HEADLINEHUKUM & HAM

Diduga Ada Suami Jadi Caleg, Istri Jadi Ketua PPD di Dapil Yang Sama, Ini Tanggapan Bawaslu Kabupaten Jayapura

Diduga ada suami jadi caleg, istri jadi ketua PPD di Dapil yang sama, ini tanggapan Bawaslu Kabupaten Jayapura, tampak Nasarudin, Sili Luli, SH, Koordinator Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kab. Jayapura dalam suatu kegiatan Bawaslu. (Foto : Ist/TIFAOnline)Diduga ada suami jadi caleg, istri jadi ketua PPD di Dapil yang sama, ini tanggapan Bawaslu Kabupaten Jayapura, tampak Nasarudin, Sili Luli, SH, Koordinator Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kab. Jayapura dalam suatu kegiatan Bawaslu. (Foto : Ist/TIFAOnline)

TIFAOnline, SENTANI— Salah satu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Sentani, yang menjabat sebagai Ketua PPD Sentani, di duga adalah istri dari salah satu caleg dari Partai Gerindra di Dapil I Kabupaten Jayapura.

“kita sudah tahu, juga ada terima aduan masyarakat terkait hal itu, rencana besok (Senin-Red) kita akan meminta klarifikasi dari pihak – pihak terkait termasuk Sekretariat KPU juga, secara aturan memang tidak ada larangan tegas seorang istri jadi PPD, terus ada suaminya atau ada keluarganya yang jadi Caleg, yang di larang di PKPU itu bila sesama penyelengara punya hubungan keluarga”, kata Nasarudin Sili Luli, SH, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jayapura saat di konfirmasi TIFAOnline melalui saluran telepon, Minggu (6/1/2019).

Selain itu juga menurutnya yang tidak boleh itu bila PPD terlibat parpol atau sudah dua kali jadi PPD, meski demikian, secara norma dan etika penyelenggara perlu disikapi dengan kehati – hatian, mencegah terjadinya conlict of interest, dan juga mencegah nantinya timbul syak wasangka di masyarakat makanya perlu di luruskan.

“sebenarnya tidak ada aturan yang di langgar, sepanjang PPD dimaksud tidak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan si caleg atau partainya, itu sebenarnya tidak masalah, tapi besok kita minta klarifikasi biar tidak jadi bola liar di masyarakat”, kata Nasarudin lagi.

Menurutnya hal – hal yang akan di klarifikasi kepada Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura yang melakukan proses rekrutmen PPD adalah diantaranya soal proses rekrutmen, apakah nama – nama yang di tambahkan dalam PPD sesuai putusan MK itu apakah orang baru ataukah dari nama – nama yang ada di daftar tunggu.

“sesuai putusan MK kan ada tambahan 2 anggota untuk tiap PPD sesuai dengan kebutuhan, nah ini yang kami belum tahu proses masuknya dua nama ini apakah memang dari daftar tunggu ataukah baru, ataukah memang daftar tunggunya mungkin sudah habis, itu semua yang akan kita klarifikasi dahulu besok”, kata Nasarudin Sili Luli, SH, Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Menurutnya lagi dari hasil klarifikasi besok barulah Bawaslu Kabupaten Jayapura bisa memutuskan akan mengambil langkah atau mengeluarkan rekomendasi apa kepada KPU Kabupaten Jayapura atas hal tersebut.

“endingnya besok yah pak wartawan, setelah kita lakukan klarifikasi kepada pihak – pihak terkait dahulu baru kita bisa putuskan rekomendasinya seperti apa, dan kita buka terang semuanya ke publik”, jawab Nasarudin Sili Luli, SH ketika ditanya siapa nama Ketua PPD dan suaminya yang jadi caleg di maksud. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan