HEADLINETANAH PAPUA

Kurangi Beban APBD, (Plt) Bupati Biak Pangkas Tenaga Honorer, Tambah ULP dan Pastikan April Harus Ada Kenaikan Pangkat ASN

Kurangi beban APBD, (Plt) Bupati Biak pangkas tenaga honorer, tambah ULP dan pastikan April harus ada kenaikan pangkat ASN, tampak (Plt) Bupati Biak Numfor, Hery Ario Naap, S.Si, M.Pd di dampingi Sekda Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra saat memberikan keterangan pers. (Foto : Amri/ TIFAOnline)Kurangi beban APBD, (Plt) Bupati Biak pangkas tenaga honorer, tambah ULP dan pastikan April harus ada kenaikan pangkat ASN, tampak (Plt) Bupati Biak Numfor, Hery Ario Naap, S.Si, M.Pd di dampingi Sekda Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra saat memberikan keterangan pers. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

TIFAOnline, BIAK NUMFOR— Mengingat saat ini jumlah tenaga honorer yang di rekrut oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah hampir sama dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Biak Numfor.

Sehingga di rasa sudah melampaui batas dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak tiap tahunnya sehingga terjadi defisit dalam beberapa tahun belakangan ini.

Maka salah satu langkah berani yang di ambil oleh (Plt) Bupati Kabupaten Biak Numfor yang juga adalah Bupati Biak Numfor terpilih periode 2019 – 2024 adalah melakukan efisiensi dan pemangkasan tenaga honorer.

“komposisi APBD Kabupaten Biak Numfor selama ini bisa di katakan belanja pegawai lebih dominan di banding belanja pelayanan publik, komposisinya 60% : 40%, tentu ini sesuatu yang tidak efektif dan tidak efisien untuk mendorong percepatan pembangunan di Biak, maka salah satu langkah berani yang harus kita ambil adalah perampingan dan pemangkasan tenaga honorer di beberapa OPD, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran tentunya”, kata Hery Ario Naap, S.Si, M.Pd, (Plt) Bupati Kabupaten Biak Numfor kepada TIFAOnline, usai memimpin Apel Pagi di Lapangan Cenderawasih, Biak Numfor, Senin (7/1/2019).

Menurutnya pasti kebijakan tersebut ada pro dan kontra, tapi itu adalah resiko dan konsekuensi yang harus di ambil sebagai seorang pemimpin untuk menstabilkan kondisi daerah khususnya dalam hal keuangan yang mana setahun belakangan ini Pemda Kabupaten Biak Numfor mengalami defisit.

“tidak ada cerita, Kepala OPD harus berani ambil keputusan, tenaga honorer yang dari saat ini ada sekitar 3.500 orang, yang bisa kita akomodir hanya 1.500 orang, contohnya di kebersihan dari 800 orang kita hanya bisa akomodir 500 orang, lainnya keluarkan, pasti ada pro dan kontra, tapi kalau tidak mau hadapi tantangan jangan jadi pemimpin, mundur, tinggal di rumah, untuk Satpol PP saat ini dari 600 orang hanya bisa kita terima 400 orang”, kata Hery Ario Naap lagi.

Dan terkait hal tersebut dalam sambutannya saat memimpin Apel Awal Tahun ASN Pemkab Biak, (Plt) Bupati sudah menyampaikan di hadapan seluruh pimpinan dan staff OPD yang hadir.

“tanggal 15 Januari, seminggu lagi, saya sudah harus terima laporan dan data yang jelas dari masing – masing OPD”, kata (Plt) Bupati Biak Numfor tegas.

Selain mengurangi kuota tenaga honorer yang ada di Kabupaten Biak Numfor, untuk memotivasi ASN yang ada di lingkungan Pemda Biak Numfor, Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd berkomitmen untuk selalu menjamin kepastian pembayaran gaji dan hak – hak insentif lainnya secara tepat waktu ke depannya.

Bukan hanya itu, (Plt) Bupati Biak juga memberikan tambahan insentif Uang Lauk Pauk (ULP) kepada ASN di lingkungan Pemkab Biak, dari Rp. 25.000/ hari kerja menjadi Rp. 30.000/ hari kerja.

“dari segi nominal mungkin tidak terlalu signifikan, naiknya Rp. 5.000, tapi paling tidak ini menjadi bukti bahwa kita serius ingin membenahi kesejahteraan ASN dengan harapan mereka juga bisa lebih bekerja secara optimal, tangung jawab, meski dalam kondisi keuangan daerah yang defisit, semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita semua bekerja lebih serius lagi untuk rakyat”, kata Hery Ario Naap, S.Si, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut juga, (Plt) Bupati Biak Numfor, menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemda Biak Numfor karena selama ini Pemda belum melakukan pelantikan pejabat Eselon III dan IV yang berdampak pada tertundanya kenaikan pangkat dari seluruh ASN di Biak Numfor.

Menurutnya selama cuti bersama Tahun Baru kemarin, dirinya bersama Asisten III dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus rapat, dan sudah dapat input juga telaah regulasi yang ada, selain itu juga sudah ada Juknis dari Kementerian dan BKPSDM Provinsi, sehingga meski libur mereka tetap kerjakan agar dalam minggu ini juga semua proses tersebut bisa di jalankan.

“hari ini seluruh data sudah rampung dari Kepala BKPSDM, seluruh pejabat eselon III dan IV, saya sudah tanda tangan nama – nama, dan dalam 5 hari ke depan kita ajukan ke Provinsi, kemudian dalam 5 hari bila tidak ada respon dari Provinsi, maka secara otomatis kita tetap akan lakukan pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemda Biak, agar proses kenaikan pangkat para ASN yang sudah tertunda dua periode ini bisa terlaksana paling lambat April”, kata Hery Ario Naap lagi.

Ia menegaskan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Biak Numfor agar secepatnya mepersiapkan segala kebutuhan peralatan termasuk juga SDM guna mempercepat proses dimaksud, dan Bupati meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Biak Numfor memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh BKPSDM demi lancarnya proses tersebut.

“tidak ada cerita, bulan April ASN harus naik pangkat, kalau tidak ada yang naik pangkat berarti Kepala BKPSDM gagal, Sekda gagal, dan Kepala BKAD gagal karena tidak bisa membiayai dan menopang, banyak hal yang tidak bisa kita buat untuk ASN, maka tidak ada alasan, tahun 2019 bulan April harus ASN naik pangkat, suka tidak suka, pakai segala macam cara, gunakan seluruh arah kebijakan yang ada”, tegas (Plt) Bupati Biak.

Untuk itu (Plt) Bupati Biak Numfor mendesak agar dalam minggu pertama Januari perangkat Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)  tiba di Biak Numfor, entah apakah mendatangkan dari orang BKPSDM Provinsi atau Kementerian sehingga segera juga bisa dilakukan pengukuhan pejabat Eselon III dan IV. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan