HEADLINEKRIMINAL

Diduga Gelapkan Jaminan Mobil Fortuner, Bank Panin Polisikan Nasabahnya

Diduga gelapkan jaminan mobil Fortuner, Bank Panin polisikan nasabahnya, tampak kuasa hukum Bank Panin, Yuliyanto, SH, MH, saat mendampingi kliennya buat laporan di SPKT Polda Papua. (Foto : Ist/ TIFAOnline)Diduga gelapkan jaminan mobil Fortuner, Bank Panin polisikan nasabahnya, tampak kuasa hukum Bank Panin, Yuliyanto, SH, MH, saat mendampingi kliennya buat laporan di SPKT Polda Papua. (Foto : Ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Seorang nasabah berinisial UP yang beralamat di Kompleks As salam Entrop, Distrik Jayapura Selatan di laporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua oleh manajemen Bank Panin Cabang Jayapura, dengan dugaan yang bersangkutan melakukan tindak pidana fidusia, Kamis (10/1/2019)

“UP dan juga istrinya dan kemungkinan bisa berkembang tersangkanya di sangkakan telah melanggar UU Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UU Fidusia, larangan mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, kata Yuliyanto, SH, MH, kuasa hukum Bank Panin dalam releasenya, Sabtu (12/1/2019).

Menururutnya ikatan antara UP dan istrinya berinisial Ny. Dj dengan pihak manajemen Bank Panin Cabang Jayapura bermula ketika yang bersangkutan mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 536.000.000, guna pembelian satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam, dengan kesepakatan yang bersangkutan menyanggupi melakukan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 10.965.169 selama 48 kali angsuran.

“namun rupanya memasuki angsuran ke-15, UP ini lalai melakukan pembayaran cicilannya, jadi pertama kali bayar angsuran pertama itu 21 November 2016, dan masih bagus pembayaran hingga angsuran ke- 14 di 29 Desember 2017, namun setelah itu tidak pernah lagi mengangsur”, kata Yuliyanto, SH, MH dalam releasenya.

Menurutnya lagi, dari manajemen Bank Panin Cabang Jayapura sudah melakukan upaya persuasive untuk melakukan penagihan dengan melayangkan surat secara tertulis, bahkan juga sudah mendatangi rumah kreditur, namun tidak ada tindak lanjut, bahkan di kemudian hari diketahui bahwa obyke jaminan fidusia yakni 1 unit mobil Toyota Fortuner tersebut sudah di alihkan ke pihak lain berinisial A yang rupanya juga telah mengalihkan mobil tersebut ke pihak lainnya yang di duga adalah oknum anggota polisi inisial Bripka G.

“sesuai pasal 36 UU Fidusia, barang siap yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang jadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia sanksinya pidana 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50 juta”, kata Yuliyanto, SH, MH.

Menurutnya yang bersangkutan juga bisa di jerat dengan Pasal 372 KUHP soal pasal penggelapan dengan pidana penjara maksimal hingga 4 tahun atau denda.

Untuk itu Yuliyanto, SH, MH yang juga adalah Direktur LBH Papua Justice & Peace menghimbau kepada masyarakat luas, agar kiranya bila melakukan akad kredit dengan pihak perbankan ataupun leasing hendaknya menepati perjanjian yang sudah di tanda tangani, dan jangan pernah mengalihkan hak kepemilikan benda yang jadi obyek jaminan kep pihak ketiga sebelum lunas. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan