka cabang baru di kabupaten lain minimal 2 cabang di dua daerah dan membangun jaringan seluas – luasnya dalam mengontrol proses penegakan hukum di Papua khususnya di lokasi kerja LBH PJP yakni Jayapura, Keerom dan Timika. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan