HEADLINEPERISTIWA

Kayu Adat Dituding Ilegal Logging, Masyarakat Adat Palang Kantor UPT Kementerian LHK Papua

Kayu adat dituding ilegal logging, masyarakat adat palang kantor UPT Kementerian LHK Papua, tampak para pendemo ketika di terima Kepala BHPH Wilayah XV Jayapura. (Foto : Amri/ TIFAOnline)Kayu adat dituding ilegal logging, masyarakat adat palang kantor UPT Kementerian LHK Papua, tampak para pendemo ketika di terima Kepala BHPH Wilayah XV Jayapura. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Menyikapi maraknya sejumlah penangkapan kayu merbau dalam jumlah puluhan kontainer yang diamankan baik di Kota Jayapura, Makassar maupun di Surabaya, sejumlah masyarakat adat bereaksi dan melakukan aksi demo damai atas hal tersebut, Jumat (11/1/2019).

Aksi yang dilakukan oleh puluhan masyarakat adat yang di mediasi oleh Dewan Adat Papua (DAP) tersebut bahkan sempat melakukan aksi pemalangan pintu masuk secara smbolik terhadap Kantor Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua di Jalan Raya Kotaraja, Jayapura yang membawahi beberapa UPT diantaranya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Papua, Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Jayapura.

Aksi pemalangan pintu masuk secara simbolis kantor UPT Kementerian LHK Papua yang dilakukan oleh para pendemo siang tadi, Jumat (11/1/2019). (Foto : Amri/TIFAOnline)

Aksi demo damai masyarakat adat yang di koordinir oleh Robby Kbarek dalam orasinya mendesak agar Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera memberikan kepastian hukum soal regulasi hutan adat dan pengelolaan hasil hutan adat yang selama ini selalu saja di tangkapi dan di klaim sebagai illegal logging, padahal menurutnya hutan adat yang di kelola oleh masyarakat adat sendiri adalah menjadi satu – satunya tumpuan hidup bagi masyarakat adat yang juga adalah pemilik ulayat.

“Kami sudah tunggu terlalu lama, sudah 7 tahun kami tunggu ada kebijakan dari Kementerian agar masyarakat adat bisa jual hasil hutan adat dengan tenang dan tidak di hantui labelisasi sebagai illegal logging atau pembalakan liar, kayu yang di kelola masyarakat adat selalu di tangkapi dengan berbagai alasan, akhirnya timbul persepsi bahwa kayu itu adalah hasil curian yang dilakukan oleh kami, padahal itu kayu dari hutan adat yang di kelola oleh masyarakat adat dengan bermitra dengan pelaku usaha dan industry yang memiliki ijin resmi, bayar pajak dan legal, tapi kenapa selalu kayu kita di sita, dan disebut sebagai illegal logging”, kata Robby Kbarek dalam orasinya yang diterima oleh Kepala BPHP Wilayah XV Jayapura, Kusnadi beserta jajarannya.

Daud Masari, selaku Ketua Dewan Adat Sentani (DAS) Kabupaten Jayapura yang membawahi 4 Distrik yakni Unurumu Guay, Yapsi, Kaureh dan Airu dalam orasinya juga meminta agar Kementerian Kehutanan memberikan kepastian hukum soal regulasi pengolahan hasil hutan dari hutan adat, karena selama ini terkesan di biarkan tanpa regulasi dan menjadi celah bagi oknum – oknum tertentu memperalat masyarakat adat.

“kami tidak pernah curi kayu, kami olah dari hutan kami, hutan adat, kalau kami sebagai pemilik ulayat di larang mengelola hutan adat, terus kami mau kasih makan anak keluarga dari mana, bulan September kemarin karena tidak boleh jual kayu, beberapa masyarakat adat punya anak tidak bisa masuk kuliah, karena penghasilan kami dari olahan hasil hutan di maksud”, kata Daud Masari

Untuk itu ia meminta agar Pemerintah melalui instansi terkait segera memberikan kepastian hukum dan melakukan pembinaan agar masyarakat adat bisa kembali mengolah hasil hutan mereka, dan tidak di hantui lagi dengan cap illegal logging dan kayunya di sita, tanpa menjelaskan kesalahan masyarakat adat dimana.

“Desember kemarin juga kami Natalan terasa berat karena kami tidak bisa jual hasil hutan, kami ini orang Papua, kami bingung kenapa kayu dari kami punya hutan, kami jual juga resmi, industry yang tampung juga resmi, ada ijin, bayar pajak, tapi kok di tangkap dan bilang illegal logging”, tegas Daud Masari lagi.

Untuk itu mewakili masyarakat dari dari daerah lainnya termasuk Sarmi, ia meminta agar kayu – kayu yang ada di tahan saat ini di Dinas Kehutanan Provinsi Papua, di pelabuhan Surabaya maupun Makassar dikembalikan semua ke masyarakat adat sebagai pemilik kayu di maksud.

Kusnadi, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Jayapura yang menerima rombongan pendemo pada kesempatan tersebut juga menyayangkan mengapa kayu – kayu dari hutan adat yang di kelola oleh masyarakat adat sendiri harus mengalami kondisi seperti itu.

Namun sebagai bawahan, ia mengakui bahwa dirinya memiliki keterbatasan karena yang melakukan aksi penegakan hukum berbeda lembaga dengan BPHP Wilayah XV Jayapura yang di pimpinnya.

Menurut Kusnadi, antara Gakkum dengan BHPH berbeda eselon sehingga pihaknya mesti berkoordinasi untuk bisa mengetahui duduk persoalan yang ada, namun pihaknya berjanji akan berkoordinasi dan melaporkan kepada pimpinan di Jakarta untuk melihat apa yang jadi tujuan dmeo damai hari ini.

“kami tidak terlalu paham soal bagian – bagian di Kehutanan, yang pasti hari ini kami datang sampaikan aspirasi, dan kiranya apa yang kami sampaikan di teruskan ke pimpinan pusat dan harus segera ada kebijakan atau keputusan buat kami masyarakat adat agar bisa berproduksi kembali, karena sudah banyak hasil hutan kami yang tidak bisa di jual ke beberapa industry karena mereka takut katanya kayu dari kami bisa di anggap illegal logging”, kata Robby Kbarek sebelum memasang spanduk secara simbolis di pintu masuk Kantor UPT Kementerian LH dan Kehutanan Provinsi Papua, Jumat (11/1/2019) sekitar pukul 11.00 WIT.

Dari pantauan TIFAOnline, sekitar 100-an massa yang melakukan aksi damai mendatangi kantor UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawa beberapa spanduk diantaranya bertuliskan : “kami minta hak kesejahteraan kami yang dijamin oleh UU 1945 dan UU Otsus Papua supaya hutan adat dapat kami kelola untuk kesejahteraan hidup kami dan anak cucu kami”.

Selain itu juga terlihat spanduk lainnya bertuliskan, “berikan kami regulasi agar masyarakat adat dapat mengelola hutan adat secara bermartabat untuk kesejahteraan”, “kami tidak mencuri di hutan milik negara tapi kami menebang di hutan adat milik kami, Stop mengklaim hutan adat sebagai hutan negara”.

Ada juga spanduk lainnya berisi pesan, “Berikan hak kami yang sudah di amanatkan oleh putusan MK Nomor : 35/PUU-X/202, hutan adat bukan lagi hutan negara”.

Setelah para pendemo di berikan kesempatan memasang spanduk di depan pintu masuk kantor sebagai bentuk pemalangan secara simbolik, akhirnya para pendemo membubarkan diri masing – masing, namun mereka berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar lagi serta akan melakukan pemalangan yang sebenarnya apabila tidak ada kebijakan atau keputusan sesuai harapan mereka.

Kusnadi, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Jayapura saat memberikan keterangan kepada awak media di ruang kerjanya. (Foto: Amri/ TIFAOnline)

Kusnadi, Kepala BPHP Wilayah XV Jayapura, kepada awak media di ruang kerjanya usai para pendemo membubarkan diri menambahkan bahwa apa yang di perjuangkan oleh masyarakat adat melalui demo tadi sebenarnya sudah ada regulasinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012, namun selama ini Pemerintah Daerah lambat menindaklanjuti putusan tersebut dengan Peraturan Daerah.

“kami juga sangat menyayangkan kondisi yang ada saat ini, sebenarnya Kementerian juga sudah akomodir putusan MK Nomor 35, yang tetunya putusan itu tidak bisa jalan tanpa ada aturan di bawahnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 pasal 67 ayat 2, adanya hutan adat ini harus di atur dalam Perda yang mengatur dan menjelaskan tentang batas wilayah ulayat dan hutan adat tersebut terlebih dahulu”, kata Kusnadi menjelaskan regulasi yang ada.

Menurutnya sebagai Kepala BPHP Wilayah XV Jayapura, dirinya tidak memiliki kewenangan terkait penetapan status kayu yang di tangkap dengan tuduhan illegal logging, namun pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi yang ada ke pimpinannya di Jakarta.

“soal kenapa di tangkap kayu – kayu masyarakat itu adalah kewenangan Dirjen Gakkum paling kita koordinasi saja, kita akan push, dorong terus, agar Perdanya jalan, kita tdk bisa langgar aturan karena aturannya begitu, dan tidak bisa serta merta ambil kebijakan”, kata Kusnadi lagi. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan